Junta Militer Myanmar Bebaskan Lebih dari 6.100 Tahanan pada Peringatan Hari Kemerdekaan, Termasuk Aung San Suu Kyi?

Liputan6.com, Naypyidaw - Pemerintah militer Myanmar memberikan amnesti kepada lebih dari 6.100 tahanan dan mengurangi masa hukuman narapidana lainnya pada Minggu (4/1/2026) untuk memperingati hari jadi ke-78 kemerdekaan negara itu dari Inggris.

Namun, belum jelas apakah mereka yang dibebaskan termasuk ribuan tahanan politik yang dipenjara karena menentang pemerintahan militer.

Televisi pemerintah MRTV melaporkan bahwa Kepala Pemerintahan Junta Militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing memberikan pengampunan kepada 6.134 tahanan. Demikian seperti dikutip dari Associated Press.

Dalam pernyataan terpisah disebutkan bahwa 52 warga negara asing juga akan dibebaskan dan dideportasi dari Myanmar. Tidak ada daftar lengkap mengenai para tahanan yang dibebaskan.

Tahanan lainnya mendapatkan pengurangan hukuman, kecuali mereka yang divonis atas kejahatan berat seperti pembunuhan dan pemerkosaan, atau yang dipenjara berdasarkan berbagai undang-undang keamanan lainnya.

Ketentuan pembebasan memperingatkan bahwa jika para tahanan yang dibebaskan kembali melanggar hukum, mereka harus menjalani sisa hukuman asli mereka ditambah dengan hukuman baru.

Pembebasan tahanan, yang lazim dilakukan pada hari libur nasional dan momen penting lainnya di Myanmar, dimulai pada Minggu dan diperkirakan akan berlangsung selama beberapa hari.

Bus-bus membawa para tahanan keluar dari Penjara Insein di Yangon setelah pukul 11.00 waktu setempat, sementara keluarga dan kerabat tahanan telah menunggu sejak pagi untuk pembebasan yang diumumkan tersebut.

Di antara kelompok pertama yang dibebaskan dari Penjara Insein, menurut media pro-militer Popular News Journal, adalah Ye Htut, mantan perwira tinggi militer yang pernah menjabat sebagai menteri informasi dan juru bicara presiden dalam pemerintahan sebelumnya yang didukung militer.

Ye Htut ditangkap pada Oktober 2023 dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada bulan berikutnya setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan penghasutan dan provokasi karena menulis unggahan Facebook yang diduga menyebarkan berita palsu atau provokatif.

Namun, tidak ada tanda-tanda bahwa pembebasan tahanan ini mencakup mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, yang digulingkan dalam kudeta militer tahun 2021 dan sejak itu ditahan hampir tanpa akses komunikasi.

Kudeta tersebut memicu perlawanan besar-besaran secara damai, yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata yang meluas.

Menurut Assistance Association for Political Prisoners, sebuah organisasi independen yang mencatat secara rinci penangkapan dan korban terkait konflik politik di negara itu, lebih dari 22.000 tahanan politik, termasuk Suu Kyi, masih ditahan hingga Selasa (30/12/2025).

Banyak tahanan politik ditahan dengan tuduhan penghasutan, sebuah pasal karet yang secara luas digunakan untuk menangkap para pengkritik pemerintah atau militer dan dapat dijatuhi hukuman hingga tiga tahun penjara.

Suu Kyi yang kini berusia 80 tahun sedang menjalani hukuman 27 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah dalam serangkaian persidangan yang oleh para pendukungnya disebut bermuatan politik.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dalam sebuah pernyataan pada Minggu menyerukan agar militer menghentikan kekerasan, mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan, membebaskan mereka yang ditahan secara tidak adil, serta terlibat dalam dialog untuk mencapai penyelesaian krisis secara damai dan jangka panjang.

Myanmar menjadi koloni Inggris pada akhir Abad ke-19 dan memperoleh kembali kemerdekaannya pada 4 Januari 1948.

Peringatan hari kemerdekaan tersebut ditandai dengan upacara pengibaran bendera di Balai Kota Naypyitaw pada Minggu.