Jaksa Agung AS Konfirmasi Presiden Venezuela Akan Hadapi Proses Hukum Pidana, Soal Apa?

Liputan6.com, Washington, DC - Jaksa Agung Amerika Serikat (AS) Pam Bondi menyatakan bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro akan "segera menghadapi seluruh kekuatan hukum AS di wilayah AS dan di pengadilan AS".

Pernyataan itu disampaikan Bondi melalui platform media sosial X pada Sabtu (3/1/2026) pagi waktu setempat, setelah Maduro dilaporkan ditangkap di Venezuela. Dalam unggahannya, Bondi merujuk pada dakwaan terhadap Maduro yang telah diajukan oleh otoritas hukum AS.

Bondi menyebut bahwa Maduro didakwa atas sejumlah tuduhan, yaitu konspirasi narkoterorisme, konspirasi impor kokain, kepemilikan senapan mesin dan perangkat penghancur, serta konspirasi untuk memiliki senapan mesin dan perangkat penghancur yang ditujukan terhadap AS. 

Maduro didakwa pada tahun 2020 oleh pengadilan federal di New York terkait tuduhan-tuduhan di atas. Hingga berita ini dipublikasikan keberadaan Maduro belum diketahui secara pasti. 

Dalam pernyataannya, Bondi turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Donald Trump dan militer AS. Ia mengatakan bahwa mereka "melaksanakan misi yang luar biasa dan sangat berhasil untuk menangkap dua terduga pengedar narkoba internasional."

Presiden Gustavo Petro mengatakan bahwa negaranya tengah mengupayakan penyelenggaraan pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyusul perkembangan situasi di Venezuela.

Pernyataan tersebut disampaikan Petro melalui platform media sosial X. Dalam unggahannya, ia menyebut pula bahwa pasukan Kolombia telah dikerahkan ke wilayah perbatasan, sementara seluruh kekuatan pendukung yang tersedia akan digunakan apabila terjadi gelombang besar masuknya pengungsi. 

"Kedutaan Besar Kolombia di Venezuela tetap aktif dan menanggapi panggilan bantuan dari warga Kolombia di Venezuela. Sebagai anggota DK PBB, kami berupaya untuk menyelenggarakan pertemuan dewan tersebut," sebut Petro, yang juga menyampaikan sikap pemerintah Kolombia terkait situasi yang berkembang.

Ia menegaskan pemerintah Kolombia menolak agresi terhadap kedaulatan Venezuela dan Amerika Latin.

"Konflik internal antarbangsa diselesaikan oleh bangsa-bangsa itu sendiri secara damai," ungkap Petro.

Selain itu, Petro menegaskan bahwa prinsip penentuan nasib sendiri oleh bangsa-bangsa harus dihormati. Ia mengajak rakyat Venezuela untuk menemukan jalan dialog sipil serta memperkuat persatuan mereka. 

"Tanpa kedaulatan, suatu bangsa tidak dapat berdiri," imbuhnya.