Israel Hentikan Operasi Sejumlah Organisasi Kemanusiaan di Gaza Mulai 2026

Liputan6.com, Tel Aviv - Israel pada hari Selasa (30/12/2025) menyatakan telah menangguhkan lebih dari dua lusin organisasi kemanusiaan, termasuk Doctors Without Borders atau Medecins Sans Frontieres (MSF) dan CARE, dari kegiatan operasional mereka di Jalur Gaza karena dianggap tidak mematuhi aturan pendaftaran yang baru.

Menurut Israel, aturan tersebut dibuat untuk mencegah Hamas dan kelompok militan lain menyusup ke dalam organisasi bantuan. Namun, organisasi-organisasi kemanusiaan itu menilai aturan bersifat sewenang-wenang dan memperingatkan bahwa larangan baru ini akan berdampak buruk bagi penduduk sipil yang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Melansir Associated Press, aturan baru yang diumumkan Israel pada awal tahun ini mewajibkan organisasi kemanusiaan untuk mendaftarkan nama seluruh pekerja mereka serta menyerahkan informasi rinci mengenai sumber pendanaan dan kegiatan operasional agar tetap diizinkan bekerja di Gaza.

Peraturan tersebut juga memuat persyaratan ideologis, termasuk mendiskualifikasi organisasi yang pernah menyerukan boikot terhadap Israel, menyangkal serangan 7 Oktober 2023 atau menyatakan dukungan terhadap kasus-kasus hukum internasional yang menargetkan tentara maupun pemimpin Israel.

Kementerian Urusan Diaspora Israel mengatakan bahwa lebih dari 30 organisasi — sekitar 15 persen dari seluruh kelompok bantuan yang beroperasi di Gaza — gagal memenuhi ketentuan tersebut dan karenanya aktivitas mereka akan ditangguhkan. Kementerian yang sama mengaku bahwa Doctors Without Borders, salah satu organisasi terbesar dan paling dikenal di Gaza, tidak menanggapi klaim Israel bahwa sebagian stafnya memiliki afiliasi dengan Hamas atau Jihad Islam.

"Pesannya jelas: bantuan kemanusiaan dipersilakan — tetapi penyalahgunaan kerangka kerja kemanusiaan untuk tujuan terorisme tidak akan ditoleransi," kata Menteri Urusan Diaspora Amichai Chikli.

Doctors Without Borders, menyatakan bahwa keputusan Israel akan berdampak sangat buruk terhadap operasional mereka di Gaza. Organisasi ini menopang sekitar 20 persen kapasitas tempat tidur rumah sakit dan menangani sekitar sepertiga dari seluruh proses persalinan di wilayah tersebut. MSF membantah keras tuduhan Israel terhadap para pekerjanya. 

"MSF tidak akan pernah secara sadar mempekerjakan individu yang terlibat dalam aktivitas militer," tegas organisasi tersebut.

Sementara Israel mengklaim bahwa keputusan ini hanya akan berdampak terbatas di lapangan, organisasi-organisasi yang terkena penangguhan menyatakan bahwa waktu penerapan kebijakan ini — kurang dari tiga bulan sejak gencatan senjata yang rapuh — sangat menghancurkan.

"Meski ada gencatan senjata, kebutuhan di Gaza tetap sangat besar. Namun kami dan puluhan organisasi lain kini terhalang dan akan terus terhalang, untuk membawa bantuan penting yang menyelamatkan nyawa," ujar Shaina Low, penasihat komunikasi Norwegian Refugee Council, yang juga termasuk organisasi yang ditangguhkan.

"Ketika kami tidak bisa mengirim staf ke Gaza, seluruh beban pekerjaan akhirnya jatuh kepada staf lokal kami yang sudah sangat kelelahan."

Sejumlah kelompok bantuan mengatakan mereka tidak menyerahkan daftar staf Palestina seperti yang diminta Israel karena khawatir data tersebut dapat digunakan untuk menargetkan para pekerja, serta karena adanya aturan perlindungan data yang ketat di Eropa.

"Ini menyangkut aspek hukum dan keselamatan. Di Gaza, kami telah menyaksikan ratusan pekerja kemanusiaan terbunuh," jelas Low.

Keputusan untuk tidak memperpanjang izin operasional berarti kantor-kantor organisasi bantuan yang terdaftar di Israel dan Yerusalem Timur harus ditutup. Akibatnya, organisasi-organisasi tersebut tidak lagi dapat mengirim staf internasional maupun menyalurkan bantuan ke Gaza. 

Menurut kementerian terkait, pencabutan izin akan berlaku mulai 1 Januari, dan organisasi yang berbasis di Israel diwajibkan meninggalkan negara tersebut paling lambat 1 Maret. Organisasi-organisasi itu masih memiliki opsi untuk mengajukan banding.

COGAT, badan pertahanan Israel yang mengoordinasikan bantuan kemanusiaan ke Gaza, mengklaim bahwa organisasi-organisasi yang masuk daftar penangguhan hanya menyumbang kurang dari 1 persen dari total bantuan yang masuk ke Gaza. Bantuan, menurut mereka, tetap akan mengalir melalui lebih dari 20 organisasi lain yang telah memperoleh izin.

"Proses pendaftaran ini bertujuan mencegah Hamas mengeksploitasi bantuan kemanusiaan, yang di masa lalu pernah dilakukan dengan beroperasi di bawah kedok organisasi bantuan internasional tertentu, baik secara sadar maupun tidak," ungkap COGAT dalam pernyataannya.

Langkah ini bukan pertama kalinya Israel berupaya membatasi organisasi kemanusiaan internasional. Selama perang berlangsung, Israel berulang kali menuduh Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) telah disusupi Hamas, menggunakan fasilitasnya, dan menyalahgunakan bantuan. Tuduhan ini dibantah oleh PBB.

UNRWA sendiri menyatakan tidak pernah secara sadar membantu kelompok bersenjata dan menegaskan bahwa mereka segera mengambil tindakan jika ada dugaan keterlibatan militan.

Setelah berbulan-bulan kritik dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan sekutu-sekutu sayap kanannya, Israel akhirnya melarang UNRWA beroperasi di wilayahnya pada Januari. Amerika Serikat, yang sebelumnya merupakan donor terbesar UNRWA, menghentikan pendanaan terhadap badan tersebut pada awal 2024.

LSM: Israel tidak transparan soal penggunaan data

Israel dinilai gagal memberikan jaminan bahwa data yang dikumpulkan melalui aturan baru ini tidak akan digunakan untuk kepentingan militer atau intelijen. Hal ini memicu kekhawatiran serius terkait keamanan, kata Athena Rayburn, direktur eksekutif AIDA, organisasi payung yang mewakili lebih dari 100 organisasi yang beroperasi di wilayah Palestina. Ia mencatat bahwa lebih dari 500 pekerja kemanusiaan telah tewas di Gaza selama perang.

"Mengizinkan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik untuk memeriksa staf kami — terlebih dalam konteks pendudukan — merupakan pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan, khususnya netralitas dan independensi," ujarnya.

Rayburn mengatakan bahwa berbagai organisasi telah menyampaikan kekhawatiran mereka dan menawarkan alternatif, seperti proses verifikasi oleh pihak ketiga, namun Israel menolak untuk membuka dialog.