Indonesia Serukan Deeskalasi dan Dialog Pasca Trump Umumkan Penangkapan Presiden Venezuela

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui KBRI Caracas terus memantau secara saksama perkembangan situasi di Venezuela.

"Bersama seluruh perwakilan RI di kawasan, KBRI Caracas secara aktif memastikan kondisi dan keselamatan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Venezuela," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pada Sabtu (3/1/2025).

"Indonesia juga menyerukan kepada seluruh pihak terkait untuk mengedepankan penyelesaian secara damai melalui langkah-langkah deeskalasi dan dialog, serta tetap mengutamakan perlindungan terhadap warga sipil."

Kemlu RI menambahkan, "Indonesia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB."

Pernyataan Kemlu RI tersebut terkait dengan eskalasi ketegangan yang terjadi di Venezuela menyusul agresi militer AS.

Dalam pernyataannya, Presiden Donald Trump mengonfirmasi bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, telah ditangkap dan diterbangkan ke luar negara itu. Trump sendiri akan mengadakan konferensi pers pada pukul 11.00 waktu Florida untuk menjelaskan hal ini.

Pada masa jabatan pertama Trump, Kementerian Kehakiman AS mengajukan sejumlah dakwaan pidana terhadap Maduro. Dalam dakwaan tersebut, Maduro dituduh telah mengubah Venezuela menjadi sebuah jaringan kriminal yang melayani para pengedar narkoba dan kelompok teroris, sementara ia dan para sekutunya disebut mencuri miliaran dolar dari negara Amerika Selatan itu.

Sebagai bagian dari langkah hukum tersebut, otoritas AS secara terkoordinasi membuka dakwaan terhadap 14 pejabat dan individu yang memiliki hubungan dengan pemerintah Venezuela. Pemerintah AS juga menawarkan hadiah total sebesar USD 55 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro dan empat orang lainnya.

Menurut Jaksa Agung AS saat itu, William Barr, langkah tersebut dimaksudkan untuk menyasar seluruh pilar utama yang menopang apa yang ia sebut sebagai "rezim Venezuela yang korup". Pilar-pilar itu meliputi lembaga peradilan yang berada di bawah dominasi Maduro serta angkatan bersenjata yang memiliki pengaruh besar. 

Salah satu dakwaan yang diajukan jaksa di New York menuduh Presiden Maduro dan pemimpin Partai Sosialis Venezuela, Diosdado Cabello—yang juga menjabat sebagai ketua majelis konstituante yang berperan mengesahkan kebijakan pemerintah—telah bersekongkol dengan kelompok pemberontak Kolombia serta sejumlah anggota militer. Dakwaan tersebut menyebutkan bahwa mereka bekerja sama untuk membanjiri AS dengan kokain dan menggunakan perdagangan narkoba sebagai sebuah senjata melawan AS.

Sementara itu, pasca pengumuman Trump, Wakil Menteri Luar Negeri AS Christopher Landau menyatakan bahwa aksi militer dan penahanan Maduro menandai fajar baru bagi Venezuela, seraya mengatakan bahwa "sang tiran telah tumbang."

Landau menyampaikan pernyataan tersebut melalui unggahan di platform X beberapa jam setelah serangan berlangsung.

Atasannya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, turut memperkuat sikap tersebut dengan membagikan ulang sebuah unggahan dari bulan Juli yang menyatakan bahwa Maduro "BUKAN Presiden Venezuela dan rezimnya BUKAN pemerintah yang sah."