Donald Trump dan Pejabat Iran Berbalas Ancaman

Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan para pejabat tinggi Iran saling melontarkan ancaman pada hari Jumat (2/1/2026), ketika gelombang protes yang semakin meluas menyapu sejumlah wilayah Republik Islam tersebut. Situasi ini semakin meningkatkan ketegangan antara kedua negara setelah AS mengebom fasilitas nuklir Iran pada bulan Juni.

Sedikitnya tujuh orang telah tewas sejauh ini dalam kekerasan yang terjadi di sekitar demonstrasi tersebut. Aksi-aksi protes ini dipicu antara lain oleh runtuhnya nilai mata uang rial Iran, namun semakin lama diwarnai oleh teriakan-teriakan bernada anti-pemerintah.

Protes yang kini memasuki hari keenam tersebut telah menjadi yang terbesar di Iran sejak tahun 2022, ketika kematian Mahsa Amini yang berusia 22 tahun dalam tahanan polisi memicu demonstrasi nasional. Namun demikian, aksi-aksi kali ini belum bersifat nasional secara menyeluruh dan belum seintens protes yang terjadi setelah kematian Amini, seorang perempuan yang ditahan karena tidak mengenakan hijab, sesuai standar yang ditetapkan otoritas setempat. 

Trump pertama kali menyampaikan pernyataannya melalui platform Truth Social miliknya. Ia memperingatkan Iran bahwa jika negara tersebut membunuh secara brutal para demonstran damai maka AS akan datang untuk menyelamatkan mereka.

"Kami berada dalam kondisi siaga penuh," tulis Trump, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai maksud pernyataannya.

Tidak lama setelah unggahan itu, Ali Larijani—mantan ketua parlemen yang kini menjabat sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran—menuduh Israel dan AS berada di balik aksi demonstrasi. Tuduhan itu ia sampaikan melalui platform media sosial X, tanpa menyertakan bukti apa pun. Klaim semacam ini telah berulang kali dilontarkan pejabat Iran selama bertahun-tahun setiap kali gelombang protes melanda negara tersebut.

"Trump harus tahu bahwa campur tangan AS dalam masalah domestik akan berujung pada kekacauan di seluruh kawasan dan kehancuran kepentingan AS," tulis Larijani di X, sebuah platform yang diblokir oleh pemerintah Iran. "Rakyat AS harus tahu bahwa Trump memulai petualangan ini. Mereka seharusnya memikirkan keselamatan prajurit mereka sendiri."

Pernyataan Larijani kemungkinan merujuk pada kehadiran militer AS yang luas di kawasan Timur Tengah. Pada bulan Juni, Iran menyerang Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar setelah AS melancarkan serangan terhadap tiga fasilitas nuklir Iran selama konflik bersenjata 12 hari antara Israel dan republik Islam tersebut. Tidak ada korban luka dalam serangan itu, meskipun sebuah rudal menghantam kubah pelindung radar (radome) di pangkalan itu. 

Secara terpisah, Ali Shamkhani—penasihat Pemimpin Tertinggi Ayatullah Ali Khamenei yang sebelumnya selama bertahun-tahun menjabat sebagai sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi—memperingatkan bahwa "setiap tangan intervensi yang terlalu dekat dengan keamanan Iran akan dipotong."

Rakyat Iran, menurut Shamkhani, memahami dengan baik apa arti "diselamatkan" oleh AS, dengan merujuk pada Irak, Afghanistan, dan Gaza.

Ketua parlemen Iran yang berhaluan keras, Mohammad Bagher Qalibaf, turut melontarkan ancaman. Ia menyatakan bahwa seluruh pangkalan militer dan pasukan AS akan dianggap sebagai target yang sah.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei pun menanggapi pernyataan Trump. Ia menyebutkan sejumlah peristiwa yang menjadi tudingan lama Teheran terhadap AS, termasuk kudeta yang didukung CIA pada tahun 1953, penembakan jatuh pesawat penumpang Iran pada tahun 1988, serta keterlibatan AS dalam perang yang terjadi pada bulan Juni. 

Pernyataan daring Trump menandai dukungan langsung terhadap para demonstran—sesuatu yang selama ini dihindari oleh presiden-presiden AS sebelumnya. Mereka khawatir dukungan terbuka semacam itu akan membuat para aktivis di Iran dituduh bekerja sama dengan Barat.

Pada masa demonstrasi Gerakan Hijau Iran tahun 2009, Presiden Barack Obama memilih menahan diri untuk tidak secara terbuka mendukung protes. Pada tahun 2022, ia kemudian mengakui bahwa sikap tersebut merupakan "sebuah kesalahan".

Ahli menilai bahwa dukungan terbuka dari Gedung Putih tetap mengandung risiko.

"Meski keluhan yang memicu protes ini—seperti halnya protes-protes sebelumnya—bersumber dari kebijakan pemerintah Iran sendiri, otoritas kemungkinan akan menggunakan pernyataan Presiden Trump sebagai bukti bahwa keresahan ini digerakkan oleh aktor eksternal," kata Naysan Rafati, analis dari International Crisis Group.

"Namun jika hal itu dijadikan pembenaran untuk melakukan penindasan yang lebih brutal, langkah tersebut justru berisiko mengundang keterlibatan AS, sebagaimana telah disinggung oleh Trump."

Para demonstran turun ke jalan pada hari Jumat di Zahedan, di Provinsi Sistan dan Baluchestan yang rawan, di perbatasan dengan Pakistan. Pemakaman beberapa demonstran yang tewas dalam protes juga berlangsung, memicu pawai dan aksi lanjutan.

Pemerintah sipil Iran di bawah Presiden Masoud Pezeshkian berupaya memberi sinyal bahwa mereka ingin bernegosiasi dengan para demonstran. Namun, Pezeshkian mengakui bahwa tidak banyak yang dapat ia lakukan ketika nilai rial Iran merosot tajam, di mana USD 1 kini bernilai sekitar 1,4 juta rial. Kondisi inilah yang memicu protes awal.

Protes-protes yang awalnya dipicu oleh persoalan ekonomi tersebut kemudian berkembang, dengan massa melontarkan seruan menentang sistem teokrasi Iran. Dalam beberapa bulan sejak konflik bersenjata pada bulan Juni, pemerintah di Teheran mengalami kesulitan besar dalam menopang perekonomian negara.

Di tengah tekanan ekonomi dan protes yang berlanjut, Iran baru-baru ini menyatakan bahwa mereka tidak lagi memperkaya uranium di lokasi mana pun di dalam negeri. Pernyataan ini dimaksudkan sebagai sinyal kepada Barat bahwa Teheran tetap terbuka terhadap kemungkinan perundingan mengenai program nuklirnya guna melonggarkan sanksi.

Namun hingga kini, perundingan tersebut belum terwujud. Pada saat yang sama, Presiden Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan Teheran agar tidak membangun kembali program nuklirnya