AS Kucurkan USD 2 Miliar bagi Bantuan Kemanusiaan, Tuntut PBB Beradaptasi

Liputan6.com, Washington, DC - Amerika Serikat (AS) pada hari Senin (29/12/2025) mengumumkan komitmen pendanaan sebesar USD 2 miliar untuk bantuan kemanusiaan PBB, di tengah langkah pemerintahan Presiden Donald Trump memangkas bantuan luar negeri AS. Tidak hanya itu, Kementerian Luar Negeri AS bahkan memperingatkan badan-badan PBB bahwa mereka harus "beradaptasi, mengecil, atau mati" di tengah realitas keuangan yang baru. 

Komitmen pendanaan ini membentuk mekanisme pendanaan terpusat yang akan menyalurkan dana ke berbagai badan dan prioritas, sebagai bagian kunci dari tuntutan AS atas perubahan drastis di seluruh sistem PBB. Tuntutan tersebut telah membuat banyak pekerja kemanusiaan khawatir dan menyebabkan pemangkasan besar pada program dan layanan. 

"Model baru ini akan membagi beban kerja kemanusiaan PBB secara lebih merata dengan negara-negara maju lainnya dan akan mengharuskan PBB memangkas pemborosan, menghilangkan duplikasi, serta berkomitmen pada mekanisme dampak, akuntabilitas, dan pengawasan baru yang kuat," kata Menteri Luar Negeri Marco Rubio melalui media sosial.

Dalam beberapa tahun terakhir, AS menyalurkan hingga USD 17 miliar per tahun untuk program-program kemanusiaan yang dikoordinasikan PBB. 

Pejabat AS menyatakan bahwa dari total dana tahunan itu, hanya sekitar USD 8 miliar hingga USD 10 miliar yang merupakan kontribusi sukarela. AS juga membayar miliaran dolar setiap tahun dalam bentuk iuran keanggotaan PBB. 

"Akses pendanaan ini tidak terbuka bagi organisasi yang hanya ingin kembali ke sistem lama," ujar Jeremy Lewin, pejabat Kementerian Luar Negeri AS yang bertanggung jawab atas bantuan luar negeri, dalam konferensi pers pada hari Senin di Jenewa. "Presiden Trump telah menegaskan bahwa sistem tersebut sudah mati."

Para pengkritik menilai bahwa pemangkasan bantuan oleh negara-negara Barat bersifat picik. Mereka mengatakan bahwa langkah AS telah mendorong jutaan orang ke dalam kondisi kelaparan, pengungsian, dan penyakit, sekaligus merusak citra dan pengaruh AS di mata dunia. 

Langkah AS menutup satu tahun penuh krisis bagi banyak organisasi PBB, termasuk badan pengungsi, migrasi, dan bantuan pangan. Pemangkasan miliaran dolar bantuan luar negeri AS telah memaksa badan-badan tersebut mengurangi anggaran, proyek bantuan, dan ribuan lapangan pekerjaan. 

Komitmen bantuan AS untuk program-program PBB diwujudkan melalui kesepakatan awal dengan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), yang merupakan penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di dunia dan dipimpin oleh Tom Fletcher, mantan diplomat serta pejabat pemerintah Inggris.

Fletcher, yang menghabiskan satu tahun terakhir melobi pejabat AS agar tidak sepenuhnya meninggalkan pendanaan PBB, tampak optimistis saat penandatanganan kesepakatan tersebut di Jenewa.

"Ini adalah kontribusi yang sangat, sangat signifikan dan menjadi sebuah tonggak penting. Sebulan lalu, saya bahkan memperkirakan jumlahnya akan nol," ungkapnya kepada para wartawan.

"Karena itu, daripada mengkhawatirkan apa yang belum kita peroleh, saya ingin menyoroti jutaan orang yang hidupnya akan terselamatkan dan menjadi lebih baik berkat kontribusi ini dan memulai dari kenyataan tersebut."

Pada saat AS mengurangi kontribusi bantuannya, kebutuhan global justru melonjak. Kelaparan tercatat tahun ini di sejumlah wilayah Sudan dan Gaza yang dilanda konflik. Pada saat yang sama, banjir, kekeringan, dan bencana alam — yang oleh banyak ilmuwan dikaitkan dengan perubahan iklim — telah merenggut banyak nyawa dan memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka. 

Ketika wartawan menanyakan apakah pernyataan AS tentang beradaptasi atau mati membuatnya khawatir, Fletcher menjawab, "Jika pilihannya memang beradaptasi atau mati, saya memilih beradaptasi." 

Pejabat AS menjelaskan bahwa dana sebesar USD 2 miliar ini hanyalah pencairan awal untuk membantu mendanai permohonan dana tahunan OCHA. Dengan mempertimbangkan perubahan besar dalam lanskap bantuan global, Fletcher telah memangkas permintaan pendanaan untuk tahun ini.

Sejumlah donor tradisional PBB lainnya, seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Jepang, juga telah mengurangi alokasi bantuan mereka dan mendorong reformasi sepanjang tahun ini.

"Pengaturan ulang sistem kemanusiaan di PBB ini harus mampu menyalurkan lebih banyak bantuan dengan lebih sedikit uang pajak, dengan menyediakan bantuan yang lebih terfokus dan berbasis hasil yang sejalan dengan kebijakan luar negeri AS," kata Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz.

Pada dasarnya, perubahan ini bertujuan membentuk kumpulan dana terpusat yang dapat diarahkan ke krisis tertentu atau ke negara-negara yang membutuhkan. Sebanyak 17 negara akan menjadi sasaran awal, termasuk Bangladesh, Republik Demokratik Kongo, Haiti, Suriah, dan Ukraina.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres turut menyambut baik pengumuman ini dan mengatakan bahwa setiap dolar sangat berarti.

Namun, dua negara yang dianggap paling putus asa di dunia, Afghanistan dan Yaman, tidak termasuk dalam daftar tersebut. Pejabat AS menyebutkan kekhawatiran atas penyelewengan bantuan kepada Taliban dan pemberontak Houthi sebagai alasan tidak dilanjutkannya kembali kontribusi ke negara-negara itu.

Wilayah Palestina juga tidak disebutkan dalam daftar. Pejabat AS mengatakan bahwa kebutuhan di wilayah tersebut akan ditangani melalui pendanaan yang terkait dengan rencana perdamaian Gaza milik Presiden Trump, yang hingga kini masih belum rampung.

Aturan baru dalam penyaluran bantuan kemanusiaan PBB berakar pada pandangan lama Presiden Trump bahwa PBB memiliki potensi besar, tetapi gagal memenuhi janji-janji utamanya. Menurut pandangan tersebut, badan dunia itu telah menyimpang terlalu jauh dari mandat awalnya untuk menyelamatkan nyawa, sekaligus merugikan kepentingan AS, mempromosikan ideologi radikal, serta mendorong pemborosan dan pengeluaran yang tidak akuntabel. 

"Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi penerima bantuan. Tidak ada yang ingin tinggal di kamp UNHCR karena terpaksa mengungsi akibat konflik," tutur Lewin.

"Karena itu, cara terbaik untuk menekan biaya adalah dengan mengakhiri konflik bersenjata dan memungkinkan masyarakat kembali hidup dalam damai dan sejahtera. Presiden Trump memahami hal ini, dan itulah sebabnya ia menyebut dirinya sebagai presiden perdamaian."