Ribuan Warga Filipina Gelar Demo, Minta Pejabat Terlibat Skandal Proyek Banjir Dipenjara

Liputan6.com, Manila - Ribuan demonstran memenuhi jalan-jalan di Filipina pada Minggu (30/11/2025) menuntut agar para legislator dan pejabat tinggi yang diduga terlibat dalam skandal korupsi proyek pengendalian banjir segera diseret ke pengadilan.

Para pendeta Katolik Roma turut ambil bagian dalam aksi tersebut, menunjukkan besarnya kemarahan publik atas kasus yang disebut telah merusak kualitas demokrasi di negara itu, dikutip dari laman AP News, Senin (1/12).

Kelompok-kelompok kiri menggelar protes terpisah di taman utama Manila, menyerukan pengunduran diri seluruh pejabat pemerintah yang terlibat dan menuntut mereka diadili tanpa kompromi.

Presiden Ferdinand Marcos Jr. terus berupaya meredam kekecewaan publik setelah proyek-proyek pengendalian banjir yang dibiayai pemerintah ditemukan bermasalah—mulai dari kualitas buruk hingga proyek fiktif—di negara kepulauan yang sejak lama rentan terhadap banjir besar dan cuaca ekstrem.

Untuk mengamankan aksi tersebut, lebih dari 17.000 polisi dikerahkan di wilayah metropolitan Manila. Kompleks Istana Kepresidenan Malacañang ditutup rapat, dengan akses jalan dan jembatan utama diblokade menggunakan barikade polisi anti huru-hara, truk, hingga kawat berduri.

Di tengah ketidakpercayaan publik yang meningkat—dalam negara yang pernah menggulingkan dua presiden dalam 39 tahun terakhir akibat tuduhan korupsi—seruan kepada militer untuk menarik dukungan dari pemerintahan Marcos mulai terdengar. Namun, Angkatan Bersenjata Filipina menolak keras ajakan tersebut.

Pada Minggu, militer menyambut baik pernyataan dari setidaknya 88 jenderal purnawirawan, termasuk tiga mantan kepala staf, yang mengecam seruan untuk melakukan tindakan inkonstitusional.

“Persatuan para pemimpin kami, baik yang aktif maupun purnawirawan, menegaskan Angkatan Bersenjata Filipina tetap menjadi pilar stabilitas dan penjaga demokrasi,” demikian pernyataan resmi militer.

Gereja-gereja Katolik di berbagai daerah turut mengorganisir aksi antikorupsi, dengan demonstrasi utama digelar di kawasan Monumen Kekuatan Rakyat di sepanjang EDSA, Manila. Polisi memperkirakan sekitar 5.000 demonstran, banyak di antaranya mengenakan pakaian putih, bergabung sebelum tengah hari.

Ribuan warga Filipina turun dan memenuhi jalan-jalan utama di Manila pada Minggu 21 September 2025. Mereka berunjuk rasa untuk menyuarakan protes terhadap skandal proyek pengendali banjir fiktif yang diyakini merugikan negara hingga miliaran dolar Am...

Para pengunjuk rasa menuntut hukuman berat bagi anggota Kongres, pejabat publik, dan para pemilik perusahaan konstruksi yang dianggap bertanggung jawab atas ribuan proyek pengendalian banjir bermasalah dalam beberapa tahun terakhir.

Seorang demonstran tampak mengenakan kaus bertuliskan: “Tidak ada ampun bagi yang tamak.”

“Jika uang dicuri, itu kejahatan. Tapi ketika martabat dan nyawa manusia direnggut, itu adalah dosa terhadap sesama, terhadap negara, dan terutama terhadap Tuhan,” kata Pastor Flavie Villanueva, seorang pendeta Katolik yang dikenal aktif mendampingi keluarga korban tewas dalam perang narkoba era Presiden Rodrigo Duterte. “Penjarakan semua koruptor dan semua pembunuh,” tegasnya.

Sejak Presiden Marcos mengangkat isu anomali proyek banjir dalam pidato kenegaraan pada Juli lalu, sedikitnya tujuh pegawai Departemen Pekerjaan Umum telah dipenjara terkait penyalahgunaan dana publik dalam salah satu proyek tersebut. Eksekutif dari Sunwest Corp., perusahaan konstruksi yang terkait, kini tengah diburu aparat.

Pada Jumat lalu, Henry Alcantara—mantan insinyur pemerintah yang bersaksi di bawah sumpah dalam penyelidikan Senat—mengembalikan suap senilai 110 juta peso (sekitar Rp33 miliar).

Ia berjanji akan mengembalikan dana tambahan dalam beberapa minggu mendatang.

Presiden Marcos mengatakan aset tersangka yang terkait kasus tersebut senilai sekitar 12 miliar peso (lebih dari Rp200 miliar) telah dibekukan. Ia berjanji bahwa puluhan pejabat dan pengusaha yang diduga terlibat—termasuk 37 senator, anggota Kongres, dan pemilik perusahaan konstruksi—akan dipenjara sebelum Natal.

Bagi para demonstran, langkah itu belum cukup. Mereka menuntut agar lebih banyak pejabat, termasuk anggota Senat dan DPR, segera dipenjara dan dipaksa mengembalikan uang negara yang telah mereka korupsi dan gunakan untuk membiayai gaya hidup mewah, mulai dari jet pribadi hingga rumah dan mobil kelas atas.