Netanyahu Minta Pengampunan Presiden Israel demi Akhiri Persidangan Kasus Korupsinya

Liputan6.com, Tel Aviv - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Minggu (30/11/2025) meminta Presiden Isaac Herzog untuk memberinya pengampunan dari tuduhan korupsi, dengan tujuan mengakhiri persidangan yang panjang.

Netanyahu mengatakan bahwa permintaan itu akan membantu menyatukan negara pada masa perubahan besar di kawasan. Namun, permintaan itu langsung memicu kecaman dari para penentang, yang mengatakan bahwa pemberian pengampunan akan melemahkan institusi demokrasi dan mengirimkan pesan berbahaya bahwa ia berada di atas hukum.

Kantor perdana menteri mengonfirmasi permintaan pengampunan kepada unit hukum kantor presiden.

Sementara itu, kantor presiden menyebutnya sebagai permintaan yang luar biasa, yang membawa implikasi signifikan.

Netanyahu adalah satu-satunya perdana menteri yang masih menjabat dalam sejarah Israel yang menghadapi persidangan, setelah didakwa atas penipuan, penyalahgunaan jabatan, dan menerima suap dalam tiga kasus terpisah. Kasus-kasus tersebut menuduhnya memberikan berbagai keuntungan sebagai imbalan kepada para pendukung politik yang kaya. Hingga kini, ia belum dinyatakan bersalah atas tuduhan apa pun.   

Netanyahu menolak tuduhan tersebut dan menggambarkan kasusnya sebagai perburuan penyihir—yakni upaya bermotif politik untuk menjatuhkannya—yang menurutnya direkayasa oleh media, polisi, dan lembaga peradilan.   

Permintaan Netanyahu muncul beberapa minggu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mendesak Israel untuk mengampuni Netanyahu. Saat berpidato di parlemen Israel bulan lalu, Trump langsung mengarahkan permintaan itu kepada Presiden Herzog.

Kemudian pada awal bulan ini, Trump kembali menekan melalui sebuah surat kepada Herzog, di mana ia menyebut kasus korupsi terhadap Netanyahu sebagai penuntutan politik yang tidak berdasar.

Herzog adalah mantan rival politik Netanyahu, namun keduanya memiliki hubungan kerja yang baik. Pada hari Minggu (31/11) malam, media Israel melaporkan adanya protes kecil di luar rumah Herzog, termasuk tumpukan pisang dengan sebuah tanda yang menyatakan bahwa pengampunan sama saja dengan "republik pisang"—istilah sindiran untuk negara yang dianggap korup atau tidak menghormati supremasi hukum.   

Dalam pernyataannya, Netanyahu mengatakan bahwa persidangan tersebut telah memecah belah negara. Ia juga mengatakan bahwa kewajibannya untuk hadir di pengadilan tiga kali seminggu menjadi gangguan yang membuatnya sulit memimpin.

"Kelanjutan persidangan ini merusak kita dari dalam, memicu perpecahan, dan memperdalam jurang di antara kita. Saya yakin—seperti banyak warga lainnya—bahwa mengakhiri persidangan ini secepatnya akan sangat membantu meredakan ketegangan dan mendorong rekonsiliasi luas yang begitu dibutuhkan negara kita," kata dia.   

Penundaan Kasus

Netanyahu telah beberapa kali bersaksi sepanjang tahun lalu. Namun, kasus tersebut berulang kali tertunda karena ia harus menangani perang dan kerusuhan yang berasal dari serangan militan yang dipimpin Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

Permintaan pengampunan Netanyahu terdiri dari dua dokumen: satu surat rinci yang ditandatangani oleh pengacaranya, dan satu surat lain yang ditandatangani oleh Netanyahu sendiri. Kedua dokumen itu akan terlebih dahulu dikirim ke kementerian kehakiman untuk dimintakan pendapat, lalu diteruskan kepada penasihat hukum di kantor presiden, yang kemudian akan menyusun pendapat tambahan sebagai bahan pertimbangan bagi presiden.   

Para ahli hukum mengatakan bahwa permintaan pengampunan tidak dapat menghentikan persidangan.

"Itu tidak mungkin," kata Emi Palmor, mantan direktur jenderal kementerian kehakiman.

"Anda tidak bisa mengklaim bahwa Anda tidak bersalah sementara persidangan masih berlangsung dan datang kepada presiden untuk memintanya campur tangan."

Satu-satunya cara untuk menghentikan persidangan, ungkap Palmor, adalah meminta jaksa agung untuk menghentikan proses tersebut.

Dalam kondisi tertentu yang jarang terjadi, sistem memang memungkinkan Netanyahu memperoleh pengampunan. Para ahli menjelaskan bahwa presiden memiliki kewenangan yang sangat luas untuk memberikannya, sementara mekanisme pengawasannya sangat terbatas.   

"Namun, pada prinsipnya, presiden hanya meninjau permohonan pengampunan setelah seluruh proses hukum selesai. Kemungkinan pengampunan sebelum vonis … sangat jarang terjadi," tulis Israel Democracy Institute awal bulan ini. "Memberikan pengampunan sebelum ada putusan, sementara proses hukum masih berjalan, mengancam supremasi hukum dan sangat merusak prinsip kesetaraan di hadapan hukum." 

"Pengampunan sebelum dinyatakan bersalah, sementara proses hukum masih berlangsung, mengancam supremasi hukum dan sangat merusak prinsip kesetaraan di hadapan hukum."

Pada tahun 2008, sebagai pemimpin oposisi, Netanyahu menyerukan kepada perdana menteri saat itu Ehud Olmert untuk mengundurkan diri ketika ia menghadapi skandal korupsi yang semakin meluas. Saat itu, Netanyahu mengatakan bahwa seorang perdana menteri yang "tenggelam sampai leher" dalam skandal tidak memiliki mandat untuk memimpin negara dan ada risiko bahwa Olmert akan membuat keputusan yang melayani kepentingan pribadinya bukan kepentingan negara.

Olmert mengundurkan diri bahkan sebelum ia didakwa pada tahun itu dan kemudian menjalani hukuman penjara selama 16 bulan.

Netanyahu mengambil sikap berbeda dan menantang sejak masalah hukumnya sendiri dimulai. Ia menggambarkan dirinya sebagai korban konspirasi kekuatan gelap negara yang berusaha menyingkirkannya dari jabatan.

Tidak lama setelah membentuk pemerintahannya saat ini pada akhir 2022, Netanyahu meluncurkan rencana untuk merombak sistem peradilan Israel.

Netanyahu menyajikan rencana itu sebagai reformasi yang sangat dibutuhkan. Namun, para penentangnya menuduhnya berusaha melemahkan sistem peradilan, merusak mekanisme checks and balances negara, dan memiliki konflik kepentingan pada saat ia sedang diadili.

Rencana tersebut memicu protes besar-besaran di jalanan menentang pemerintah. Para pengkritik mengatakan perpecahan mendalam ini mengirimkan pesan kelemahan kepada musuh-musuh Israel yang mendorong Hamas melancarkan serangan 2023.

Permintaan Netanyahu juga memicu reaksi keras pada hari Minggu, dengan tanggapan langsung dari pihak oposisi dan kelompok advokasi yang mendesak presiden agar tidak mengabulkan permintaan tersebut.

"Anda tidak bisa memberinya pengampunan tanpa pengakuan bersalah, ekspresi penyesalan, dan pengunduran diri segera dari kehidupan politik," ungkap pemimpin oposisi Yair Lapid.

Gerakan untuk Pemerintahan Berkualitas di Israel mengatakan bahwa memberikan pengampunan kepada seorang perdana menteri yang dituduh melakukan pelanggaran serius berupa penipuan dan penyalahgunaan jabatan akan mengirim pesan jelas bahwa ada warga negara yang berada di atas hukum.