Laporan UNDP: AI Bisa Dorong Pertumbuhan Sekaligus Berpotensi Memperlebar Kesenjangan Pembangunan Global

Liputan6.com, New York - Kecerdasan buatan (Artificial intelligence/AI) yang berkembang pesat berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antara negara berpendapatan tinggi dan rendah jika tidak dikelola dengan baik. Hal ini diungkap dalam laporan terbaru United Nations Development Programme (UNDP) berjudul "The Next Great Divergence: Why AI May Widen Inequality Between Countries."

Laporan tersebut menyoroti bahwa negara-negara di dunia memasuki era AI dengan tingkat kesiapan yang berbeda-beda. Tanpa kebijakan yang inklusif dan terencana, ketimpangan ini dapat kian melebar dan menghambat kemajuan sosial–ekonomi global yang telah dicapai dalam beberapa dekade terakhir.

Kawasan Asia dan Pasifik—yang menjadi rumah bagi 55 persen populasi dunia—berada di pusat perkembangan AI. Lebih dari separuh pengguna AI global berasal dari kawasan ini, didukung oleh pesatnya inovasi, termasuk dominasi Tiongkok dalam 70 persen paten AI dan berkembangnya lebih dari 3.100 perusahaan AI baru di enam negara besar kawasan. AI diperkirakan dapat menambah pertumbuhan PDB tahunan Asia–Pasifik hingga 2 poin persentase dan menyumbang hampir USD 1 triliun bagi perekonomian ASEAN dalam satu dekade mendatang.

"AI berkembang sangat pesat, dan banyak negara masih berada di garis start," ujar Asisten Sekretaris Jenderal PBB dan Direktur Regional UNDP untuk Asia dan Pasifik Kanni Wignaraja. "Pengalaman Asia dan Pasifik menunjukkan betapa cepatnya kesenjangan dapat muncul antara negara yang menguasai AI dan negara yang dikendalikan AI."

Selama 50 tahun terakhir, banyak negara berpenghasilan rendah berhasil mempersempit ketertinggalan dari negara maju berkat penerapan teknologi, peningkatan perdagangan, dan pembangunan sosial. Namun UNDP memperingatkan bahwa era "konvergensi" ini bisa terkikis jika AI memperlebar jarak kemampuan antarnegara.

Kesiapan digital di Asia–Pasifik masih jauh dari merata. Negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Tiongkok telah berinvestasi besar dalam infrastruktur dan keterampilan AI, sementara negara lain masih berupaya memperkuat akses dasar dan literasi digital. Perbedaan ini, ditambah dengan keterbatasan infrastruktur, keterampilan, kapasitas komputasi, dan tata kelola, membatasi kemampuan negara untuk memanfaatkan manfaat AI secara optimal dan justru meningkatkan risiko seperti hilangnya pekerjaan, eksklusi data, serta meningkatnya permintaan energi dan air dari sistem AI yang intensif.

"Kemajuan AI harus berjalan seiring dengan penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Ketika sistem AI mendorong meningkatnya kebutuhan akan air dan energi, hal ini mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi tidak boleh mengorbankan kelestarian bumi. Karena itu, fokus negara-negara pada perencanaan terpadu air–energi–pangan menjadi semakin penting. Dengan menyelaraskan pengembangan AI dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, negara-negara, termasuk Indonesia, dapat membangun masa depan AI yang inovatif sekaligus ramah lingkungan," ujar Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Sara Ferrer Olivella.

Perempuan dan pemuda menghadapi kerentanan tertentu. Pekerjaan yang dilakukan perempuan hampir dua kali lebih rentan terhadap otomatisasi, dan lapangan kerja generasi muda telah berkurang di bidang-bidang yang didominasi AI, terutama bagi mereka yang berusia 22–25 tahun, sehingga mengancam awal karier mereka. Di Asia Selatan, prosentase perempuan yang memiliki ponsel lebih rendah (hingga 40 persen lebih rendah) dibandingkan laki-laki. Selain itu, masyarakat perdesaan dan masyarakat adat seringkali tidak tercakup dalam sistem data AI, sehingga meningkatkan risiko bias dalam algoritma AI dan eksklusi dari layanan esensial.

Di tengah tantangan tersebut, AI juga menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan tata kelola publik. Platform Traffy Fondue di Bangkok telah memproses hampir 600.000 laporan warga, sementara layanan Moments of Life di Singapura memangkas waktu pengurusan dokumen secara drastis. Di Beijing, teknologi digital twin dimanfaatkan untuk perencanaan kota dan mitigasi banjir. Namun, saat ini hanya sedikit negara yang memiliki regulasi AI yang komprehensif. Pada 2027, lebih dari 40 persen pelanggaran data terkait AI diproyeksikan berasal dari penyalahgunaan AI generatif, menegaskan perlunya kerangka tata kelola yang lebih kuat.

"Penentu utama di era AI adalah kapabilitas," ujar Philip Schellekens, Chief Economist UNDP untuk Asia dan Pasifik. "Negara-negara yang berinvestasi untuk keterampilan, kapasitas komputasi, dan sistem tata kelola yang baik akan mendapatkan manfaat, sementara yang lain berisiko tertinggal jauh."

Melalui laporan ini, UNDP mendorong negara-negara untuk memanfaatkan peluang AI sambil memitigasi risikonya—menjadikannya sebagai jalan menuju kemajuan bersama, bukan sumber ketimpangan baru.