Trump Ambil Alih Keamanan Washington, Klaim demi Tangani Kejahatan dan Gelandangan

Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin (11/8/2025) mengatakan bahwa dirinya akan mengambil alih Departemen Kepolisian Metropolitan Washington, Distrik Columbia (MPD) dan mengerahkan 800 personel Garda Nasional AS dengan harapan dapat menekan angka kejahatan.

Trump, yang didampingi jaksa agung, menteri pertahanan, dan direktur FBI, saat mengumumkan kebijakannya menyatakan dia menetapkan keadaan darurat keselamatan publik. Pemerintahannya juga akan menyingkirkan perkemahan tunawisma alias gelandangan.

"Kita akan merebut kembali ibu kota kita," ujar Trump seperti dilansir AP, sambil menambahkan bahwa dia akan menyingkirkan kawasan kumuh.

Bagi Trump, upaya mengambil alih urusan keselamatan publik di Washington mencerminkan peningkatan pendekatannya yang agresif terhadap penegakan hukum. Status Distrik Columbia sebagai distrik federal yang dibentuk oleh Kongres memberinya kesempatan langka yang tidak dimiliki di kota atau negara bagian lain untuk mendorong kebijakan penegakan hukum yang keras terhadap kejahatan, meskipun dia belum mengajukan solusi terhadap akar permasalahan gelandangan atau kejahatan.

Jaksa Agung Pam Bondi akan mengambil alih tanggung jawab atas MPD, kata Trump, seraya mengecam lubang-lubang jalan dan coretan grafiti di kota tersebut yang dia cap memalukan. Presiden tidak memberikan tenggat waktu pengambilalihan kepolisian, namun menurut undang-undang, dia hanya dibatasi selama 30 hari kecuali mendapatkan persetujuan dari Kongres.

Saat Trump menyampaikan keadaan darurat atas ibu kota, para demonstran berkumpul di luar Gedung Putih untuk memprotes langkahnya.

Pejabat lokal sendiri menolak gambaran Trump yang menyebut Distrik Columbia sarat kejahatan dan menyatakan bahwa tindakannya ilegal.

"Tindakan pemerintahan ini belum pernah terjadi sebelumnya, tidak diperlukan, dan melanggar hukum," kata Jaksa Agung Distrik Columbia Brian Schwalb. "Tidak ada keadaan darurat kejahatan di Distrik Columbia."

Schwalb, seorang Demokrat, menyebutkan bahwa kejahatan dengan kekerasan di distrik tersebut mencapai titik terendah dalam 30 tahun terakhir pada tahun lalu dan turun lagi 26 persen tahun ini.

Wali Kota Washington Muriel Bowser mengatakan bahwa dia akan mematuhi hukum terkait apa yang disebut keadaan darurat, meskipun dia menyiratkan bahwa tindakan Trump menjadi alasan mengapa Distrik Columbia seharusnya menjadi negara bagian dengan perlindungan hukum dari tindakan semacam itu.

"Meski tindakan hari ini menggelisahkan dan belum pernah terjadi sebelumnya, saya tidak bisa bilang bahwa kita benar-benar terkejut — mengingat retorika yang pernah disampaikan di masa lalu," tutur Bowser.

Trump menepis gagasan bahwa Washington perlu menambah jumlah anggota kepolisian yang kini berjumlah 3.500 personel.

"Yang Anda butuhkan adalah aturan dan regulasi, serta orang yang tepat untuk menerapkannya," katanya.

Trump menggunakan Pasal 740 dalam District of Columbia Home Rule Act melalui sebuah perintah eksekutif untuk menetapkan "darurat kejahatan" sehingga pemerintahannya dapat mengambil alih kepolisian kota. Dia menandatangani instruksi yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk mengaktifkan Garda Nasional.Garda Nasional adalah komponen militer cadangan yang dapat dikerahkan untuk menangani keadaan darurat di dalam negeri maupun menjalankan misi militer di luar negeri. Di Distrik Columbia, tidak seperti di negara bagian, kewenangan untuk mengerahkan Garda Nasional berada di tangan presiden atau Pentagon, bukan pemimpin setempat. 

Seseorang yang mengetahui masalah ini, namun tidak berwenang untuk mengungkapkannya kepada publik menuturkan kepada AP bahwa sekitar 500 petugas penegak hukum federal akan dikerahkan ke seluruh ibu kota negara sebagai bagian dari upaya Trump memerangi kejahatan.

Lebih dari 100 agen FBI dan sekitar 40 agen dari Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) termasuk di antara personel federal yang akan ditugaskan berpatroli di Washington. Drug Enforcement Administration (DEA), Immigration and Customs Enforcement (ICE), dan Marshals Service juga akan mengirimkan petugasnya.

Trump menekankan penggusuran populasi tunawisma di Washington, meskipun tidak jelas ke mana ribuan orang tersebut akan dipindahkan dan dia tidak memberikan rincian dalam konferensi persnya pada Senin.

"Para tunawisma harus pergi, SEKARANG JUGA," tulis Trump pada Minggu (10/8) akun media sosialnya. "Kami akan memberi Anda tempat tinggal, namun JAUH dari ibu kota. Untuk para penjahat, Anda tidak perlu pergi. Kami akan memasukkan Anda ke penjara, tempat Anda seharusnya berada."

Jesse Rabinowitz, seorang aktivis pembela hak tunawisma, menyebut rencana Trump "fasis" dan "pemborosan" sumber daya. Dia mengatakan langkah itu bukan soal keselamatan.

"Ini soal kekuasaan, ini soal fasisme dan otoritarianisme," ungkap Rabinowitz, direktur kampanye dan komunikasi di National Homelessness Law Center. "Jika Donald Trump ingin menjaga Distrik Columbia tetap aman, dia akan mengalokasikan dana untuk penyediaan perumahan dan layanan pendukung bagi tunawisma. Sebaliknya, Partai Republik justru memangkas layanan kesehatan, dan mereka sedang mengesahkan anggaran yang akan memperburuk tunawisma. Mereka tidak peduli membantu orang."

Sementara itu, data kepolisian menunjukkan pembunuhan, perampokan, dan pencurian rumah menurun pada tahun ini dibandingkan periode yang sama pada 2024. Secara keseluruhan, kejahatan dengan kekerasan turun 26 persen dibandingkan tahun lalu.

Trump dalam kritiknya mengatakan bahwa distrik yang menjadi pusat pemerintahan AS ini penuh dengan tenda, kemelaratan, kekotoran, dan kejahatan.

"Tempat ini harus menjadi tempat yang dikelola terbaik di negara ini, bukan yang terburuk," kata Trump pada Rabu.

Dia mengakui Bowser sebagai orang baik yang sudah berusaha, "Namun, telah diberi banyak kesempatan."

Trump berulang kali mengisyaratkan bahwa kendali atas Washington bisa dikembalikan sepenuhnya ke otoritas federal. Untuk melakukannya diperlukan pencabutan Home Rule Act 1973 oleh Kongres, langkah yang menurut Trump sedang dikaji oleh para pengacaranya.

Bowser mengakui undang-undang itu memungkinkan presiden mengambil kendali lebih besar atas kepolisian kota, namun hanya jika kondisi tertentu terpenuhi.

"Tidak satu pun dari kondisi tersebut ada di kota kita saat ini," tegas Bowser. "Kita tidak sedang mengalami lonjakan kejahatan. Justru kita melihat angka kejahatan menurun."