Sekutu dan Lawan AS Kritik Serangan ke Venezuela dalam Sidang Darurat DK PBB

Liputan6.com, Washington, DC - Sekutu maupun negara-negara yang menjadi lawan Amerika Serikat (AS) pada Senin (5/1/2026) memanfaatkan pertemuan darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menyuarakan penolakan terhadap operasi militer AS di Venezuela, yang berujung pada penangkapan presiden negara tersebut, Nicolas Maduro.

Di hadapan badan paling berkuasa di PBB itu, berbagai negara mengkritik—meskipun dalam beberapa kasus secara tidak langsung—intervensi Presiden Donald Trump di negara Amerika Selatan tersebut, serta pernyataannya baru-baru ini yang mengisyaratkan kemungkinan perluasan aksi militer ke negara-negara seperti Kolombia dan Meksiko dengan dalih tuduhan perdagangan narkoba. Trump juga kembali melontarkan ancaman untuk mengambil alih wilayah Denmark, Greenland, demi kepentingan keamanan AS.

Denmark, yang memiliki yurisdiksi atas pulau kaya mineral tersebut, secara hati-hati mengecam kemungkinan pengambilalihan Greenland oleh AS.

"Keutuhan wilayah dan batas negara tidak dapat dinegosiasikan," kata Duta Besar Denmark untuk PBB Christina Markus Lassen seperti dikutip dari Associated Press.

Ia juga membela kedaulatan Venezuela dengan menyatakan bahwa tidak ada negara yang boleh berupaya memengaruhi hasil politik di Venezuela melalui ancaman kekerasan atau melalui cara lain yang tidak sejalan dengan hukum internasional.

Meski Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap penangkapan Maduro, perwakilan negara itu di PBB bersikap lebih kritis pada Senin. Ia mengatakan bahwa setiap pelanggaran hukum internasional oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB—termasuk AS—akan menggerus fondasi utama tatanan internasional.

"Operasi militer yang berujung pada penangkapan Maduro bertentangan dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai dan bertentangan dengan prinsip tidak menggunakan kekuatan," ujar Wakil Duta Besar Prancis untuk PBB Jay Dharmadhikari.

Utusan AS Mike Waltz membela operasi di Venezuela sebagai tindakan penegakan hukum yang sah dan sangat terarah serta presisi, sambil mengkritik DK PBB yang beranggotakan 15 negara karena mengecam penargetan terhadap Maduro. 

"Jika PBB dalam forum ini memberikan legitimasi kepada seorang narkoteroris yang tidak sah dengan perlakuan yang sama seperti seorang presiden atau kepala negara yang dipilih secara demokratis, organisasi macam apa ini?" sebut Waltz, yang merupakan mantan penasihat keamanan nasional Presiden Trump.

Pemilihan ulang Maduro pada 2024 diketahui secara luas diperdebatkan dan dipersoalkan legitimasinya.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pernyataannya menyebutkan bahwa ia sangat prihatin karena aturan hukum internasional tidak dihormati terkait aksi militer AS pada 3 Januari. Ia menegaskan bahwa tindakan serius AS tersebut dapat menjadi preseden bagi hubungan antarnegara di masa depan. 

Di tengah dukungan kuat terhadap kedaulatan Venezuela, utusan negara tersebut menyerukan agar PBB melampaui sekadar pernyataan samar dan kecaman. Duta Besar Venezuela untuk PBB Samuel Moncada mendesak DK PBB menuntut AS agar membebaskan Maduro dan istrinya.

"Jika penculikan seorang kepala negara, pengeboman terhadap negara berdaulat, dan ancaman terbuka akan aksi bersenjata lanjutan ditoleransi atau dikecilkan, pesan yang dikirimkan kepada dunia sangat menghancurkan: bahwa hukum bersifat opsional dan kekuatanlah penentu sejati dalam hubungan internasional," tutur Moncada.

Ia memperingatkan bahwa negara-negara lain tidak bisa berpaling dari situasi ini.

"Menerima logika semacam itu berarti membuka pintu menuju dunia yang sangat tidak stabil," tegasnya.

Negara tetangga Venezuela, Kolombia, menggambarkan serangan tersebut sebagai tindakan yang mengingatkan pada campur tangan terburuk di kawasan pada masa lalu.

"Demokrasi tidak dapat dipertahankan atau dipromosikan melalui kekerasan dan pemaksaan, dan tidak boleh pula dikalahkan oleh kepentingan ekonomi," kata Duta Besar Kolombia untuk PBB Leonor Zalabata.

Sebagaimana diperkirakan, para pengkritik utama kebijakan luar negeri AS, yakni China dan Rusia—yang juga merupakan anggota tetap DK PBB—menyerukan agar badan PBB itu bersatu menolak kembalinya AS ke apa yang mereka sebut sebagai era tanpa hukum.

Maduro, seperti pendahulunya, menjalin hubungan erat dengan Rusia, sementara China menjadi tujuan utama ekspor minyak Venezuela.

"Kami tidak dapat membiarkan AS memproklamasikan dirinya sebagai semacam hakim tertinggi yang merasa berhak menginvasi negara mana pun, menetapkan siapa yang bersalah, menjatuhkan hukuman, dan menegakkannya tanpa mengindahkan hukum internasional, kedaulatan, dan prinsip nonintervensi," kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia.

Invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 sendiri telah menuai kecaman luas di PBB dan dari AS, meskipun pemerintahan Trump saat ini tengah menjalin komunikasi dengan Rusia dengan harapan dapat memediasi akhir konflik tersebut.

"China sangat terkejut dan dengan tegas mengecam tindakan sepihak, ilegal, dan bersifat intimidatif yang dilakukan oleh AS," kata Sun Lei, kuasa usaha pada Perwakilan Tetap China untuk PBB seperti dilansir China Daily.

"Pada 3 Januari, AS secara terang-terangan melancarkan serangan militer berskala besar terhadap Venezuela, menangkap secara paksa Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, serta membawa mereka keluar dari negara itu. AS juga mengklaim akan 'mengelola' Venezuela dan bahkan tidak menutup kemungkinan melancarkan putaran kedua operasi militer dalam skala yang lebih besar."

Sebagai anggota tetap DK PBB, sebut China, AS telah mengabaikan keprihatinan serius komunitas internasional, secara sewenang-wenang menginjak-injak kedaulatan, keamanan, serta hak dan kepentingan sah Venezuela, serta secara serius melanggar prinsip kesetaraan kedaulatan, nonintervensi dalam urusan dalam negeri, penyelesaian sengketa internasional secara damai, serta larangan penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional.

"Prinsip-prinsip ini merupakan asas fundamental Piagam PBB dan menjadi landasan utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. AS telah menempatkan kekuasaannya sendiri di atas multilateralisme, dan aksi militer di atas upaya diplomatik, sehingga menimbulkan ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan di Amerika Latin dan Karibia, bahkan di tingkat internasional. China dengan tegas menentang hal ini, dan komunitas internasional juga telah menyampaikan keprihatinan serius serta kecaman keras secara luas," terang Sun.

"Kami mendesak AS untuk mendengarkan suara mayoritas komunitas internasional, mematuhi hukum internasional serta tujuan dan prinsip Piagam PBB, menghentikan pelanggaran terhadap kedaulatan dan keamanan negara lain, menghentikan upaya menggulingkan pemerintahan Venezuela, dan kembali ke jalur penyelesaian politik melalui dialog dan perundingan."

China menyerukan pula agar AS menjamin keselamatan pribadi Presiden Maduro dan istrinya serta segera membebaskan mereka.

"Pelajaran sejarah memberikan peringatan yang tegas. Cara-cara militer bukanlah solusi atas berbagai masalah dan penggunaan kekuatan secara serampangan hanya akan memicu krisis yang lebih besar. AS pernah mengabaikan DK PBB dengan melancarkan operasi militer terhadap Irak, secara terang-terangan menyerang fasilitas nuklir Iran, serta memberlakukan sanksi ekonomi, melakukan serangan militer, dan bahkan pendudukan bersenjata terhadap sejumlah negara di Amerika Latin dan Karibia. Tindakan-tindakan tersebut telah menimbulkan konflik berkepanjangan, ketidakstabilan, serta penderitaan besar bagi masyarakat sipil," ungkapnya.

AS menangkap Maduro dan istrinya, Cilia Flores, pada Sabtu dini hari di sebuah kompleks bangunan di Fuerte Tiuna, pangkalan militer utama di Caracas, kemudian membawa keduanya dengan kapal perang AS untuk menghadapi proses hukum di New York. Kementerian Kehakiman AS menuduh mereka terlibat dalam konspirasi narkoterorisme.

Dalam sidang perdananya di pengadilan Manhattan pada Senin, Maduro dan istri menyatakan mereka tidak bersalah.

Penggulingan Maduro terjadi setelah berbulan-bulan AS mengerahkan kekuatan militer di lepas pantai Venezuela dan menghancurkan kapal-kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba. Kini, Trump bersikeras bahwa AS akan mengelola Venezuela setidaknya untuk sementara waktu dan memanfaatkan cadangan minyaknya yang besar untuk dijual ke negara lain.