Netanyahu Dikatai Kehilangan Akal Sehat oleh PM Selandia Baru

Liputan6.com, Wellington - Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon pada Rabu (13/8/2025) mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah kehilangan akal sehat dan rencana Israel untuk menduduki Kota Gaza sama sekali tidak dapat diterima.

Pernyataan Luxon ini disampaikan di tengah pertimbangan pemerintah koalisi konservatif yang dia pimpin untuk bergabung dengan anggota aliansi keamanan Five Eyes lainnya — Australia, Inggris, dan Kanada — dalam mengakui Negara Palestina. Pada saat bersamaan, gelombang kecaman dan kemarahan internasional atas keputusan terbaru Israel yang memperluas perang dengan merebut Kota Gaza, menghambat distribusi bantuan kemanusiaan, hingga memicu kelaparan massal di wilayah tersebut semakin menguat.

Luxon, yang memimpin Partai Nasional berhaluan kanan, mengatakan Netanyahu tidak mendengarkan tuntutan komunitas internasional agar bantuan kemanusiaan tanpa hambatan diberikan ke Gaza.

"Saya menilai Netanyahu sudah keterlaluan dan kehilangan akal sehatnya. Serangan ke Kota Gaza yang terjadi semalam adalah hal yang sama sekali, sama sekali tidak dapat diterima," kata Luxon seperti dilansir CNN, dalam salah satu pernyataan terkerasnya terhadap tindakan Israel di Gaza sejauh ini.

Israel terus melakukan serangan udara intensif ke Gaza pekan ini.

"Kami telah sampaikan bahwa pemindahan paksa penduduk dan aneksasi Gaza akan menjadi pelanggaran hukum internasional," ujar pemimpin Selandia Baru itu.

Situasi mengerikan terus terjadi di Gaza, dengan kekerasan dan kelaparan yang kian memburuk. Sejak awal perang, menurut otoritas kesehatan setempat, setidaknya 227 orang — termasuk 103 anak-anak — telah meninggal akibat malnutrisi.

Merespons Luxon, Wakil Menteri Luar Negeri Israel Sharren Haskel menulis via X, "Saya rasa, jika suatu negara nyaris tidak membutuhkan militer karena musuh paling mematikannya hanyalah seekor possum atau kucing maka negara itu tidak akan memahami tantangan menghadapi Hamas — sebuah sekte maut jihadis — yang hanya berjarak beberapa kilometer dari perbatasan dan yang memperkosa, mengeksekusi, membakar hidup-hidup, serta membuat rakyat Anda kelaparan."

Luxon bukan satu-satunya pemimpin Barat yang secara terbuka mengkritik Netanyahu dalam beberapa hari terakhir. Pada Selasa (12/8), Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan bahwa dirinya telah berbicara dengan Netanyahu, namun mendapati bahwa pemimpin Israel tersebut menyangkal adanya dampak kemanusiaan dari perang di Gaza.

"Dia (Netanyahu) kembali menegaskan kepada saya apa yang juga telah dia sampaikan secara publik, yaitu menyangkal konsekuensi yang terjadi pada warga sipil tidak bersalah," tutur Albanese kepada penyiar publik Australia, ABC.

Awal pekan ini, Australia mengumumkan akan bergerak mengakui Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB bulan September. Langkah itu membuat Selandia Baru menjadi satu-satunya anggota Five Eyes, selain Amerika Serikat (AS), yang belum berkomitmen melakukan hal serupa. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga telah menyatakan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina di forum yang sama.

Dengan fakta di atas, AS semakin berseberangan dengan sekutu Barat utamanya terkait Israel dan perang di Gaza. Baik Israel maupun AS mengecam pengakuan terhadap Negara Palestina.

Luxon mengumumkan pada Senin (11/8) bahwa Selandia Baru akan mempertimbangkan posisinya mengenai pengakuan Negara Palestina dalam sebulan ke depan, yang memicu kritik keras di dalam negeri karena dianggap lamban dalam bersikap terhadap Israel.

Mantan Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark — yang setelah keluar dari politik domestik memimpin Program Pembangunan PBB — pada Selasa mengecam pemerintahan koalisi Luxon karena dianggap lamban bertindak.

"Saat ini, kita tampaknya benar-benar tidak memiliki pendirian apa pun, selain entah bagaimana berusaha menyelamatkan diri sendiri dalam perang tarif," ujarnya kepada penyiar publik Selandia Baru, RNZ, Selasa (12/8). "Menurut saya, ini adalah posisi yang sangat memalukan bagi Selandia Baru."

Pada Rabu, co-leader Partai Hijau, Chloe Swarbrick, dikeluarkan dari Parlemen karena menolak meminta maaf atas komentarnya yang menantang anggota parlemen partai koalisi untuk berani mendukung rancangan undang-undang pemberian sanksi terhadap Israel.

"Jika kita bisa menemukan enam dari 68 anggota parlemen pemerintah yang punya nyali, kita bisa berada di sisi yang benar dalam sejarah," tegas Swarbrick pada Selasa.