Mengintip Gaji DPR Plus Tunjangan dan Insentif Empat Negara Tetangga Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Perbandingan gaji anggota parlemen di sejumlah negara tetangga membuka gambaran menarik tentang bagaimana setiap negara menilai peran wakil rakyatnya. Ada yang memilih skema sederhana, menyesuaikan dengan pola gaji pegawai negeri, sementara yang lain menyiapkan paket kompensasi besar lengkap dengan tunjangan tetap dan insentif tambahan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa gaji parlemen bukan sekadar angka, melainkan cerminan filosofi politik: apakah wakil rakyat dipandang sebagai pelayan publik yang harus hidup sederhana atau sebagai pejabat tinggi negara yang perlu dijaga wibawa serta kewenangannya melalui fasilitas finansial yang lebih besar.

Dalam konteks ini, menarik untuk melihat bagaimana Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina menyusun sistem gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mereka. Dari insentif kehadiran rapat hingga tunjangan representasi dan transportasi, tiap negara menawarkan model berbeda yang sekaligus menggambarkan wajah politik dan tata kelola mereka.Berikut perbandingan gaji DPR di sejumlah negara tetangga Indonesia yang dihimpun dari berbagai sumber:

Anggota DPR Thailand menerima gaji dan tunjangan yang sudah diatur secara transparan oleh negara.

Menurut data Inter-Parliamentary Union (IPU) Parline database yang merupakan sumber global tepercaya tentang remunerasi legislatif di berbagai negara, gaji pokok seorang legislator adalah sebesar 854.760 baht (sekitar Rp428 juta) per tahun atau setara dengan kurang lebih 71.230 baht (sekitar Rp35,6 juta) per bulan. Selain gaji, mereka juga mendapatkan basic allowance atau tunjangan dasar sebesar 507.960 baht (sekitar Rp254,7 juta) per tahun, yaitu sekitar 42.330 baht (sekitar Rp 21,2) per bulan. Jika kedua komponen ini dijumlahkan maka seorang anggota DPR Thailand secara rutin menerima penghasilan tetap sebesar 113.560 baht (sekitar Rp56,9 juta) per bulan. Jumlah ini adalah pendapatan dasar yang dijamin, terlepas dari aktivitas sidang atau rapat.

Di luar pendapatan tetap tersebut, anggota DPR juga memperoleh tambahan penghasilan dari kehadiran mereka dalam rapat komite. Sistem Thailand memberikan penghargaan langsung atas partisipasi dalam rapat: 1.500 baht (sekitar Rp752 ribu) untuk setiap rapat komite tetap dan 800 baht (sekitar Rp401 ribu) untuk rapat komite ad-hoc. Namun, ada aturan batasan, yakni honor hanya bisa diterima maksimal untuk dua rapat per hari. Skema ini dirancang agar anggota legislatif benar-benar terdorong hadir dan aktif, sehingga produktivitas kerja parlemen bisa lebih terjamin. Dengan demikian, anggota yang rajin menghadiri rapat berpotensi meningkatkan penghasilannya secara signifikan di luar gaji dan tunjangan pokok.

Pimpinan parlemen, seperti ketua DPR dan wakil ketua, memperoleh kompensasi yang lebih besar dibanding anggota biasa. Laporan The Nation Thailand pada tahun 2023 mencatat bahwa ketua DPR menerima 75.590 baht (sekitar Rp37,9 juta) gaji pokok per bulan ditambah 50.000 baht (sekitar Rp25 juta) tunjangan jabatan, sehingga totalnya 125.590 baht (sekitar Rp63 juta) per bulan. Sementara itu, wakil ketua menerima 73.240 baht (sekitar Rp36,7 juta) gaji pokok dan 42.500 baht (sekitar Rp21 juta) tunjangan, dengan total 115.740 baht (sekitar Rp58 juta) per bulan.

Selain gaji dan tunjangan, pimpinan parlemen juga mendapat fasilitas tambahan berupa tunjangan transportasi saat hadir sidang serta layanan kesehatan, termasuk biaya rawat inap, operasi, hingga pemeriksaan kesehatan rutin, dengan plafon hingga 120.000 baht (sekitar Rp60 juta) per tahun.

Dari sisi perpajakan, ada perbedaan perlakuan antara gaji dan tunjangan. Gaji pokok dikenai pajak penghasilan, sedangkan tunjangan dasar tidak dikenai pajak. Dengan demikian, sebagian besar komponen pendapatan anggota DPR Thailand dapat dinikmati secara bersih tanpa potongan. Keseluruhan sistem gaji ini menggambarkan bahwa Thailand menyeimbangkan antara pendapatan tetap yang pasti dengan insentif berbasis kinerja dan kehadiran.

DPR Thailand beranggotakan 500 orang.

Sistem pengupahan anggota Majelis Nasional Vietnam mengikuti skema pegawai negeri sipil: gaji dihitung berdasarkan gaji pokok tahunan dikalikan dengan koefisien jabatan (pengali gaji pokok berdasarkan jabatan), sehingga semakin tinggi jabatan, semakin besar pula gaji.

Data historis IPU Parline (2013) mencatat bahwa gaji pokok legislator pada masa itu sebesar 91,7 dong (sekitar Rp56,8 juta) per tahun atau sekitar 7,6 juta dong (sekitar Rp4,70 juta) per bulan.

Selain itu, mereka menerima tunjangan dasar yang dibayarkan sekali sebagai lump-sum, yakni 15,7 dong (sekitar Rp9,7 juta) per tahun, tanpa ketergantungan pada frekuensi rapat atau aktivitas lainnya.

Pada tanggal 1 Juli 2024, Vietnam menerapkan reformasi besar: gaji pokok bagi seluruh aparatur negara, termasuk legislator, dinaikkan dari 1,8 juta dong (sekitar Rp1,11 juta) per bulan menjadi 2,34 juta dong (sekitar Rp1,44 juta) per bulan atau naik sekitar 30 persen. Karena gaji legislator dihitung dari angka dasar ini, otomatis penghasilan mereka meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2013 meskipun besaran gaji aktual tidak diumumkan secara terpisah. Dengan demikian, walaupun angka spesifik per bulan belum tersedia secara publik, jelas bahwa legislator Vietnam saat ini mengantongi gaji pokok yang jauh lebih tinggi daripada era sebelumnya.Majelis Nasional Vietnam legalnya berjumlah 500 kursi, namun saat ini diisi oleh 499 anggota.

Anggota parlemen Malaysia, khususnya yang duduk di Dewan Rakyat (majelis rendah Parlemen Malaysia), menerima gaji pokok yang ditetapkan negara secara transparan. Berdasarkan data IPU Parline, gaji dasar seorang anggota Dewan Rakyat adalah RM192.000 (sekitar Rp740 juta) per tahun atau sekitar RM16.000 (sekitar Rp62 juta) per bulan. Jumlah ini merupakan pendapatan tetap yang menjadi hak setiap legislator, sebelum dikenakan potongan pajak penghasilan.

Selain gaji pokok, anggota parlemen juga memperoleh tunjangan tetap bulanan sebesar RM25.700 (sekitar Rp99 juta). Ketentuan ini ditegaskan oleh Kantor Perdana Menteri Malaysia (PMO) dan dilaporkan oleh media resmi pemerintah seperti Bernama. Tunjangan ini bersifat terjamin, artinya diberikan tanpa memandang tingkat kehadiran atau aktivitas anggota parlemen dalam sidang maupun rapat. Dengan adanya komponen tunjangan ini, pendapatan bulanan anggota legislatif bertambah signifikan di luar gaji pokok mereka.

Di luar gaji dan tunjangan tetap, sistem Malaysia juga menyediakan klaim berbasis aktivitas untuk mendorong kehadiran dan partisipasi anggota parlemen. Misalnya, setiap kali hadir dalam sidang parlemen, anggota berhak atas klaim RM400 (sekitar Rp1,55 juta) per hari. Kehadiran dalam rapat komite dihargai RM300 (sekitar Rp1,16 juta) per hari, sementara anggota Public Accounts Committee (PAC) mendapat tambahan RM250 (sekitar Rp970 ribu) per hari saat sidang berlangsung. Ada juga kompensasi RM300 (sekitar Rp1,16 juta) per hari untuk mengikuti sesi briefing resmi, serta RM100 (sekitar Rp388 ribu) per hari sebagai tunjangan hidup jika kegiatan berlangsung lebih dari 32 kilometer dari tempat tinggal anggota.

Skema pengupahan seperti ini menunjukkan bahwa Malaysia menggabungkan pendapatan tetap yang pasti dengan insentif kehadiran, sehingga tidak hanya menjamin kesejahteraan anggota parlemen tetapi juga mendorong keterlibatan aktif mereka dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.

Dewan Rakyat Malaysia beranggotakan 222 orang.

IPU Parline database menyebutkan bahwa gaji pokok anggota DPR Filipina sebesar 273.912 peso (sekitar Rp78 juta) per bulan. 

Di luar gaji pokok, setiap legislator mendapatkan RATA—yaitu gabungan dari Representation Allowance dan Transportation Allowance. RATA bertujuan untuk menutupi biaya menjalankan tugas terkait representasi dan mobilitas sebagai anggota parlemen. Besaran dan ketentuannya diatur dalam National Budget Circular No. 593/2024 yang dikeluarkan oleh Departemen Anggaran dan Manajemen Filipina (DBM).

Selain RATA, anggota DPR juga menerima district allocation—dana khusus untuk operasional kantor dan program pelayanan di daerah pemilihan masing-masing. Dana ini bukan untuk penghasilan pribadi, namun untuk mendukung tugas representatif di daerah. Penggunaan anggaran ini diawasi oleh Commission on Audit (COA) untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas (tidak tersedia angka konkret di IPU).Anggota DPR Filipina berjumlah 316 orang.