Korea Selatan dan AS Gelar Latihan Militer untuk Hadapi Korea Utara

Liputan6.com, Seoul - Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) memulai latihan militer gabungan tahunan berskala besar pada Senin (18/8/2025) untuk meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman dari Korea Utara yang bersenjata nuklir.

Latihan selama 11 hari bertajuk Ulchi Freedom Shield ini akan melibatkan 21.000 tentara, termasuk 18.000 dari Korea Selatan, dalam operasi pos komando simulasi komputer dan latihan lapangan.

Sekutu menggambarkan latihan militer ini bersifat defensif. Namun, Korea Utara sejak lama menyebutnya sebagai gladi bersih invasi.

Korea Utara juga kerap menggunakannya sebagai dalih untuk melakukan unjuk kekuatan militer dan uji coba senjata demi memajukan program nuklirnya.

Dalam pernyataannya pekan lalu, Menteri Pertahanan Korea Utara No Kwang Chol seperti dilansir AP mengatakan latihan ini menunjukkan sikap konfrontasi militer terhadap negaranya dan menegaskan bahwa pasukannya siap melawan setiap provokasi yang melampaui garis batas.

Ulchi Freedom Shield berlangsung pada momen penting bagi presiden Korea Selatan yang baru dari kubu liberal, Lee Jae Myung, yang sedang bersiap menghadiri KTT dengan Presiden AS Donald Trump di Washington pada 25 Agustus. Trump telah menimbulkan kekhawatiran di Seoul bahwa dia mungkin akan mengguncang aliansi berusia puluhan tahun dengan menuntut pembayaran lebih besar untuk keberadaan pasukan AS di Korea Selatan, bahkan mungkin menguranginya saat Washington semakin mengalihkan fokus ke China.

Ketegangan di Semenanjung Korea tetap tinggi sementara Korea Utara mengabaikan seruan Lee untuk melanjutkan diplomasi. Hubungan memburuk dalam beberapa tahun terakhir ketika pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mempercepat program senjatanya dan memperdalam aliansi dengan Rusia.

"Apa yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk secara konsisten mengambil langkah-langkah menuju peredaan ketegangan, dengan berlandaskan pada kesiapan keamanan yang kokoh seperti baja," kata Lee dalam rapat kabinet pada Senin.

Korea Selatan pada Senin juga memulai latihan pertahanan sipil selama empat hari yang melibatkan ribuan pegawai negeri, yang kerap dijadwalkan berbarengan dengan latihan militer gabungan musim panas antara Korea Selatan dan AS.

Pemerintahan konservatif Korea Selatan sebelumnya menanggapi ancaman Korea Utara dengan memperluas latihan militer dan meminta jaminan nuklir yang lebih kuat dari AS. Langkah tersebut memicu kemarahan Kim Jong Un. Tahun lalu, dia secara resmi meninggalkan tujuan rekonsiliasi jangka panjang dan menulis ulang konstitusi Korea Utara untuk menetapkan Korea Selatan sebagai musuh permanen.

Dalam pesannya terbaru kepada Korea Utara pada Jumat (15/8), Lee—yang baru menjabat pada Juni—menyatakan akan berupaya menghidupkan kembali perjanjian militer antar-Korea tahun 2018 yang dirancang untuk meredakan ketegangan di perbatasan. Dia menyerukan agar Pyongyang menanggapi upaya Seoul membangun kembali kepercayaan dan melanjutkan dialog.

Perjanjian militer tahun 2018, yang dicapai pada masa singkat diplomasi antar-Korea, menciptakan zona penyangga di darat dan laut serta zona larangan terbang di atas perbatasan untuk mencegah bentrokan.

Namun pada 2024, Korea Selatan menangguhkan perjanjian itu dengan alasan meningkatnya ketegangan akibat peluncuran balon berisi sampah dari Korea Utara. Seoul kemudian melanjutkan aktivitas militer di garis depan serta kampanye propaganda, setelah sebelumnya Pyongyang lebih dulu menyatakan tidak lagi akan mematuhi perjanjian tersebut.

Saat ditanya apakah upaya pemerintahan Lee memulihkan perjanjian tersebut akan memengaruhi latihan bersama, Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Senin menegaskan tidak ada rencana menangguhkan latihan tembak langsung di perbatasan laut barat yang masih disengketakan kedua Korea.

Sementara itu, sekutu menunda separuh dari 44 program latihan lapangan Ulchi Freedom Shield yang semula dijadwalkan dan memindahkannya ke September. Pejabat militer AS membantah spekulasi media Korea Selatan yang menyebut pengurangan skala latihan bertujuan memberi ruang bagi diplomasi dengan Korea Utara.

Mereka menegaskan penundaan dilakukan semata karena cuaca panas serta kerusakan akibat banjir di sejumlah lokasi latihan.

Sejak masa jabatan pertamanya, Trump secara rutin menuntut agar Korea Selatan membayar lebih untuk keberadaan 28.500 tentara AS di wilayahnya. Pernyataan publik dari pejabat senior pemerintahan Trump, termasuk Wakil Menteri Pertahanan Elbridge Colby, menunjukkan adanya dorongan untuk merestrukturisasi aliansi. Beberapa pakar mengatakan hal itu bisa berdampak pada ukuran dan peran pasukan AS di Korea Selatan.

Dalam skema ini, Korea Selatan akan memikul peran lebih besar menghadapi ancaman Korea Utara, sementara pasukan AS dialihkan untuk lebih berfokus ke China. Menurut para pakar, kondisi tersebut bisa membuat Korea Selatan menerima keuntungan yang lebih sedikit, namun harus menanggung biaya dan risiko yang lebih besar.

Komandan Pasukan AS di Korea Jenderal Xavier Brunson baru-baru ini menekankan perlunya memodernisasi aliansi guna menghadapi lingkungan keamanan yang terus berkembang, termasuk ambisi nuklir Korea Utara, kedekatannya yang semakin dalam dengan Rusia, serta apa yang dia sebut ancaman China terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.