Jerman Hentikan Ekspor Senjata ke Israel di Tengah Kecaman Global

Liputan6.com, Berlin - Kanselir Friedrich Merz menunjukkan perubahan signifikan dengan menghentikan ekspor peralatan militer yang dapat digunakan di Gaza, setelah dunia mengutuk rencana Israel untuk sepenuhnya menguasai Jalur Gaza.

Sebelumnya, Merz mengkritik secara terbuka kebijakan Israel yang dianggap "tidak jelas" di Gaza dan bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung di sana. Meskipun demikian, dia tidak menyebutkan langkah konkret atau perubahan kebijakan yang akan diambil sebagai dampak kritik tersebut.

Merz menyatakan bahwa Israel berhak membela diri dari Hamas dan menuntut pembebasan sandera, yang menjadi "prioritas tertinggi" Berlin bersama dengan upaya untuk mencapai gencatan senjata. Namun, dia menambahkan bahwa tindakan militer yang lebih keras di Gaza, yang diputuskan oleh Kabinet Keamanan Israel, membuat tujuan tersebut semakin sulit tercapai. Oleh karena itu, pemerintah Jerman memutuskan untuk sementara menghentikan persetujuan ekspor peralatan militer yang dapat digunakan di Gaza.

Kanselir Jerman lebih lanjut menekankan pemerintahannya sangat khawatir tentang penderitaan berkelanjutan dari penduduk sipil di Gaza.

"Dengan serangan militer yang direncanakan, pemerintah Israel memikul tanggung jawab yang lebih besar daripada sebelumnya atas penyediaan kebutuhan bagi penduduk sipil," ungkap Merz pada Jumat (8/8/2025), seperti dilansir The Guardian.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik langkah tersebut dengan mengatakan, "Jerman memotivasi terorisme Hamas dengan melarang ekspor senjata ke Israel."

Pengumuman Jerman ini sejalan dengan kutukan dari para pemimpin internasional pada Jumat terkait rencana Israel untuk memperluas serangan militernya di Gaza.

Setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Jerman sangat meningkatkan ekspor senjatanya ke Israel. Parlemen Jerman mengatakan pada Juni bahwa izin ekspor peralatan militer ke Israel senilai 485 juta euro telah diberikan antara 7 Oktober 2023 hingga 13 Mei 2025.

Jerman telah menjaga hubungan keamanan yang kuat dengan Israel selama puluhan tahun dan menggambarkan pembelaannya sebagai bagian penting dari Staatsrason-nya – inti dari identitas nasional Jerman karena tanggung jawab negara tersebut atas Holocaust.

Dukungan yang kuat ini menyebabkan Jerman menolak mendukung seruan terbaru Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel atas kematian warga sipil di Gaza, seperti menangguhkan perjanjian asosiasi yang memberikan syarat perdagangan menguntungkan atau mengecualikan Israel dari program pendanaan besar dan pertukaran seperti Horizon dan Erasmus.

Uni Eropa sendiri telah menghadapi kritik karena tidak mengambil tindakan terhadap Israel di tengah kelaparan dan blokade utilitas serta bantuan di Gaza. Namun, blok itu terpecah belah, dengan Jerman, Hongaria, dan Austria memprioritaskan dukungan atas hak Israel untuk membela diri.

Dalam pernyataannya pada Jumat, Merz menegaskan bahwa Israel harus memberikan akses penuh untuk pengiriman bantuan, termasuk organisasi PBB dan lembaga non-pemerintah lainnya agar terus sepenuhnya dan berkelanjutan memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza.

Merz juga mengatakan bahwa Jerman mendesak dengan sangat kepada pemerintah Israel untuk tidak mengambil langkah lebih lanjut menuju aneksasi Tepi Barat.

Opini publik di Jerman semakin kritis terhadap Israel karena gambar-gambar mengerikan tentang anak-anak yang kelaparan dan korban sipil yang meluas di Gaza. Sebuah jajak pendapat pada akhir Juli oleh lembaga riset opini Forsa menemukan bahwa hampir tiga perempat responden percaya bahwa Jerman harus memberikan tekanan lebih besar pada pemerintah Israel terkait situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza.