Israel Setujui 19 Permukiman Baru di Tepi Barat, Picu Kecaman Internasional

Liputan6.com, Tel Aviv - Kabinet keamanan Israel menyetujui pengakuan 19 permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki, mempertegas langkah pemerintah memperluas pembangunan permukiman di wilayah Palestina.

Keputusan tersebut diambil di tengah meningkatnya kekerasan dan kekhawatiran internasional bahwa kebijakan itu akan semakin menjauhkan peluang terwujudnya solusi dua negara, dikutip dari laman BBC, Senin (22/12/2025).

Menteri Keuangan Israel yang berhaluan sayap kanan, Bezalel Smotrich, yang mengajukan usulan bersama Menteri Pertahanan Israel Katz, mengatakan langkah tersebut dimaksudkan untuk mencegah pembentukan negara Palestina.

Smotrich, yang juga merupakan pemukim di Tepi Barat, secara terbuka menyatakan bahwa perluasan permukiman merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah Israel.

Pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki secara luas dipandang ilegal menurut hukum internasional. Keputusan terbaru ini segera menuai reaksi keras dari komunitas internasional.

Arab Saudi mengutuk langkah tersebut, sementara Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperingatkan bahwa perluasan permukiman Israel yang “tanpa henti” telah meningkatkan ketegangan, membatasi akses warga Palestina terhadap tanah mereka, serta mengancam kelangsungan negara Palestina yang berdaulat.

Kekerasan di Tepi Barat meningkat tajam sejak perang di Gaza pecah pada Oktober 2023. Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa pengakuan dan pembangunan permukiman baru akan memperkuat pendudukan Israel sekaligus semakin merusak prospek solusi dua negara.

Solusi dua negara merujuk pada pembentukan negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, yang secara garis besar mengikuti perbatasan sebelum perang Arab-Israel 1967.

Pemukim Israel menyerang petani dan aktivis Palestina yang tengah memanen zaitun di Turmus Ayya, Tepi Barat. Pejabat Palestina melaporkan ratusan serangan, pembakaran, dan perusakan pohon zaitun sejak awal musim panen.

Sejak berkuasa pada 2022, pemerintahan Israel saat ini secara signifikan meningkatkan persetujuan pembangunan permukiman baru dan memulai proses legalisasi terhadap pos-pos terdepan yang sebelumnya tidak berizin, dengan mengklasifikasikannya sebagai “lingkungan” dari permukiman yang telah ada. Dengan persetujuan terbaru ini, total permukiman yang disetujui selama tiga tahun terakhir mencapai 69, menurut Smotrich.

Keputusan tersebut diambil hanya beberapa hari setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa aktivitas perluasan permukiman Israel telah mencapai tingkat tertinggi sejak 2017. Dari 19 permukiman yang disetujui, dua di antaranya—Ganim dan Kadim—merupakan permukiman yang sebelumnya dibongkar hampir dua dekade lalu dan kini akan dibangun kembali.

Pada Mei lalu, Israel menyetujui pembangunan 22 permukiman baru di Tepi Barat, yang disebut sebagai ekspansi terbesar dalam beberapa dekade. Pemerintah juga telah memberikan lampu hijau pada Agustus untuk pembangunan lebih dari 3.000 unit rumah di kawasan E1, yang terletak di antara Yerusalem dan permukiman Maale Adumim. Proyek E1 sempat dibekukan selama bertahun-tahun akibat penolakan keras dari komunitas internasional. Saat itu, Smotrich menyebut rencana tersebut akan “mengubur gagasan negara Palestina”.

Menurut kelompok anti-permukiman Israel, Peace Now, sekitar 700.000 pemukim Israel saat ini tinggal di sekitar 160 permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur—wilayah yang diinginkan Palestina sebagai bagian dari negara merdeka di masa depan.

Ekspansi permukiman Israel secara konsisten menuai kecaman dari negara-negara Arab dan memicu kekhawatiran akan kemungkinan aneksasi penuh atas Tepi Barat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya memperingatkan Israel bahwa langkah aneksasi dapat membuat negara itu kehilangan dukungan Washington. Dalam wawancara dengan majalah TIME, Trump menyatakan dukungan AS tidak akan berlanjut jika Israel melakukan aneksasi.

Pada September lalu, Inggris bersama sejumlah negara lain, termasuk Australia dan Kanada, mengakui negara Palestina—sebuah perubahan kebijakan yang signifikan meskipun bersifat simbolis. Israel menentang langkah tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa negara Palestina “tidak akan terwujud.”