Israel Ketok Palu Proyek Permukiman yang Membelah Tepi Barat, Akui Gagalkan Solusi Dua Negara

Liputan6.com, Tel Aviv - Israel pada Rabu (20/8/2025) memberikan persetujuan akhir untuk proyek permukiman kontroversial di Tepi Barat yang diduduki, sebuah proyek yang secara efektif akan membelah wilayah tersebut menjadi dua dan yang menurut rakyat Palestina serta kelompok hak asasi manusia dapat menghancurkan harapan akan Negara Palestina di masa depan.

Pembangunan permukiman di E1, sebuah lahan terbuka di sebelah timur Yerusalem, telah dipertimbangkan selama lebih dari dua dekade, namun dibekukan karena tekanan dari Amerika Serikat (AS) pada pemerintahan sebelumnya. Komunitas internasional secara luas menganggap pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat sebagai tindakan ilegal dan menjadi hambatan bagi perdamaian.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang juga mantan pemimpin pemukim menggambarkan persetujuan ini sebagai teguran terhadap negara-negara Barat yang dalam beberapa minggu terakhir mengumumkan rencana mereka untuk mengakui Negara Palestina.

"Negara Palestina disingkirkan dari agenda, bukan dengan slogan, namun dengan tindakan," kata dia seperti dilansir AP. "Setiap permukiman, setiap lingkungan, setiap unit perumahan adalah paku lain di peti mati gagasan berbahaya ini."

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak gagasan negara Palestina berdampingan dengan Israel dan telah bersumpah untuk mempertahankan kendali tanpa batas waktu atas Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem Timur yang dianeksasi, dan Jalur Gaza yang hancur akibat perang — wilayah yang direbut Israel dalam perang 1967 dan diinginkan Palestina sebagai negara mereka.

Perluasan permukiman Israel merupakan bagian dari kenyataan yang semakin suram bagi rakyat Palestina di Tepi Barat yang diduduki sementara perhatian dunia terfokus pada perang di Gaza. Ada peningkatan signifikan dalam serangan oleh pemukim terhadap warga Palestina, pengusiran dari kota-kota Palestina, operasi militer Israel, serta pos pemeriksaan yang mencekik kebebasan bergerak, juga beberapa serangan oleh warga Palestina terhadap orang Israel.

Kini lebih dari 700.000 pemukim Israel tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Lokasi E1 penting karena merupakan salah satu jalur geografis terakhir yang menghubungkan kota-kota besar Tepi Barat, Ramallah di utara dan Betlehem di selatan.

Kedua kota itu berjarak 22 kilometer, namun warga Palestina yang bepergian di antara keduanya harus memutar jauh dan melewati banyak pos pemeriksaan Israel, menghabiskan waktu berjam-jam di perjalanan. Harapannya, dalam negara Palestina kelak, wilayah ini akan berfungsi sebagai jalur langsung antara kedua kota tersebut.

"Permukiman di E1 tidak punya tujuan lain selain untuk menggagalkan solusi politik," kata Peace Now, sebuah organisasi yang memantau perluasan permukiman di Tepi Barat. "Sementara konsensus di antara negara-negara sahabat di dunia adalah untuk memperjuangkan perdamaian dan solusi dua negara, pemerintah yang sejak lama kehilangan kepercayaan rakyat (pemerintahan Netanyahu) justru merusak kepentingan nasional dan kita semua menanggung akibatnya."

Ditanya tentang E1 dalam wawancara dengan AP, Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee mengatakan bahwa pembicaraan tentang solusi dua negara bukanlah prioritas tinggi bagi pemerintahan Donald Trump dan masih terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai seperti apa Negara Palestina itu. Kementerian Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar lebih lanjut.

Jika proses ini berjalan cepat, pekerjaan infrastruktur di E1 bisa dimulai dalam beberapa bulan ke depan dan pembangunan rumah dapat dimulai sekitar satu tahun mendatang. Rencana tersebut mencakup sekitar 3.500 apartemen yang akan menempel pada permukiman yang sudah ada, Maale Adumim. Smotrich menyambut baik pula persetujuan untuk pembangunan 350 rumah di permukiman Ashael dekat Hebron.

Secara teori, Israel bisa saja menghapus permukiman tersebut di masa depan, sebagaimana dilakukan terhadap permukiman di Gaza pada 2005, namun kemungkinan itu tampak sangat jauh untuk saat ini mengingat dukungan kuat terhadap permukiman di kalangan pemerintah Israel dan bahkan sebagian partai oposisi.

Pemerintah Israel saat ini didominasi oleh politikus religius dan ultranasionalis, seperti Smotrich, yang memiliki hubungan erat dengan gerakan pemukim. Selain menjabat sebagai menteri keuangan, Smotrich juga diberi kewenangan khusus setingkat kementerian untuk mengurusi kebijakan permukiman di Tepi Barat. Dengan posisi tambahan ini, dia memiliki otoritas penuh dalam hal perencanaan, pembangunan, hingga perluasan permukiman, sejajar dengan kewenangan menteri lain di kabinet.