Delcy Rodriguez Dilantik Jadi Presiden Sementara Venezuela, Didukung AS?

Liputan6.com, Caracas - Delcy Rodriguez (56) dilantik pada Senin (5/1/2026) sebagai presiden interim Venezuela, sementara pendahulunya, Nicolas Maduro, menjalani proses persidangan di pengadilan federal Amerika Serikat (AS) atas sejumlah tuduhan, termasuk penyelundupan narkoba.

Maduro dan istrinya Cilia Flores ditangkap pada Sabtu (3/1) di Caracas oleh pasukan khusus AS.

Mengutip laporan CBS News, Rodriguez dikenal sebagai figur kuat dan orang kepercayaan Maduro sejak lama. Hingga kini, ia mendapat dukungan dari militer Venezuela sebagai pemimpin baru negara tersebut. Sebelum dilantik, Rodriguez menjabat sebagai wakil presiden Venezuela sejak 2018.

Rodriguez mengecam operasi AS sebagai pelanggaran terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sebagai upaya sepihak untuk memaksakan perubahan rezim. Pernyataan keras tersebut disampaikannya pada Sabtu, namun tidak lama sikapnya berubah menjadi lebih moderat. 

Dalam sebuah unggahan di media sosial setelah rapat kabinet pada Minggu, Rodriguez menyerukan adanya hubungan internasional yang saling menghormati antara Caracas dan Washington, serta mengundang pemerintah AS untuk bekerja sama dengan pemerintahannya.

Sekitar 30 juta penduduk Venezuela kini menghadapi masa depan yang sangat tidak pasti pasca serangan AS. Hingga Senin, masih belum jelas sejauh mana otonomi yang akan diberikan AS kepada negara tersebut, mengingat pernyataan Donald Trump bahwa AS akan "menjalankan" Venezuela, setidaknya untuk sementara waktu.   

Rodriguez lahir di Caracas. Ayahnya, Jorge Antonio Rodriguez, merupakan tokoh terkemuka dalam gerakan sosialis Venezuela yang kelak berkuasa di bawah pemerintahan pendahulu Maduro, Hugo Chavez. Jorge ditangkap karena keterlibatannya dalam penculikan pengusaha AS, William Niehous, pada 1976.

Jorge meninggal dunia dalam tahanan polisi. Ia dilaporkan tewas akibat penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan Venezuela.

Rodriguez menempuh pendidikan hukum di Universitas Pusat Venezuela di Caracas, serta menjalani pendidikan lanjutan di Inggris dan Prancis.

Ia memegang sejumlah jabatan selama masa pemerintahan panjang Chavez, namun ia baru benar-benar menanjak ke panggung kekuasaan di era Maduro. Pada 2013 hingga 2014, ia menjabat sebagai menteri kekuatan rakyat untuk komunikasi dan informasi, sebelum diangkat menjadi menteri luar negeri pada 2014. Jabatan tersebut dipegangnya hingga 2017.

Rodriguez  juga memimpin sebuah majelis yang dibentuk sebagai respons atas gelombang besar protes jalanan pada 2017. Majelis itu secara luas dipandang sebagai upaya menyingkirkan Majelis Nasional yang dikuasai oposisi, guna memungkinkan Maduro mengonsolidasikan kekuasaannya.

Pada 2018, Maduro menunjuk Rodriguez sebagai wakil presiden Venezuela. Ia tetap menduduki posisi ini hingga akhirnya menggantikan mantan atasannya itu, sesuai perintah Mahkamah Agung Venezuela.

Pada 2020, Rodriguez diangkat sebagai menteri ekonomi dan keuangan. Dalam peran tersebut, ia disebut berkontribusi pada upaya mencapai kemajuan dalam menstabilkan perekonomian Venezuela yang terpukul sanksi, setelah bertahun-tahun dilanda inflasi yang sangat tinggi.

Pada 2024, portofolionya bertambah dengan jabatan menteri perminyakan.

Meski memainkan peran yang sangat menonjol dalam rezim Maduro, Rodriguez hingga kini belum didakwa atas tuduhan pidana apa pun di AS. Namun, ia dikenai sanksi yang dijatuhkan pada masa jabatan pertama Presiden Trump, terkait perannya dalam membantu Maduro mempertahankan kekuasaan dan memperkuat pemerintahan otoriternya.    

Trump mengatakan pada Sabtu bahwa AS telah melakukan kontak dengan Rodriguez dan menyatakan, "Dia pada dasarnya bersedia melakukan apa yang kami anggap perlu untuk membuat Venezuela kembali hebat."

Namun, dalam wawancara dengan majalah The Atlantic yang dipublikasikan pada Minggu, Trump juga menyampaikan peringatan.

"Jika dia tidak melakukan hal yang benar, dia akan membayar harga yang sangat besar, mungkin lebih besar daripada Maduro," kata Trump.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan dalam wawancara pada Minggu dengan CBS News bahwa AS bersedia memberi Rodriguez kesempatan.

"Kami akan membuat penilaian terhadap orang-orang," ungkap Rubio, merujuk pada tokoh-tokoh rezim Maduro yang masih bertahan. "Penilaian itu akan didasarkan pada apa yang mereka lakukan ke depan, bukan pada pernyataan publik mereka untuk sementara waktu, dan bukan semata-mata pada apa yang telah mereka lakukan di masa lalu."

Namun, dalam wawancara lain pada hari yang sama di program This Week di ABC News, Rubio kembali menegaskan bahwa pemerintahan Trump tidak menganggap Rodriguez maupun para koleganya memiliki klaim kekuasaan yang sah di Venezuela.

"Ini bukan soal presiden yang sah. Kami tidak percaya bahwa rezim yang saat ini berkuasa memperoleh legitimasi melalui sebuah pemilu," ujar Rubio kepada ABC.

"Pada akhirnya, legitimasi bagi sistem pemerintahan mereka akan muncul melalui suatu periode transisi dan pemilu yang benar-benar nyata," lanjutnya. "Itulah sebabnya Maduro bukan sekadar seorang pengedar narkoba yang didakwa. Ia juga merupakan presiden yang tidak sah dan tidak dapat dianggap sebagai kepala negara."