CISDI Nilai CKG Bisa Berdampak Positif yang Besar tapi 5 Hal Ini Wajib Diperhatikan

Liputan6.com, Jakarta CKG alias Program Cek Kesehatan Gratis yang sudah berjalan nyaris 10 bulan sejak 10 Februari 2025 memiliki potensi dampak positif yang besar bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Founder dan CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Diah Saminarsih, kepada Health Liputan6.com.

“Program CKG memiliki potensi dampak positif yang besar bagi masyarakat, khususnya dalam hal deteksi dan pencegahan dini serta intervensi terhadap serangkaian penyakit tidak menular (PTM),” kata Diah.

Dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif melalui CKG, pemerintah dapat menghemat biaya perawatan/kesehatan kuratif.

Kendati demikian, berdasarkan kegiatan joint learning bersama perwakilan Kementerian Kesehatan dan sejumlah Dinas Kesehatan mitra CISDI pada Mei lalu, ada beberapa evaluasi penting yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, terkait dengan kerangka regulasi. CISDI menemui masih ada kekosongan kerangka regulasi mengenai perubahan ketentuan CKG yang kini tidak hanya bisa diakses ketika ulang tahun. Kekosongan regulasi ini membuat terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap program.

Kedua, terkait layanan. Beberapa puskesmas menjalankan inisiatif CKG door to door untuk menjangkau kelompok rentan. Beberapa puskesmas juga melibatkan kader kesehatan. Walau begitu, di lapangan ditemui fakta masyarakat masih takut mengakses CKG karena khawatir bila hasilnya tidak normal akan membuat stres (overthinking).

“Ada kekhawatiran juga tentang biaya kesehatan lanjutan yang bakal ditanggung jika skrining menunjukkan indikasi adanya penyakit tertentu,” ujar Diah melalui keterangan tertulis.

Diah menambahkan, pemerintah pusat perlu memerhatikan aspek regulasi, mekanisme pembiayaan, hingga layanan sosialisasi dan edukasi masyarakat.

CISDI pun memberi beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan, yakni:

Aspek Regulasi

Pertama, dari aspek regulasi, pemerintah pusat perlu menguatkan regulasi yang mengikat keterlibatan kementerian/lembaga lain untuk mendukung pelaksanaan CKG terutama dalam hal sosialisasi dan edukasi.

Sementara itu, pemerintah daerah perlu memerhatikan pelibatan pelaksana lain untuk mendukung sosialisasi program di daerah.

Aspek Mekanisme Pembiayaan

Kedua, dari aspek mekanisme pembiayaan. Pemerintah pusat perlu memastikan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan serta berbasis kinerja dan terintegrasi.

Dana dari pemerintah pusat juga perlu dialokasikan untuk operasional pemeriksaan kesehatan dan insentif tenaga kesehatan, termasuk kader kesehatan.

Aspek Layanan dan Edukasi Masyarakat

Ketiga, terkait layanan dan edukasi masyarakat. Program CKG perlu memerhatikan sasaran kelompok rentan, seperti lansia.

Di samping itu, program CKG juga harus terkoneksi dengan layanan-layanan yang telah ada sebelumnya, seperti Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pandu PTM), Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), dan kunjungan rumah oleh kader.

Masyarakat yang telah menunjukkan indikasi risiko penyakit perlu mendapatkan edukasi untuk layanan kesehatan lanjutan, pemantauan dari kader, pemeriksaan kesehatan lanjutan, hingga menjadi peserta Prolanis jika terdiagnosa penyakit kronis.

Aspek Ketersediaan Logistik Medis

Keempat, ketersediaan logistik medis. Informasi yang diterima CISDI menyatakan belum semua daerah menerima bahan medis habis pakai (BMHP) dari pemerintah pusat.

Beberapa Dinas Kesehatan di daerah juga mengalami kesulitan pengadaan lantaran kemampuan fiskal daerah yang beragam.

Ketika layanan CKG dilakukan tanpa BMHP yang mencukupi, pelaksanaannya menjadi minimalis dan menyulitkan pemerintah daerah melakukan profiling dan mapping penyakit.

Aspek Beban Kerja Nakes

Kelima, beban kerja tenaga kesehatan (Nakes). Pemanfaatan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) dalam program CKG belum terintegrasi dengan aplikasi kesehatan lain. Akibatnya, tenaga kesehatan dalam program CKG tidak hanya menginput data ke ASIK, tapi juga ke SIMPUS, PCARE, dan SIKDA.

Ketiadaan integrasi antar aplikasi menambah beban kerja mereka, antara kerja-kerja administratif dan pelayanan medis. Di beberapa puskesmas, satu petugas kerap kali memegang dua hingga tiga program sekaligus, termasuk program prioritas dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bulanan. Situasi ini semakin berat di wilayah pinggiran yang memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dampaknya, tenaga kesehatan kerap kali kewalahan menjalankan rutinitas harian. Di sisi lain, tenaga kesehatan di daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar) kerap mengalami beban kerja berganda. Seperti, beban administratif dan pelaporan. Daerah 3T cenderung memiliki kualitas jaringan internet yang kurang baik dibandingkan daerah non-3T.

Akibatnya, tenaga kesehatan di puskesmas 3T kerap perlu melakukan input data ke ibukota kabupaten dengan akses internet yang lebih baik. Daya tempuh yang dilalui kurang lebih sekitar 2-8 jam bahkan ada yang sampai 10 jam.

Beban berikutnya, dalam pelaksanaan CKG komunitas (pelaksanaan CKG di tempat atau fasilitas umum), akses dan fasilitas yang sulit, serta keterbatasan puskesmas pembantu dan tenaga kesehatan menjadi tantangan. Akibatnya, kepala puskesmas dan tenaga kesehatan terpaksa melakukan layanan CKG komunitas di dusun-dusun saat hari libur agar layanan puskesmas tetap berjalan di hari kerja.

Diah juga menyampaikan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang menunjukkan masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak melakukan cek kesehatan secara berkala.

Padahal, Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk melakukan cek kesehatan berkala minimal satu bulan sekali bila dalam kondisi sakit. Sedangkan, bagi penduduk yang sehat, disarankan melakukan cek kesehatan minimal satu tahun sekali.

Mengacu data SKI (2023), sebanyak 25,8 persen dari total responden berusia di atas 15 tahun menyatakan tidak pernah mengecek tekanan darah. Sementara, hanya 16,5 persen responden yang memeriksakannya minimal satu bulan sekali.

“Program CKG diharapkan bisa menjadi titik awal untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap cek kesehatan rutin sekaligus menjadi momentum meningkatkan literasi kesehatan publik. Pemerintah juga perlu memastikan ada langkah lanjutan yang bisa diakses masyarakat pasca memeriksakan diri, baik itu pada tahap perawatan ataupun melalui sistem rujukan.”

Kesiapan logistik menjadi faktor kunci untuk memastikan tahapan perawatan ataupun rujukan berjalan efektif dan berdampak pada pencegahan penyakit dan peningkatan pola hidup sehat. Dalam jangka pendek, CKG berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya skrining kesehatan dan deteksi dini.

“Sementara, dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat menurunkan prevalensi penyakit kronis yang bisa dicegah melalui pola hidup sehat. Namun, untuk mencapai itu, kesiapan logistik, fasilitas kesehatan, serta kesejahteraan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, termasuk kader, harus dipastikan terjamin,” ujar Diah.

Dari jalannya program CKG selama 8 bulan, CISDI memandang saat ini belum ada bukti yang dapat terlihat langsung dan menunjukkan CKG mampu menekan beban biaya kesehatan.

Pemeriksaan terkait beban kesehatan harus dilihat dari perkembangan kesehatan perorangan. Sementara, sasaran penerima CKG akan ditarget ulang setiap tahunnya.

“Sehingga informasi terkait beban biaya kesehatan baru bisa dilihat setidaknya satu tahun setelah program berjalan.”

Sementara, untuk signifikansi dampak program ini, Diah memperkirakan baru bisa dilihat sekitar 3-4 tahun mendatang. Itupun dengan penghitungan berupa perkiraan. RPJMN 2025-2029 memang menerangkan CKG merupakan salah satu instrumen investasi jangka panjang untuk mengendalikan pengeluaran kesehatan.

Pasalnya, berdasarkan National Health Accounts (NHA) Indonesia 2021 yang diolah Bappenas, disebutkan total pengeluaran kesehatan meningkat 16 kali lipat - dari Rp 28 triliun pada tahun 2000 menjadi Rp 459 triliun pada tahun 2019. Jika tren ini tidak dikendalikan, proporsi pembiayaan kesehatan akan mencapai sekitar 19 persen dari APBN tahun 2045.

Bila dijalankan konsisten, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan layanan lanjutan, CKG bisa menjadi salah satu upaya promotif dan preventif yang efektif untuk menekan beban pembiayaan kesehatan. Kendati demikian, dari sisi metode juga dibutuhkan riset evaluasi implementasi yang mengkaji variabel seperti cost effectiveness atau kesepadanan antara biaya yang dikeluarkan dengan dampak yang dihasilkan.

“Sejauh informasi yang kami terima, belum ada riset atau penelitian tersebut yang terencana dalam waktu dekat,” tutup Diah.