Australia Akan Akui Negara Palestina September 2025, Ini Komitmen yang Harus Dipenuhi

Liputan6.com, Canberra - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Senin (11/8/2025) mengumumkan pihaknya akan mengakui Negara Palestina, bergabung dengan para pemimpin Prancis, Inggris, dan Kanada yang telah menyatakan niat serupa.

Pernyataannya itu disampaikan setelah berminggu-minggu mendapat desakan, baik dari dalam kabinetnya maupun dari berbagai kalangan di Australia agar mengakui Negara Palestina. Desakan muncul di tengah kritik yang semakin keras terhadap penderitaan di Gaza, yang pada Senin digambarkan Albanese sebagai bencana kemanusiaan.

Pemerintah Australia juga mengkritik rencana yang baru-baru ini diumumkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menguasai Gaza sepenuhnya.

Albanese mengatakan kepada para wartawan pada Senin bahwa keputusan Australia untuk mengakui Negara Palestina akan diformalkan di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September mendatang. Pengakuan tersebut, kata Albanese, didasarkan pada komitmen yang telah diterima Australia dari Otoritas Palestina.

Komitmen itu mencakup tidak adanya peran Hamas dalam pemerintahan Palestina, demiliterisasi Gaza, dan penyelenggaraan pemilu.

"Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan untuk mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza," kata Albanese seperti dilansir AP.

"Situasi di Gaza telah melampaui ketakutan terburuk dunia," ujarnya. "Pemerintah Israel terus menentang hukum internasional dan menolak memberikan bantuan, makanan, serta air yang memadai kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, termasuk anak-anak."

Menjelang pengumuman Albanese, Netanyahu pada Minggu mengkritik Australia dan negara-negara Eropa lain yang telah mengambil langkah untuk mengakui negara Palestina.

"Melihat negara-negara Eropa dan Australia terjerumus ke jalan yang keliru karena isu palsu ini sangat mengecewakan, dan menurut saya sebenarnya memalukan," ungkap Netanyahu.

Australia telah menetapkan Hamas sebagai entitas teroris dan pada Senin Albanese kembali menyerukan agar kelompok itu mengembalikan sandera-sandera Israel yang ditahan sejak 7 Oktober 2023.

Pekan lalu, pemimpin Australia itu berbicara dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, yang mengelola sebagian wilayah Tepi Barat, mendukung solusi dua negara, dan bekerja sama dengan Israel dalam bidang keamanan. Abbas dilaporkan telah menyetujui syarat-syarat yang diajukan para pemimpin Barat, termasuk Albanese, menjelang pengakuan Negara Palestina.

"Ini adalah peluang untuk mewujudkan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina dengan cara yang mengisolasi Hamas, melucuti senjatanya, dan mengusirnya dari kawasan ini sekali untuk selamanya," kata Albanese, seraya menambahkan bahwa Hamas tidak mendukung solusi dua negara.

Hampir 150 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Negara Palestina, sebagian besar melakukannya puluhan tahun lalu. Amerika Serikat dan kekuatan Barat lainnya masih menahan diri, dengan alasan bahwa pengakuan Negara Palestina seharusnya menjadi bagian dari kesepakatan final yang menyelesaikan konflik Timur Tengah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Albanese menolak anggapan pada Senin bahwa langkah yang akan ditempuh Australia hanya bersifat simbolis.

"Ini adalah langkah nyata untuk membangun momentum," tegas Albanese. "Australia tidak bertindak sendirian dalam hal ini."

Albanese mengatakan dia telah membahas keputusan Australia itu dengan para pemimpin Inggris, Prancis, Selandia Baru, dan Jepang. Dia mengaku pula telah melakukan "pembicaraan panjang" dengan Netanyahu bulan ini.

Di Selandia Baru, Menteri Luar Negeri Winston Peters pada Senin mengatakan pemerintahnya akan mempertimbangkan dengan cermat posisinya mengenai pengakuan Negara Palestina sebelum membuat keputusan resmi pada September.

"Selandia Baru sudah jelas sejak lama bahwa pengakuan kami terhadap Negara Palestina adalah masalah waktu, bukan masalah kemungkinan," tutur Peters.