Junta Militer Myanmar Berikan Amnesti kepada Lebih dari 3000 Tahanan Politik Jelang Pemilu

Liputan6.com, Naypyidaw - Keluarga-keluarga yang penuh antusiasme menyambut kerabat mereka yang dibebaskan dari Penjara Insein, Myanmar, pada hari Kamis (27/11/2025), sebagai bagian dari amnesti massal yang diberikan oleh penguasa militer negara itu menjelang pemilu bulan depan.

Sedikitnya delapan bus yang mengangkut para tahanan politik tiba di luar gerbang penjara Yangon pada pukul 11.30 waktu setempat, disambut oleh keluarga dan teman-teman yang telah menunggu sejak pagi hari.

"Junta militer Myanmar memberikan amnesti kepada lebih dari 3.000 orang yang dipenjara karena menentang kekuasaan militer dan mencabut dakwaan terhadap lebih dari 5.500 orang lainnya," lapor penyiar negara MRTV pada hari Rabu seperti dikutip dari Associated Press.

Menurut laporan itu, amnesti dimaksudkan agar para pemilih yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam pemilihan pada 28 Desember.

Seorang pejabat Penjara Insein, yang berbicara dengan syarat anonim karena tidak berwenang memberikan informasi, mengonfirmasi bahwa pembebasan para tahanan politik akan dimulai pada hari Kamis, tetapi tidak menyebutkan jumlah maupun identitas mereka. Pada amnesti-amnesti sebelumnya, proses pembebasan biasanya berlangsung beberapa hari.

Tidak ada tanda-tanda bahwa pembebasan kali ini mencakup mantan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, yang memimpin pemerintahan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) sebelum digulingkan dalam kudeta militer 2021. Sejak itu, ia hampir tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar.

Namun, di antara mereka yang dibebaskan terdapat Kyi Toe, anggota komite informasi pusat NLD, serta jurnalis lepas Zaw Lin Htut, yang juga dikenal sebagai Phoe Thar. Keduanya ditangkap pada 2021.

"Saya bertekad untuk bekerja bersama Aunty hingga saya berusia 90 tahun," kata Kyi Toe kepada para jurnalis saat ia tiba di luar gerbang penjara.

"Aunty" adalah sapaan hormat yang biasa digunakan anggota senior NLD untuk menyebut Aung San Suu Kyi.

Ia menambahkan bahwa sejumlah anggota senior NLD lainnya masih tetap dipenjara.

Para pengkritik menilai pemilihan di Myanmar tidak akan berlangsung bebas maupun adil, karena tidak ada media yang dapat beroperasi secara bebas dan sebagian besar pemimpin NLD—yang telah dibubarkan—telah ditahan.

MRTV mengatakan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional—sebuah badan pemerintahan administratif dalam konstitusi yang dikendalikan militer—memberikan amnesti kepada 3.085 tahanan yang dihukum berdasarkan bagian dari kitab undang-undang pidana yang dikenal sebagai undang-undang hasutan, yang menjadikan penyebaran komentar yang menimbulkan keresahan atau ketakutan publik, atau penyebaran berita palsu, sebagai perbuatan kriminal. Undang-undang ini telah banyak digunakan untuk menangkap para pengkritik pemerintah atau militer dan ancamannya mencapai tiga tahun penjara.

Pembebasan bersyarat diberikan kepada 724 tahanan, yang harus menjalani sisa hukuman lama mereka jika melakukan pelanggaran baru. Sementara itu, 5.580 orang yang sedang diproses hukum atau berada dalam pelarian akan mendapatkan amnesti dan kasus hasutan mereka akan ditutup.

Sekitar 22.708 tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi, masih berada dalam tahanan hingga hari Rabu (26/11), menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah organisasi independen yang mencatat secara rinci jumlah penangkapan.

Aung San Suu Kyi, yang kini berusia 80 tahun, sedang menjalani hukuman penjara 27 tahun setelah dinyatakan bersalah dalam kasus-kasus yang oleh para pendukungnya dianggap bermuatan politik.

Pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada 2021 memicu perlawanan besar-besaran tanpa kekerasan, yang sejak itu berubah menjadi perjuangan bersenjata yang meluas.