Guru Mojokerto Didorong Lebih Inklusif, Wujudkan Pendidikan untuk Semua

Liputan6.com, Jakarta Guna menyerap ilmu dari institusi yang berpengalaman dalam menjalankan layanan ramah disabilitas, Pemerintah Kota Mojokerto memberangkatkan rombongan guru dan beberapa pihak lain untuk belajar.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan bahwa inklusi bukan sekadar wacana, melainkan arah nyata pembangunan kota yang melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk komunitas disabilitas.

Maka dari itu, perempuan yang akrab disapa Ning Ita, memberangkatkan rombongan studi edukasi yang terdiri dari anggota dan pengurus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), guru, serta pengelola sekolah berkebutuhan khusus.

Rombongan ini dikirim untuk melakukan kunjungan ke institusi yang telah sukses menerapkan layanan rehabilitasi sosial secara inklusif.

“Ambil ilmu manfaatnya, lalu itu jadikan laporan. Hal-hal yang perlu kita replikasi di Kota Mojokerto sampaikan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu akan kami jadikan kebijakan jika memang belum masuk dalam skema pembangunan lima tahun ke depan,” tutur Ning Ita, Senin, 5 Mei 2025, mengutip laman DPD PDI Perjuangan Jatim.

Dia mengungkapkan, kegiatan studi edukasi ini bukan sekadar kunjungan. Melainkan bentuk komitmen konkret dalam memperkuat pemahaman aparatur dan masyarakat tentang rehabilitasi sosial yang efektif dan berkelanjutan.

Sejumlah layanan transportasi kini telah memberikan ruang dan pelayanan ramah disabilitas. Petugas lapangan pun siap membantu penumpang yang membutuhkan, seperti baru-baru ini viral aksi heroik sekuriti. Seorang sekuriti di sebuah stasiun KRL melayan...

Ita menegaskan bahwa Pemkot Mojokerto membuka ruang partisipasi dan memberi kesempatan langsung bagi komunitas disabilitas untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasinya.

Ini juga menandai pergeseran dari model pembangunan top-down menjadi bottom-up yang lebih inklusif dan responsif.

“Perspektif gender itu bukan hanya soal laki-laki dan perempuan, tapi juga mencakup kelompok disabilitas,” katanya.

Dia berharap, hasil dari kunjungan tersebut dapat dirumuskan menjadi masukan kebijakan berbasis kebutuhan riil di lapangan.

“Walaupun jumlah komunitasnya tidak besar, pemerintah, khususnya saya sebagai pemimpin, berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang adil, yang tidak mengecualikan siapa pun dari sasaran pembangunan,” tegas dia.

Dengan pendekatan kolaboratif yang dibudayakan dalam birokrasi, Mojokerto meneguhkan diri sebagai kota inklusif yang berani mendengar semua suara, termasuk suara yang kerap terpinggirkan.

“Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata bahwa pembangunan yang adil dan berkelanjutan dimulai dari komitmen untuk melibatkan semua warga, tanpa terkecuali,” pungkasnya.