61 Anak Difabel Manfaatkan Layanan Administrasi Kependudukan di Peringatan Hari Jadi Kota Depok

Liputan6.com, Jakarta 61 anak difabel merayakan hari jadi Kota Depok ke-26 dengan memanfaatkan layanan pembuatan dokumen kependudukan. Seperti Kartu Identitas Anak (KIA) dan KTP elektronik (KTP-EL).

Layanan ini disediakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok di Aula Perpustakaan Kota Depok, pada Rabu, 30 April 2025.

“Kami dari Disdukcapil Kota Depok secara rutin memfasilitasi pelayanan perekaman KTP elektronik bagi anak-anak disabilitas. Namun khusus hari ini, kami kumpulkan mereka agar lebih mudah dalam proses pelayanan,” ujar Kepala Disdukcapil Kota Depok, Nuraeni Widayatti, mengutip laman resmi Kota Depok, Rabu (30/4/2025).

Berdasarkan data awal dari sekolah, lanjut Nuraeni, terdapat 97 anak penyandang disabilitas di Kota Depok yang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk (KTP). Namun, setelah pembaruan data bersama pihak sekolah, jumlah yang hadir dan terkonfirmasi hari ini sebanyak 61 anak.

Nuraeni menambahkan, layanan pembuatan dokumen kependudukan terbuka bagi difabel termasuk yang bukan warga Depok tapi bersekolah di sana.

“Kegiatan ini terbuka bagi seluruh warga disabilitas dari mana pun. Misalnya, anak berkebutuhan khusus dari Jakarta yang tinggal atau bersekolah di SLB di Depok tetap bisa kami fasilitasi, termasuk dalam pencetakan KTP,” tambahnya.

Liputan6 Update Spesial Hari Disabiltas Internasional 2021 mengangkat tema Sudahkah Kita Peduli Disabilitas? Hari ini tanggal 3 Desember 2021 merupakan peringatan hari Disabilitas Internasional kali ini ada kedai kopi yang mengkampanyekan kesetar...

Layanan yang diberikan meliputi perekaman dan pencetakan KTP elektronik untuk anak disabilitas, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta pencetakan Kartu Keluarga (KK) dengan barcode.

“KK dengan barcode ini diberikan bagi orangtua yang belum memilikinya, karena kini menjadi salah satu syarat dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Selain itu, kami juga menerbitkan KIA, termasuk bagi anak-anak yang baru pertama kali mengajukan,” jelas Nuraeni.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan layanan administrasi kependudukan yang bersifat lengkap, karena mencakup semua jenis dokumen yang dibutuhkan.

Upaya Disdukcapil Kota Depok dalam memberi akses layanan administrasi kependudukan mendapatkan respons positif dari masyarakat.

“Alhamdulillah, respons masyarakat sangat positif. Memang ada tantangan karena anak-anak disabilitas memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tapi kami bersyukur atas dukungan berbagai pihak, seperti bank, PDAM, dan beberapa rumah sakit yang ikut berkontribusi dengan memberikan bingkisan agar anak-anak merasa senang dan nyaman,” ungkapnya.

Untuk mempermudah layanan bagi warga disabilitas, Disdukcapil juga menyediakan program De Jelita’s (Disdukcapil Depok Jemput Bola Layanan Lansia, Orang Sakit, dan Disabilitas).

Melalui pendaftaran daring, masyarakat dapat menjadwalkan kunjungan tim ke rumah, rumah sakit, atau lokasi pemohon lainnya.

“Saat ini kami melayani kunjungan tiga kali seminggu, yaitu setiap Senin, Rabu, dan Jumat, dengan tim khusus yang turun langsung ke lapangan. Sejak awal 2024, kami telah melakukan lebih dari 200 perekaman di lokasi pemohon, dan jumlah ini terus bertambah,” ucap Nuraeni.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Depok, Supian Suri, mengatakan bahwa ini adalah langkah awal pendataan seluruh anak difabel di Depok.

“Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan bersilaturahmi dengan anak-anak istimewa di Kota Depok yang telah menerima kartu identitas khusus. Ini adalah langkah awal dalam upaya pendataan seluruh anak-anak istimewa yang ada di kota ini,” ujarnya.

Ia meyakini bahwa dengan adanya identitas kependudukan yang sah, seperti KTP dan KIA, pemerintah dapat lebih memahami keistimewaan serta kebutuhan spesifik dari setiap anak. Data yang terstruktur memungkinkan adanya intervensi kebijakan yang tepat dan menyeluruh.

“Melalui kartu identitas ini, kita berharap dapat mengenali dan memahami keistimewaan masing-masing anak secara lebih baik. Dengan demikian, InshaAllah, Pemerintah Kota Depok dapat memberikan dukungan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka,” lanjutnya.

Dia menilai, kegiatan ini membuktikan bahwa inklusi bukan sekadar konsep, tetapi harus diterjemahkan dalam aksi nyata dan keberpihakan, terutama dalam hal akses terhadap layanan dasar seperti administrasi kependudukan.