Trump Minta Dukungan Kurdi untuk Melawan Iran

Liputan6.com, Washington, DC - Kelompok oposisi Kurdi Iran yang berbasis di Irak utara dilaporkan sedang mempersiapkan kemungkinan operasi militer lintas batas ke wilayah Iran. Sejumlah pejabat Kurdi mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa Amerika Serikat (AS) juga telah meminta pemerintah wilayah Kurdistan Irak untuk memberikan dukungan terhadap kemungkinan operasi tersebut. 

Kelompok-kelompok Kurdi tersebut secara luas dipandang sebagai bagian paling terorganisasi dari oposisi Iran yang terpecah-pecah. Mereka diyakini memiliki ribuan pejuang terlatih. Jika mereka benar-benar terlibat dalam perang, kehadiran mereka berpotensi menjadi tantangan besar bagi pemerintah Iran. Namun, langkah itu juga berisiko menyeret Irak lebih dalam ke dalam konflik.

Khalil Nadiri, pejabat dari Kurdistan Freedom Party (PAK) yang berbasis di wilayah Kurdistan Irak yang semi-otonom, mengatakan pada Rabu (4/3/2026) bahwa sebagian pasukan mereka telah dipindahkan ke daerah dekat perbatasan Iran di Provinsi Sulaymaniyah. Ia menyebut pasukan tersebut saat ini berada dalam posisi siaga.

Menurut Nadiri, para pemimpin kelompok oposisi Kurdi juga telah dihubungi oleh pejabat AS terkait kemungkinan operasi militer tersebut. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai pembicaraan tersebut.

Ketika ditanya mengenai laporan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump mempertimbangkan untuk mempersenjatai kelompok Kurdi Iran, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan kepada wartawan pada Rabu bahwa tujuan AS tidak bergantung pada dukungan atau persenjataan kepada kelompok tertentu. Ia menambahkan bahwa pihaknya mengetahui adanya aktivitas pihak lain, tetapi tujuan AS tidak berpusat pada hal tersebut.

Sebelum AS dan Israel menyerang Iran pada Sabtu (28/2)—yang memicu pecahnya perang baru di Timur Tengah—PAK sebelumnya mengklaim telah melancarkan serangan terhadap pasukan paramiliter Garda Revolusi Iran sebagai balasan atas tindakan keras pemerintah Iran terhadap aksi protes. Namun seorang pejabat kelompok itu mengatakan bahwa mereka belum mengirim pasukan dari Irak ke wilayah Iran.

Jika kelompok Kurdi Iran dan Kurdi Irak benar-benar bergabung dalam konflik tersebut, hal itu akan menjadi pertama kalinya pasukan darat dalam jumlah besar terlibat dalam pertempuran. Kelompok-kelompok Kurdi ini diketahui memiliki pengalaman tempur, terutama dari pertempuran melawan kelompok militan ISIS.

Seorang pejabat dari kelompok oposisi Kurdi Iran lainnya, Komala, mengatakan pada Rabu bahwa pasukan mereka siap melintasi perbatasan dalam waktu satu hingga sepuluh hari. Namun, ia menyebut mereka masih menunggu kondisi yang dianggap tepat. Pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonim karena alasan keamanan.

Kelompok Kurdi di Iran memiliki sejarah panjang ketegangan dan pemberontakan terhadap pemerintah pusat, baik terhadap Republik Islam Iran saat ini maupun terhadap pemerintahan monarki sebelumnya. Pada masa pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi, masyarakat Kurdi mengalami marginalisasi dan penindasan, yang beberapa kali memicu pemberontakan.

Setelah Revolusi Islam Iran tahun 1979, pemerintahan teokrasi yang baru juga berperang melawan kelompok pemberontak Kurdi. Dalam konflik tersebut, pasukan Iran menghancurkan sejumlah kota dan desa Kurdi, dengan pertempuran yang menewaskan ribuan orang selama beberapa bulan.

Meskipun memiliki tujuan yang sama untuk menggulingkan pemerintah Iran saat ini, kelompok-kelompok Kurdi juga sering berselisih dengan kelompok oposisi lain. Salah satu yang paling menonjol adalah kelompok yang dipimpin oleh putra mantan shah Iran, Reza Pahlavi. Ia menuduh kelompok Kurdi memiliki agenda separatis untuk memecah wilayah Iran.