Presiden Filipina Minta Seluruh Menteri Mengundurkan Diri Setelah Pemilu, Ada Apa?

Liputan6.com, Manila - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. meminta seluruh sekretaris kabinetnya menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (22/5) sebagai bagian dari "reset berani" pemerintahannya setelah pemilu tengah periode pekan lalu, di mana lebih banyak kandidat oposisi memenangkan kursi penting di Senat.

Marcos, putra dari mantan diktator Filipina yang digulingkan pada 1986, memenangkan pemilu presiden di negara Asia Tenggara yang terpolarisasi ini dengan kemenangan telak pada 2022, menandai comeback politik mengejutkan dengan seruan kuat untuk persatuan nasional. Namun, wakil presidennya yang sama-sama populer, Sara Duterte, kemudian memisahkan diri darinya akibat perselisihan yang memicu perpecahan politik tajam.

"Ini bukan bisnis seperti biasa," kata Ferdinand Marcos Jr. dalam pernyataan resmi pemerintah seperti dikutip dari Associated Press (AP). "Rakyat telah berbicara dan mereka mengharapkan hasil—bukan politik, bukan alasan. Kami mendengar mereka dan akan bertindak."

Dengan dukungan dari sekutu perjanjian AS dan negara-negara ramah lainnya, Marcos menjadi kritikus paling vokal terhadap agresi China di Laut China Selatan yang disengketakan, sambil menghadapi berbagai masalah domestik lama, termasuk inflasi—dan keterlambatan memenuhi janji kampanye menurunkan harga beras—serta banyak laporan penculikan dan kejahatan lainnya.

Marcos menyerukan "pengunduran diri semua sekretaris Kabinet sebagai langkah tegas untuk mengkalibrasi ulang pemerintahannya menyusul hasil pemilu baru-baru ini," kata pernyataan pemerintah.

"Permintaan pengunduran diri ini bertujuan untuk memberi presiden keleluasaan untuk mengevaluasi kinerja masing-masing departemen dan menentukan siapa yang akan terus bertugas sesuai dengan prioritas pemerintahannya yang telah dikalibrasi ulang," kata pemerintah.

Setidaknya 21 sekretaris kabinet yang setara menteri di Indonesia, dipimpin Sekretaris Eksekutif Lucas Bersamin segera menyerahkan pengunduran diri atau menyatakan kesiapan untuk melakukannya.

"Ini bukan tentang personal—ini tentang kinerja, keselarasan, dan urgensi," kata Marcos. "Mereka yang telah berkinerja baik dan terus melakukannya akan diakui. Tapi kami tidak boleh berpuas diri. Masa untuk zona nyaman sudah berakhir."

Pemerintah menegaskan layanan publik akan tetap berjalan selama transisi, dan menambahkan bahwa "dengan reset berani ini, pemerintahan Marcos menandai fase baru—lebih tajam, lebih cepat, dan sepenuhnya fokus pada kebutuhan paling mendesak rakyat."

Lima dari 12 kursi Senat yang diperebutkan dalam mid-term elections atau Pemilu Pertengahan Masa Jabatan dimenangkan oleh sekutu Sara Duterte atau ayahnya, mantan Presiden Rodrigo Duterte, yang ditangkap dan ditahan oleh Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag, Belanda.

Duterte senior, kritikus keras Marcos, dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait operasi anti-narkoba brutalnya yang menewaskan ribuan tersangka kebanyakan dari kalangan miskin.

Kandidat Senat yang didukung Marcos memenangkan lima kursi, sementara dua kursi lainnya secara tak terduga dimenangkan oleh dua demokrat liberal yang terkait dengan mendiang mantan Presiden Benigno Aquino III, yang keluarganya lama berseteru dengan keluarga Marcos.

Pemilihan untuk separuh dari 24 anggota Senat sangat krusial karena badan pemerintah ini akan menggelar persidangan pemakzulan Sara Duterte pada Juli atas sejumlah tuduhan kriminal, termasuk korupsi dan ancaman publik untuk membunuh Marcos, istrinya, dan Ketua DPR Martin Romualdez. Ancaman itu dilontarkannya dalam konferensi pers online November lalu, meski kemudian dia membantah samar-samar ingin presiden dibunuh.

Sara Duterte juga menghadapi keluhan kriminal terpisah atas ancamannya terhadap keluarga Marcos dan Romualdez.

Adapun mayoritas kursi di DPR dimenangkan kandidat sekutu Marcos dan sepupunya, Romualdez, dalam pemilu 12 Mei, yang banyak dilihat sebagai gambaran awal pemilu presiden 2028.