Kim Jong Un Keras ke Korea Selatan, Lebih Terbuka ke AS

Liputan6.com, Pyongyang - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyatakan bahwa negaranya yang bersenjata nuklir dapat sepenuhnya menghancurkan Korea Selatan apabila keamanannya terancam. Pernyataan itu disampaikan dalam laporan media pemerintah Korea Utara, Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), pada Kamis (26/2/2026) seperti dikutip Associated Press, bersamaan dengan penegasan sikapnya yang kembali menolak dialog dengan Seoul.

Namun, saat menutup kongres partai berkuasa yang membahas arah kebijakan lima tahun ke depan, Kim tetap membuka peluang untuk berdialog dengan Amerika Serikat (AS).  

Dalam laporan yang sama disebutkan pula bahwa Kim juga menyerukan pengembangan sistem persenjataan baru guna memperkuat militer negaranya. Sistem tersebut mencakup rudal balistik antarbenua yang dapat diluncurkan dari bawah laut serta perluasan arsenal senjata nuklir taktis, seperti artileri dan rudal jarak pendek, yang ditujukan ke Korea Selatan.

Kim menegaskan bahwa percepatan pengembangan program nuklir dan rudal Korea Utara telah secara permanen mengukuhkan status negaranya sebagai negara bersenjata nuklir. Ia mendesak AS untuk menghentikan apa yang ia anggap sebagai kebijakan permusuhan terhadap Korea Utara sebagai prasyarat untuk melanjutkan dialog yang telah lama terhenti.

Kongres Partai Buruh yang dimulai pada Kamis (19/2) di Pyongyang digelar di tengah langkah Kim memperkuat posisi Korea Utara di kawasan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas program nuklir militernya serta mempererat hubungan dengan Moskow, yang pada akhirnya semakin memperdalam ketegangan dan kebuntuan dengan Washington dan Seoul. 

KCNA melaporkan pula bahwa Korea Utara menggelar parade militer di ibu kota pada Rabu (25/2), bertepatan dengan penutupan kongres tersebut. Kim sebelumnya juga menyelenggarakan kongres serupa pada tahun 2016 dan 2021.

Pernyataan Kim dalam kongres ini telah banyak diperkirakan sebelumnya. Sejak 2024, ia semakin mengeluarkan pandangan keras terhadap Korea Selatan, termasuk meninggalkan tujuan lama Korea Utara untuk reunifikasi damai antara dua Korea yang terpisah akibat perang, serta menyebut Korea Selatan sebagai musuh permanen. Namun, para analis memperkirakan Kim akan mengambil pendekatan yang lebih terukur terhadap AS guna menjaga kemungkinan dialog di masa depan, dengan tujuan jangka panjang memperoleh pelonggaran sanksi dan pengakuan tidak langsung sebagai negara nuklir.

Dalam beberapa waktu terakhir, Kim memprioritaskan Rusia dalam kebijakan luar negerinya. Ia mengirim ribuan tentara serta sejumlah besar peralatan militer untuk mendukung perang Rusia di Ukraina. Langkah tersebut diduga dilakukan sebagai imbalan atas bantuan dan teknologi militer. Meski demikian, para ahli menilai masuk akal bagi Kim untuk tetap membuka opsi lain, mengingat perang di Ukraina dapat mereda, yang berpotensi membuat Korea Utara kurang bernilai bagi Moskow.

Dalam laporan penutupan kongres, Kim menyatakan bahwa pemerintahannya mempertahankan "sikap paling keras" terhadap AS. Namun, ia juga mengatakan tidak ada alasan kedua negara tidak dapat hidup berdampingan secara damai jika AS menghentikan kebijakan yang dianggapnya bermusuhan. Korea Utara kerap menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan tekanan dan sanksi yang dipimpin AS terkait ambisi nuklirnya.

Pernyataan Kim sejalan dengan posisi sebelumnya yang menyerukan agar AS menghentikan tuntutan denuklirisasi sebagai prasyarat untuk memulai kembali perundingan. Korea Utara telah berulang kali menolak ajakan AS dan Korea Selatan untuk melanjutkan diplomasi guna meredakan program nuklirnya. Upaya tersebut sebelumnya terhenti pada 2019 setelah kegagalan pertemuan puncak kedua antara Kim dan Presiden Donald Trump pada masa jabatan pertamanya.

Kim menegaskan bahwa prospek hubungan AS dan Korea Utara sepenuhnya bergantung pada sikap Washington.

"Apakah itu hidup berdampingan secara damai atau konfrontasi permanen, kami siap untuk keduanya, dan pilihan itu bukan milik kami," ujarnya.