Israel Umumkan Perluasan Permukiman Yahudi di Tepi Barat yang Diduduki

Liputan6.com, Tel Aviv - Israel menyatakan akan membangun 22 permukiman baru di Tepi Barat yang didudukinya, termasuk melegalkan pos-pos permukiman yang telah dibangun tanpa izin pemerintah, setelah adanya pemungutan suara kabinet keamanan yang dilakukan secara rahasia pekan lalu.

Israel menduduki Tepi Barat setelah merebutnya dari Yordania dalam perang enam hari pada 1967. Sejak saat itu, pemerintah-pemerintah Israel berturut-turut berusaha memperkuat kendali permanen atas wilayah tersebut, antara lain dengan mendeklarasikan sebagian besar wilayah sebagai tanah negara, yang mencegah kepemilikan pribadi oleh warga Palestina.

Usulan tersebut dikabarkan diajukan oleh Menteri Pertahanan Israel Katz dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang tinggal di permukiman Kedumim di Tepi Barat, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Katz seperti dilansir The Guardian mengatakan, keputusan soal permukiman ini memperkuat cengkeraman atas Yudea dan Samaria (istilah biblikal untuk Tepi Barat), menegaskan hak historis atas Tanah Israel, dan merupakan respons telak terhadap terorisme Palestina.

Dia menambahkan bahwa keputusan ini juga merupakan langkah strategis yang mencegah berdirinya Negara Palestina yang akan membahayakan Israel.

Seorang juru bicara dari organisasi hak asasi manusia Israel, B’Tselem, menuturkan, "Israel terus mendorong supremasi Yahudi melalui pencurian tanah Palestina dan pembersihan etnis di Tepi Barat. Pemerintah Israel secara terang-terangan bekerja untuk menghancurkan rakyat Palestina dan segala harapan akan masa depan yang normal bagi orang-orang yang tinggal antara Sungai Yordan dan laut.

"Komunitas internasional turut memungkinkan terjadinya kejahatan-kejahatan Israel dengan berdiam diri, sementara jutaan warga Palestina menjadi korban brutal dan rasis dari pemerintah Israel," sebut juru bicara itu.

Pemerintah bermaksud menggunakan 22 permukiman baru ini untuk memperkuat kehadiran Israel di sekitar Jalan 443, yang menghubungkan Yerusalem dan Tel Aviv melalui Modiin. Jalur ini digambarkan oleh Israel Ganz, kepala dewan Yesha — organisasi payung permukiman Yahudi di Tepi Barat — sebagai keputusan terpenting sejak 1967.

"Kami telah membuat keputusan bersejarah untuk pengembangan permukiman: 22 komunitas baru di Yudea dan Samaria, menghidupkan kembali permukiman di utara Samaria dan memperkuat poros timur negara Israel," tulis Ganz di platform media sosial X.

Menurut laporan yang dirilis oleh Peace Now, sebuah organisasi pengawas permukiman anti-permukiman asal Israel, pada Juli tahun lalu, Israel menyetujui perampasan 12,7 kilometer persegi tanah di Lembah Yordan, yang disebut sebagai perampasan tunggal terbesar yang disetujui sejak perjanjian Oslo 1993, merujuk pada awal proses perdamaian.

Dalam rekaman yang bocor dan direkam oleh Peace Now tahun lalu, Smotrich — saat menghadiri konferensi partainya, Partai Zionisme Agama — mengungkapkan bahwa perampasan tanah pada 2024 melebihi rata-rata tahunan tahun-tahun sebelumnya, yakni sekitar 10 kali lipat.

"Ini adalah hal yang sangat strategis dan kami berinvestasi besar-besaran untuk itu. Ini adalah sesuatu yang akan mengubah peta secara dramatis," ujar Smotrich saat itu.

Pada Mei 2023, Smotrich, yang menyatakan bahwa misi hidupnya adalah menggagalkan berdirinya Negara Palestina, menginstruksikan kementerian-kementerian Israel untuk bersiap menerima tambahan 500.000 pemukim Israel di Tepi Barat.

Pada 20 Juni 2024, The Guardian melaporkan bahwa militer Israel secara diam-diam telah menyerahkan sebagian besar kekuasaan administratif dan hukum di Tepi Barat — yang sebelumnya menjadi wewenang militer — kepada pegawai sipil yang berpihak pada permukiman Yahudi ilegal dan bekerja di bawah kendali Smotrich.

Maret 2025, dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Peace Now disebutkan bahwa antara 1 Januari hingga 19 Maret, 10.503 unit rumah telah dipromosikan — melampaui total 9.971 unit yang disetujui sepanjang tahun 2024.

Pengesahan permukiman baru oleh pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini merupakan kelanjutan dari tujuan lama mereka untuk mencaplok wilayah Palestina yang diduduki — tujuan yang diperkuat selama pemerintahan Donald Trump.

Mike Huckabee, yang dicalonkan sebagai duta besar Amerika Serikat yang baru untuk Israel, mengisyaratkan dukungannya terhadap klaim Israel atas Tepi Barat dalam sebuah wawancara tahun lalu.

"Ketika orang menggunakan istilah 'pendudukan', saya katakan, 'Ya, Israel memang menduduki tanah itu, tapi ini pendudukan atas tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka 3.500 tahun lalu. Ini adalah tanah mereka'," ujarnya.

Para pemukim sayap kanan menyebut para pejabat tinggi dalam pemerintahan baru Trump, yang telah mencabut sanksi terhadap kelompok pemukim Israel yang melakukan kekerasan, sebagai tim impian yang akan memberikan kesempatan istimewa untuk secara permanen mengakhiri prospek terbentuknya Negara Palestina.