Israel: 30 Persen Wilayah Gaza Jadi Zona Penyangga Militer, Bantuan Dilarang Masuk

Liputan6.com, Tel Aviv - Israel pada Rabu (16/4/2025), mengumumkan telah mengubah 30 persen wilayah Jalur Gaza menjadi zona penyangga militer sambil melanjutkan serangannya. Mereka juga bersikeras mempertahankan blokade bantuan kemanusiaan ke wilayah yang hancur akibat perang itu.

Serangan udara dan darat Israel kembali menggempur seluruh Jalur Gaza pada 18 Maret, mengakhiri gencatan senjata dua bulan dengan Hamas. Tim penyelamat pada Rabu melaporkan setidaknya 11 orang tewas dalam serangan di wilayah Palestina tersebut.

PBB mengungkapkan sekitar 500.000 warga Palestina telah mengungsi sejak berakhirnya gencatan senjata di Jalur Gaza, memicu apa yang mereka sebut sebagai salah satu krisis kemanusiaan terparah yang dihadapi wilayah itu dalam lebih dari 18 bulan perang.

Militer Israel pada Rabu mengklaim bahwa sebagai bagian dari operasi yang dilanjutkan, mereka telah menguasai penuh beberapa area dan rute kunci di seluruh Jalur Gaza.

"Sekitar 30 persen wilayah Jalur Gaza kini ditetapkan sebagai perimeter keamanan operasional," sebut militer Israel seperti dilansir CNA.

Mereka menambahkan bahwa serangan udara Israel telah menghantam sekitar 1.200 target teroris dan lebih dari 100 eliminasi tertarget telah dilakukan sejak 18 Maret.

Menteri Pertahanan Israel Katz awal bulan ini mengatakan bahwa militernya menguasai "area yang luas" di Jalur Gaza, membuat wilayah itu semakin terisolasi.

Pejabat tinggi Israel berulang kali menyatakan bahwa tekanan militer adalah satu-satunya cara untuk memaksa Hamas membebaskan 58 sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

Pada Rabu, kelompok militan Palestina Jihad Islam merilis video sandera Israel-Jerman yang menunjukkan dirinya masih hidup dan memohon kepada otoritas Israel serta Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menjamin pembebasannya.

Keluarga dan media Israel mengidentifikasinya sebagai Rom Braslavski dari Yerusalem, yang diculik militan dari festival musik Nova selama serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023.

Katz menekankan Israel akan terus mencegah bantuan masuk ke Jalur Gaza.

Israel telah menghentikan masuknya bantuan ke Jalur Gaza sejak 2 Maret, memperparah krisis kemanusiaan di wilayah itu.

"Kebijakan Israel jelas: tidak akan ada bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza dan pemblokiran bantuan ini merupakan salah satu tuas tekanan utama untuk mencegah Hamas memanfaatkannya sebagai alat terhadap penduduk," kata Katz.

Organisasi medis Doctors Without Borders (MSF) menyatakan operasi militer Israel dan blokade bantuan telah mengubah Jalur Gaza menjadi kuburan massal warga Palestina dan pekerja kemanusiaan.

"Gaza telah berubah menjadi kuburan massal warga Palestina dan mereka yang berusaha menolong," kata koordinator MSF Amande Bazerolle.

"Dengan tidak adanya tempat aman bagi warga Palestina atau mereka yang mencoba membantu, respons kemanusiaan sangat terhambat oleh ketidakamanan dan kelangkaan pasokan kritis, membuat masyarakat hampir tidak memiliki pilihan untuk mendapatkan perawatan."

Pada 28 April, Mahkamah Internasional (ICJ) akan memulai sidang tentang kewajiban kemanusiaan Israel terhadap warga Palestina.

Majelis Umum PBB pada Desember menyetujui resolusi yang meminta mahkamah tertinggi di Den Haag tersebut memberikan pendapat hukum mengenai masalah ini.

Resolusi itu menyerukan ICJ untuk memperjelas apa yang harus dilakukan Israel untuk "memastikan dan memfasilitasi penyediaan tanpa hambatan pasokan mendesak yang vital bagi kelangsungan hidup penduduk sipil Palestina".

Meskipun keputusan ICJ mengikat secara hukum, pengadilan tidak memiliki cara konkret untuk menegakkannya.

Menurut otoritas kesehatan Jalur Gaza, total korban tewas sejak perang pecah pada Oktober 2023 mencapai 51.025 jiwa, sebagian besar warga sipil.

Adapun serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 diklaim Israel menewaskan 1.218 orang.