Iran Bukan Venezuela, Pakar Ragukan Strategi Pergantian Rezim Trump Bisa Diulang

Namun, sejumlah pakar menilai kondisi Iran sangat berbeda dengan Venezuela sehingga pendekatan seperti yang disebutkan sebelumnya sulit diterapkan.

Benjamin Gedan, mantan direktur urusan Amerika Selatan di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih yang kini memimpin Program Amerika Latin di Stimson Center, mengatakan menjadikan Iran sebagai pemerintahan yang patuh kepada Washington jauh lebih sulit dibandingkan Venezuela.

Menurut Gedan, bahkan ketika dipimpin Maduro, pemerintah Venezuela masih memiliki kecenderungan untuk bekerja sama dengan AS karena hubungan historis dalam sektor energi serta posisi AS sebagai aktor penting di kawasan.

"Ide bahwa setelah Venezuela, AS dapat berkeliling dunia melakukan intervensi dan memasang sosok seperti Delcy Rodriguez di mana pun kapal induk AS berlabuh adalah gagasan yang agak konyol," kata Gedan seperti dikutip dari The Guardian.

Iran memiliki sejarah panjang terkait campur tangan kekuatan asing, termasuk Inggris, Rusia, dan AS.

Revolusi Iran tahun 1979 yang membawa rezim Islam berkuasa sebagian dipicu oleh kemarahan nasionalis terhadap campur tangan asing. Raja yang saat itu memerintah, Shah Mohammad Reza Pahlavi, secara luas dianggap sebagai sekutu AS.

Sejak revolusi tersebut, sentimen anti-AS menjadi bagian penting dari ideologi politik Iran. Bapak revolusi Iran, Ayatullah Ruhollah Khomeini, pernah menyebut AS sebagai "setan besar". Slogan dan mural yang menunjukkan permusuhan terhadap AS masih banyak ditemukan di Teheran dan kota-kota lain di Iran.

Hubungan diplomatik antara kedua negara juga terputus selama 46 tahun oleh pemerintahan Presiden Jimmy Carter pada 1980, setelah para revolusioner Iran menyerbu Kedutaan Besar AS di Teheran dan menyandera 52 diplomat.

Alex Vatanka, kepala program Iran di Middle East Institute di Washington DC, menilai upaya Trump untuk ikut menentukan pemimpin Iran sebagai langkah yang tidak realistis. Ia juga mempertanyakan apakah Washington memiliki rencana yang jelas untuk menerapkan skenario seperti yang terjadi di Venezuela.

Menurut Vatanka, secara teori pengaruh dari luar memang bisa terjadi. Hal itu dimungkinkan jika sebagian tokoh dalam lingkaran kekuasaan Iran bersedia bekerja sama dengan pihak asing, termasuk badan intelijen negara lain. Namun ia menekankan bahwa langkah semacam itu hanya dapat berhasil jika didukung strategi yang matang.

Ia menjelaskan bahwa pihak luar harus terlebih dahulu menentukan kelompok atau tokoh di dalam pemerintahan Iran yang dapat diajak bekerja sama. Setelah itu, kelompok tersebut harus mampu meyakinkan faksi lain yang sedang bersaing di dalam rezim untuk bergabung, atau menyingkirkan mereka dari perebutan kekuasaan.

"Dengan cara itu seseorang bisa muncul sebagai pemimpin baru dan kemudian menjalankan kebijakan yang lebih sejalan dengan AS," tutur Vatanka.

Namun, menurutnya, situasi konflik yang sedang berlangsung membuat kemungkinan itu semakin kecil. Para pejabat Iran yang masih bertahan akan sangat berhati-hati untuk tidak terlihat mendukung AS.

"Dalam situasi seperti ini, siapa pun yang mencoba menyarankan kerja sama dengan AS bisa saja dibunuh keesokan harinya," ujarnya.

Naysan Rafati, analis senior Iran di lembaga pemikir International Crisis Group, mengatakan AS dan sebagian pejabat Iran yang masih bertahan mungkin memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan yang ada.

Menurut Rafati, Washington kemungkinan lebih menginginkan perubahan kepemimpinan tanpa mengguncang keseluruhan struktur kekuasaan di Iran. Dalam skenario tersebut, seorang pemimpin baru dapat muncul dari dalam sistem yang ada, tetapi lebih dapat diterima oleh AS.

Namun ia mengingatkan bahwa pendekatan seperti itu berisiko memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat Iran. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Iran telah menindak keras berbagai aksi protes, yang menyebabkan ribuan orang tewas.

Rafati menjelaskan bahwa rencana perubahan kepemimpinan tanpa mengganti sistem secara menyeluruh menghadapi dua tantangan besar.

"Ambisi itu menghadapi dua tantangan: menemukan cukup banyak tokoh di dalam rezim yang bersedia menerima perubahan, dan pada saat yang sama menghadapi banyak warga Iran yang tidak puas jika sistem yang sama tetap dipertahankan," ungkap Rafati.

Sementara itu, para spesialis Amerika Selatan menilai keberhasilan operasi di Venezuela membuat Trump semakin percaya diri untuk menerapkan pendekatan serupa di negara lain.

Menurut Gedan, operasi tersebut dipandang berhasil karena tidak menimbulkan korban dari pihak militer AS dan tidak menyebabkan kehilangan pesawat tempur. Selain itu, pemerintah yang sebelumnya dianggap memusuhi Washington kini dinilai lebih kooperatif, sementara sumber daya alam Venezuela dianggap kembali terbuka bagi AS.

Namun Gedan menekankan bahwa masih terlalu dini untuk memastikan apakah strategi tersebut benar-benar berhasil di Venezuela.

Ia memperkirakan bahwa dalam waktu satu tahun, jika Angkatan Laut AS tidak lagi berada di kawasan Karibia, pemerintah Venezuela bisa saja mulai memperoleh kembali ruang gerak yang lebih besar.

Selain itu, konflik di Timur Tengah yang menyita perhatian Washington juga berpotensi memberi keuntungan bagi pemerintahan baru di Venezuela untuk bertahan lebih lama dan melanjutkan kekuasaan yang telah berlangsung selama 27 tahun.

"Rencana mereka bukan menjadi rezim boneka selamanya," sebut Gedan. "Rencana mereka adalah berharap AS pada akhirnya akan beralih (perhatian) ke tempat lain."