Boeing Rela Bayar Rp17,8 Trilun ke Departemen Kehakiman AS, Sepakat Hindari Kasus Pidana Kecelakaan 737 MAX

Liputan6.com, Washington D.C - Department of Justice (DOJ) atau Departemen Kehakiman AS mengumumkan pada Jumat (23/5) bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Boeing untuk menghindari tuntutan pidana terkait dua kecelakaan fatal pesawat Boeing 737 MAX. Kesepakatan ini diajukan secara resmi ke pengadilan, meski masih membutuhkan persetujuan hakim sebelum berlaku.

Pengajuan tersebut meresmikan proposal yang dilaporkan ke publik pekan lalu, meskipun hakim masih harus menyetujui kesepakatan tersebut agar berlaku.

Boeing akan membayar lebih dari $1,1 miliar atau sekitar Rp17,8 triliun sebagai bagian dari perjanjian non-penuntutan dalam bentuk denda, komitmen untuk memperkuat program keselamatan dan kepatuhan, dan pembayaran untuk keluarga korban kecelakaan, kata seorang juru bicara DOJ.

"Perjanjian tersebut menjamin akuntabilitas lebih lanjut dan manfaat substansial dari Boeing segera, sambil menghindari ketidakpastian dan risiko litigasi yang timbul dengan melanjutkan ke pengadilan," tulis departemen tersebut dalam pengajuan pengadilan seperti dikutip dari CNN, Sabtu (24/5/2025).

Jika disetujui, ini akan mengakhiri kasus panjang yang dihadapi Boeing. Perusahaan sebelumnya telah didakwa melakukan penipuan karena diduga menyesatkan Administrasi Penerbangan Federal (FAA) dalam proses sertifikasi awal 737 Max.

Pada 2021, DOJ dan Boeing sempat menyepakati penundaan penuntutan, tetapi insiden panel pintu pesawat Alaska Airlines yang terlepas pada Januari 2024 membuka peluang DOJ untuk kembali menuntut.

Boeing sempat setuju mengaku bersalah pada Juli 2024, tetapi hakim federal menolak pengakuan itu karena masalah dalam pemilihan pengawas independen.

Keluarga korban mengecam kesepakatan ini. Salah satu pengacara mereka menyebutnya "tidak bermoral, hanya hukuman ringan, dan terasa seperti suap."

DOJ menyatakan telah berkonsultasi dengan keluarga korban dan mengakui adanya perbedaan pandangan tentang kesepakatan ini. Namun, mereka menegaskan bahwa resolusi ini membuat Boeing bertanggung jawab secara finansial, memberikan kepastian hukum, dan mendorong keselamatan penerbangan di masa depan.

Pengacara keluarga korban menentang usulan kesepakatan tersebut, dengan salah satu pengacara mengatakan minggu lalu bahwa kesepakatan tersebut "menjijikkan secara moral. Itu seperti tamparan di pergelangan tangan. Dan itu terasa seperti suap."

Seorang juru bicara DOJ mengatakan pada hari Jumat (23/5) bahwa mereka "bertemu secara ekstensif dengan keluarga korban kecelakaan" ketika mempertimbangkan kesepakatan tersebut, dan bahwa "mereka memiliki pandangan yang luas mengenai resolusi tersebut, mulai dari dukungan hingga ketidaksetujuan."

"Tidak ada yang akan mengurangi kerugian para korban, tetapi resolusi ini membuat Boeing bertanggung jawab secara finansial, memberikan kepastian dan kompensasi bagi keluarga dan memberikan dampak bagi keselamatan penumpang udara di masa mendatang," kata juru bicara tersebut.