Bagaimana Iran Menentukan Pemimpin Tertinggi Selanjutnya Pasca Kematian Khamenei?

Liputan6.com, Teheran - Kematian Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei, setelah hampir 37 tahun berkuasa, memunculkan pertanyaan mendasar tentang arah masa depan republik Islam tersebut. Khamenei tewas dalam serangan udara yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (28/2/2026).

Sehari setelah kematiannya, proses suksesi yang kompleks mulai menunjukkan bentuknya. Berdasarkan ketentuan dalam konstitusi Iran, pada Minggu (1/3), pemerintah membentuk sebuah dewan untuk mengambil alih tugas-tugas kepemimpinan dan menjalankan pemerintahan sementara.

Dewan Kepemimpinan Sementara

Mengutip laporan Associated Press, sesuai aturan konstitusi, dewan ini terdiri dari Presiden Masoud Pezeshkian, Ketua Mahkamah Agung Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, serta satu anggota Dewan Penjaga (Dewan Garda) yang dipilih oleh Dewan Kemaslahatan, yakni Sheikh Alireza Arafi.

Dewan Kemaslahatan sendiri berfungsi memberi nasihat kepada pemimpin tertinggi serta menyelesaikan perselisihan antara pemerintah dan parlemen.

Peran Majelis Ulama

Meskipun dewan kepemimpinan sementara menjalankan pemerintahan, hukum Iran menetapkan bahwa sebuah panel beranggotakan 88 ulama yang disebut Majelis Ahli "harus, sesegera mungkin" memilih pemimpin tertinggi yang baru.

Majelis ini seluruhnya terdiri dari ulama syiah yang dipilih melalui pemilihan umum setiap delapan tahun. Namun, pencalonan mereka harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Penjaga, lembaga pengawas konstitusi Iran.

Dewan Penjaga dikenal kerap mendiskualifikasi kandidat dalam berbagai pemilihan di Iran, termasuk dalam pemilihan anggota Majelis Ahli. Pada Maret 2024, Dewan Penjaga melarang mantan Presiden Iran Hassan Rouhani — yang dikenal relatif moderat dan memimpin pemerintahan yang menandatangani kesepakatan nuklir 2015 dengan negara-negara besar — untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Majelis Ahli.

Proses pembahasan dan manuver terkait suksesi berlangsung tertutup dari publik, sehingga sulit untuk mengetahui siapa kandidat terkuat pengganti Khamenei.

Sebelumnya, sempat muncul dugaan bahwa presiden garis keras Ebrahim Raisi, yang dikenal sebagai anak didik politik Khamenei, berpeluang menggantikan posisi tersebut. Namun, Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter pada Mei 2024.

Situasi itu membuat salah satu putra Khamenei, Mojtaba, yang berusia 56 tahun dan juga seorang ulama syiah, disebut-sebut sebagai kandidat potensial. Meski demikian, Mojtaba belum pernah memegang jabatan pemerintahan.

Kemungkinan terjadinya alih kepemimpinan dari ayah ke anak berpotensi memicu kemarahan, tidak hanya dari warga Iran yang telah lama mengkritik sistem pemerintahan ulama, tetapi juga dari sebagian pendukung sistem tersebut. Sebagian kalangan dapat memandang langkah itu sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip Islam dan menyerupai praktik pewarisan kekuasaan dalam satu keluarga — pola yang justru ditolak dalam Revolusi Islam 1979 ketika rakyat Iran menggulingkan pemerintahan monarki Shah Mohammad Reza Pahlavi yang didukung AS. 

Sejak Revolusi Islam 1979, baru satu kali terjadi peralihan kekuasaan dalam jabatan pemimpin tertinggi Iran.

Pada 1989, Ayatullah Ruhollah Khomeini wafat pada usia 86 tahun. Ia merupakan figur sentral revolusi dan memimpin Iran selama perang delapan tahun melawan Irak.

Transisi kali ini terjadi setelah Israel melancarkan perang selama 12 hari terhadap Iran pada Juni 2025.

Kekuasaan yang Sangat Besar

Pemimpin tertinggi berada di pusat sistem teokrasi syiah Iran yang kompleks dan memiliki keputusan akhir dalam seluruh urusan negara.

Selain itu, pemimpin tertinggi juga menjabat sebagai panglima tertinggi militer Iran serta memimpin Garda Revolusi, pasukan paramiliter yang pada 2019 ditetapkan oleh AS sebagai organisasi teroris. Selama masa kepemimpinannya, Khamenei memperkuat peran Garda Revolusi tersebut.

Garda Revolusi memimpin apa yang disebut sebagai "Poros Perlawanan", yakni jaringan kelompok militan dan sekutu Iran di berbagai wilayah Timur Tengah yang bertujuan melawan pengaruh AS dan Israel. Selain kekuatan militer dan politik, Garda Revolusi juga memiliki kekayaan serta kepemilikan bisnis yang luas di dalam negeri Iran.

Dengan dimulainya proses suksesi ini, perhatian dunia kini tertuju pada bagaimana Majelis Ahli akan menentukan pemimpin tertinggi berikutnya dan bagaimana perubahan tersebut akan memengaruhi stabilitas politik Iran ke depan.