24 Februari 2022: Rusia Mulai Operasi Militer Khusus di Ukraina, Perang Berkecamuk Hingga Hari Ini

Hubungan Rusia dan Ukraina memburuk tajam sejak 2014. Pada tahun itu, demonstrasi besar di Kyiv yang dikenal sebagai gerakan Maidan berujung pada lengsernya Presiden Ukraina yang pro-Moskow, Viktor Yanukovych. Tak lama setelah itu, Rusia mencaplok wilayah Krimea melalui referendum yang tidak diakui oleh Ukraina dan sebagian besar komunitas internasional.

Peristiwa tersebut memicu sanksi Barat terhadap Moskow dan memperdalam ketegangan kawasan.

Pada saat yang sama, konflik bersenjata pecah di wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina timur antara pasukan pemerintah Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Rusia. Laporan pemantauan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyebutkan bahwa konflik bersenjata di wilayah Donbas antara April 2014 dan Desember 2021 diperkirakan menewaskan sekitar 14.200–14.400 orang, termasuk militer dan warga sipil. 

Upaya diplomatik dilakukan untuk menghentikan pertempuran di wilayah Donbas dan mencari penyelesaian politik atas konflik antara pemerintah Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Rusia. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Minsk I (2014) dan Minsk II (2015), yang dimediasi oleh Prancis dan Jerman bersama Rusia dan Ukraina. Namun, implementasi perjanjian itu berjalan tersendat, dan bentrokan bersenjata sporadis tetap terjadi di sepanjang garis depan. 

Ketegangan kembali meningkat sepanjang 2021 ketika Rusia mengerahkan puluhan ribu pasukan ke dekat perbatasan Ukraina. Pada akhir tahun itu, Amerika Serikat (AS) dan sekutu NATO memperingatkan kemungkinan invasi berdasarkan penilaian intelijen mereka, sebagaimana dilaporkan Reuters.

Pada Desember 2021, Rusia mengajukan proposal jaminan keamanan tertulis kepada AS dan NATO, termasuk tuntutan agar Ukraina tidak bergabung dengan aliansi tersebut dan agar NATO menghentikan ekspansi ke arah timur.

Moskow menyatakan bahwa perluasan NATO mengancam keamanan nasional Rusia. Sebaliknya, pemerintah Ukraina dan negara-negara Barat menegaskan bahwa setiap negara berdaulat berhak menentukan aliansinya sendiri.

Hingga pertengahan Februari 2022, perundingan mengenai proposal jaminan keamanan Rusia masih berlangsung. Namun AS dan NATO menolak tuntutan utama Moskow terkait keanggotaan Ukraina di NATO, sementara Rusia menyatakan respons Barat tidak memadai. 

Pada 21 Februari 2022, Presiden Putin mengumumkan bahwa Rusia secara resmi mengakui dua entitas separatis di Ukraina timur — Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk — sebagai negara merdeka. Kedua wilayah tersebut sebelumnya memproklamasikan diri secara sepihak sejak 2014 dan menguasai sebagian wilayah Donbas di luar kendali penuh pemerintah Ukraina.

Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional dan berlangsung hampir satu jam, Putin menyampaikan uraian panjang mengenai hubungan sejarah Rusia dan Ukraina. Ia menyatakan bahwa Ukraina modern, menurut pandangannya, merupakan bagian dari sejarah Rusia dan mempertanyakan legitimasi historis kenegaraan Ukraina sebagai negara yang terpisah.

Beberapa jam setelah pengumuman tersebut, Putin menandatangani dekret pengakuan dan perjanjian kerja sama serta bantuan militer dengan kedua entitas itu.

Menurut laporan Reuters pada 21 Februari 2022, AS, Uni Eropa, dan negara-negara Barat lainnya menyatakan bahwa langkah tersebut melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina serta bertentangan dengan komitmen dalam Perjanjian Minsk, yang sebelumnya dirancang untuk menyelesaikan konflik di Donbas melalui kerangka politik di dalam Ukraina, bukan melalui pemisahan wilayah.

Tiga hari kemudian, invasi skala penuh terjadi.

Sejumlah pejabat Barat, sebagaimana dilaporkan Reuters pada Februari 2022, menyatakan bahwa kegagalan perundingan keamanan dan pengakuan Rusia terhadap wilayah separatis mempersempit ruang diplomasi menjelang invasi.