Liputan6.com, Seoul - Mantan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo secara resmi mengumumkan pencalonannya sebagai presiden pada Jumat (2/5/2025), dalam kontestasi pemilu yang digelar lebih awal menyusul pemakzulan presiden sebelumnya.
Pemilu yang dijadwalkan pada 3 Juni ini akan menentukan siapa yang akan menggantikan mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang diberhentikan dari jabatannya setelah mendeklarasikan darurat militer yang kontroversial pada Desember 2024, yang kemudian memicu krisis politik berkepanjangan di Korea Selatan.
Ketidakstabilan politik di negara tersebut diperparah pada Kamis (1/5), setelah pengadilan memerintahkan sidang ulang terhadap salah satu kandidat terkuat dalam pemilu terkait dugaan pelanggaran undang-undang pemilu. Di hari yang sama, dua pejabat tinggi pemerintahan — termasuk Han — mengundurkan diri.
Han sebelumnya telah memberi sinyal akan mencalonkan diri saat mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelaksana tugas presiden dan perdana menteri pada Kamis, dengan menyatakan bahwa dirinya siap "mengambil tanggung jawab yang lebih besar".
"Demi masa depan Republik Korea, negara yang sangat saya cintai, dan demi kita semua, saya telah memutuskan untuk melakukan apa yang saya bisa," kata Han dalam pidato yang disiarkan televisi pada Jumat seperti dilansir CNA.
"Saya akan memberikan yang terbaik agar terpilih oleh rakyat dalam pemilu presiden ini."
Segudang Pengalaman
Han menjabat sebagai pelaksana tugas presiden setelah Yoon dimakzulkan oleh parlemen pada Desember 2024. Birokrat berusia 75 tahun ini diperkirakan akan bergabung dengan Partai Kekuatan Rakyat yang dipimpin oleh Yoon, untuk membentuk kampanye konservatif terpadu melawan kandidat liberal unggulan, Lee Jae-myung.
Sepanjang kariernya, Han pernah menduduki berbagai posisi penting di pemerintahan baik di era pemerintahan konservatif maupun liberal, termasuk sebagai menteri keuangan, menteri perdagangan, dan duta besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat (AS). Dia juga pernah dua kali menjabat sebagai perdana menteri, pertama di era mendiang Presiden Roh Moo-hyun dan yang terbaru di bawah pemerintahan Yoon.
"Saya telah mendedikasikan hidup saya untuk melayani negara sebagai pelayan publik yang bangga, berada di garis depan pembangunan ekonomi Republik Korea," ujar Han, seraya berjanji akan mengatasi krisis perdagangan yang sedang berlangsung terkait kebijakan tarif AS.
Dia juga berjanji akan mengubah Konstitusi untuk mempersingkat masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden selama lima tahun tanpa bisa dipilih kembali di Korea Selatan telah lama dikritik karena dianggap memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada satu orang, tanpa cukup sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan (checks and balances).
Pengumuman pencalonan Han ini terjadi sehari setelah Mahkamah Agung Korea Selatan membatalkan putusan yang sebelumnya membebaskan Lee Jae-myung dari tuduhan memberikan pernyataan palsu selama kampanye, yang bisa menggagalkan pencalonannya di pemilu bulan depan.
Di hari yang sama, Menteri Keuangan Choi Sang-mok — yang sempat ditunjuk menggantikan Han sebagai penjabat presiden — turut mengundurkan diri, menyusul pemungutan suara di parlemen yang memutuskan pemakzulan dirinya atas dugaan keterlibatan dalam insiden darurat militer dan berbagai kasus lainnya. Namun, proses pemakzulan tersebut langsung dihentikan setelah Choi resmi mengundurkan diri.