Pendidikan Inklusif bagi Anak dengan Cerebral Palsy di Lampung Masih Jauh dari Harapan

Liputan6.com, Jakarta - Pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan cerebral palsy (CP) di Lampung masih jauh dari harapan.

Hal ini disampaikan Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL), Prof Dr. Hj. Nilawati Tadjuddin, M.Si.

“Berapa banyak anak cerebral palsy di Lampung yang benar-benar mendapatkan pendidikan inklusif yang layak? Sayangnya, jawabannya masih jauh dari harapan,” kata Nilawati mengutip laman resmi UIN RIL, Kamis (3/4/2025).

Dia menambahkan, pendidikan inklusif adalah hak fundamental setiap anak, termasuk mereka yang memiliki cerebral palsy. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan berkualitas bagi anak CP masih sangat terbatas.

Minimnya fasilitas pendukung, kurangnya tenaga pendidik yang memahami kebutuhan anak berkebutuhan khusus, serta stigma sosial yang masih melekat di masyarakat menjadi hambatan utama.

Di Provinsi Lampung, tantangan ini semakin nyata dengan masih terbatasnya sekolah inklusif yang mampu mengakomodasi kebutuhan anak CP secara optimal. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, sementara jumlah sekolah inklusif yang dapat menampung mereka belum memadai.

“Akibatnya, banyak anak CP yang terpaksa belajar di rumah tanpa akses pendidikan yang layak atau harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai,” jelas Nilawati.

Sisi Terang kali ini menghadirkan proses perjalanan para disabilitas netra dalam belajar Al-Qur'an Braille. Selain simak pula bagaimana proses pembuatan Al-Qur'an Braille yang telah didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia.

Nilawati menyebut, masalah ini semakin diperparah dengan kurangnya perhatian dari pemerintah dalam menyediakan kebijakan konkret yang mendukung pendidikan inklusif.

Meskipun beberapa regulasi sudah dibuat, implementasinya dinilai masih jauh dari optimal. Orangtua anak CP sering kali mengeluhkan biaya tinggi untuk terapi dan pendidikan tambahan yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan bagi anak CP masih menjadi masalah serius yang belum mendapatkan solusi nyata.

Dalam kondisi ini, diperlukan solusi inovatif yang bisa diterapkan dengan mudah tanpa bergantung pada infrastruktur mahal. Salah satu solusi inovatif yang dikembangkan adalah Metode Algoritma Rori.

“Metode Algoritma Rori hadir sebagai pendekatan baru yang telah terbukti dapat membantu anak CP dalam mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, serta sosial mereka. Dengan pendekatan berbasis terapi dan stimulasi multisensori, metode ini tidak hanya meningkatkan fungsi motorik tetapi juga mendorong anak CP untuk lebih percaya diri dan mandiri,” jelas Nilawati.

Jika diterapkan secara luas, Algoritma Rori bisa menjadi langkah konkret dalam menciptakan pendidikan inklusif yang lebih adil dan merata. Terutama di daerah seperti Lampung yang masih kekurangan fasilitas pendidikan berkebutuhan khusus.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 1,6 juta anak. Namun, penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Termasuk kurangnya tenaga pendidik yang terlatih, minimnya infrastruktur, serta stigma sosial yang masih melekat di masyarakat.

Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya sekolah inklusif yang siap menerima dan mendukung anak-anak dengan CP.

Sebagian besar sekolah reguler belum memiliki fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang ramah disabilitas, alat bantu pembelajaran khusus, serta aksesibilitas fisik yang baik. Selain itu, banyak guru di sekolah-sekolah reguler belum mendapatkan pelatihan keterampilan khusus dalam menangani anak CP, sehingga pembelajaran mereka sering kali tidak efektif dan tidak inklusif.

Dibutuhkan pelatihan berkelanjutan agar guru dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan anak CP. Selain itu, perlu adanya kolaborasi dengan ahli terapi okupasi dan fisioterapis untuk membantu anak-anak ini mengembangkan kemampuan motorik dan sensorik mereka dalam konteks pendidikan.

Selain aspek pendidikan formal, keterlibatan keluarga dalam mendukung pendidikan anak CP juga menjadi kendala.

Banyak orangtua yang masih kurang mendapatkan informasi terkait cara mendukung anak mereka dalam belajar dan berkembang. Beban finansial juga menjadi salah satu hambatan utama, mengingat terapi dan pendidikan khusus sering kali membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Hal ini menyebabkan banyak anak CP yang akhirnya tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan optimal.

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah peran komunitas dan pemerintah dalam menyediakan layanan inklusif bagi anak-anak dengan CP. Saat ini, kebijakan pemerintah terkait pendidikan inklusif masih belum sepenuhnya diterapkan secara efektif.

Banyak daerah, termasuk Lampung, yang belum memiliki kebijakan yang kuat untuk mendukung pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Diperlukan regulasi yang lebih jelas serta pengawasan dalam implementasinya agar anak-anak CP dapat memperoleh hak pendidikan mereka secara lebih merata.

“Di Provinsi Lampung, penelitian kami menemukan bahwa hingga saat ini belum ada lembaga atau sekolah khusus yang menangani anak CP secara komprehensif. Dari 83 anak CP yang terdata, hanya sedikit yang mendapatkan terapi rutin, dan sebagian besar belum mendapatkan pendidikan yang layak,” jelas Nilawati.