Soroti Krisis Gaza, Menlu Sugiono Desak BRICS Jadi Pelopor Penegakan Hukum Internasional

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono, menyerukan peran aktif BRICS dalam penegakan hukum internasional saat menghadiri BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) di Rio de Janeiro, Brasil, Senin (28/4/2025).

Dalam sesi pertama yang mengangkat tema "Peran BRICS dalam Menghadapi Krisis Global dan Regional serta Mendorong Perdamaian dan Keamanan", Menlu Sugiono menyoroti krisis kemanusiaan di Gaza sebagai bukti nyata kegagalan masyarakat internasional dalam menjunjung hukum humaniter.

"BRICS harus terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Penegakan hukum harus adil, konsisten, dan tanpa standar ganda. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum," tegas Menlu Sugiono, seperti dikutip dari pernyataan resmi Kemlu RI, Selasa (29/4/2025). 

Ia menambahkan bahwa tindakan sepihak dan pelanggaran hukum internasional hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan antarnegara dan memperbesar ketimpangan global.

Oleh karena itu, Indonesia mendorong BRICS untuk tampil sebagai kekuatan moral dan politik dalam menjaga perdamaian serta menegakkan norma global secara adil.

Menlu Sugiono juga memperingatkan tentang bahaya penegakan hukum yang selektif dan intervensi politik dalam lembaga hukum internasional.

"Kita harus melindungi lembaga hukum internasional dari penegakan hukum yang selektif dan campur tangan politik," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa perintah dan fatwa Mahkamah Internasional harus dihormati sepenuhnya, dan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) perlu diberi kewenangan yang efektif dalam menjalankan mandat demi menjaga stabilitas global.