PM Thailand Tolak Mundur Pasca Skandal Telepon dengan Pemimpin Kamboja

Liputan6.com, Bangkok - Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra menyatakan tidak akan mengundurkan diri atau membubarkan parlemen. Demikian disampaikan oleh seorang pejabat senior dari partai penguasa Pheu Thai pada Sabtu (21/6/2025), meskipun krisis politik di ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu terus berlarut-larut.

Sorawong Thienthong, yang juga menjabat sebagai menteri pariwisata Thailand, mengatakan melalui unggahan di Facebook bahwa perdana menteri tidak akan mundur, meskipun desakan publik semakin besar agar dia meletakkan jabatan setelah dugaan salah langkahnya dalam menangani sengketa perbatasan dengan negara tetangga, Kamboja.

"Perdana menteri telah menyatakan dengan tegas kepada kami bahwa dia akan terus menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan berbagai krisis yang sedang dihadapi negara, sebaik mungkin," tulis Sorawong seperti dilansir CNA.

"Pemerintah menegaskan bahwa mereka akan tetap bekerja, tidak mengundurkan diri, dan tidak membubarkan parlemen."

Paetongtarn, putri dari taipan kontroversial sekaligus mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, menghadapi kemarahan di dalam negeri setelah bocornya rekaman percakapan telepon antara dirinya dan Presiden Senat Kamboja Hun Sen, di mana dia terdengar merendah dan mengkritik seorang komandan militer senior Thailand.

Hun Sen merupakan pemimpin berpengaruh Kamboja, yang menorehkan sejarah sebagai perdana menteri terlama negara itu.

Partai Bhumjaithai, yang merupakan mitra terbesar kedua dalam koalisi pemerintahan Thailand, telah menarik diri dari aliansi tersebut pada Rabu (18/6) malam, menyusul kebocoran rekaman yang terjadi di hari yang sama.

Salah satu anggota koalisi, Partai United Thai Nation, disebut akan menuntut Paetongtarn mundur sebagai syarat untuk tetap mendukung pemerintahan yang dipimpin Pheu Thai. Dukungan itu diperlukan agar koalisi tetap mempertahankan mayoritas tipis di parlemen.

Paetongtarn telah meminta maaf atas percakapannya dengan Hun Sen, namun hingga kini belum memberikan pernyataan resmi mengenai krisis yang sedang berlangsung.

Para aktivis dilaporkan akan menggelar aksi unjuk rasa di Bangkok mulai 28 Juni untuk menuntut pengunduran diri Paetongtarn. Di antara mereka terdapat kelompok-kelompok yang dikenal pernah memimpin demonstrasi besar menentang pemerintahan dari dinasti politik Shinawatra di masa lalu.