Menkes Budi Larang RS Tolak Pasien PBI BPJS Nonaktif dengan Penyakit Katastropik

Liputan6.com, Jakarta - Menkes Budi Gunadi Sadikin sudah mengirim surat ke berbagai rumah sakit agar tidak ragu melayani pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan dengan penyakit katastropik. Terdata dari 11 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan, 120 ribu diantaranya memiliki penyakit katastropikk.

“Di Kemenkes sendiri kita sudah bergerak cepat. Hari ini kita sudah mengeluarkan surat ke seluruh rumah sakit bahwa untuk layanan-layanan katastropik 120 ribu itu harus dilayani. Jadi kita keluarkan suratnya hari ini,” ujar dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

“Sekarang saya pribadi sudah minta agar Kemensos mengeluarkan juga SK Kemensos agar orang-orang yang 120 ribu, pasien katastropik ini, rumah sakit tidak usah khawatir bahwa tidak akan diganti pembayarannya karena dia tetap iuran BPJS-nya akan dibayarkan oleh pemerintah melalui kementerian sosial.”

Dalam SE Nomor HK.02.02/D/539/2026 tentang Larangan Penolakan Pasien dengan Status Kepesertaan JKN Nonaktif Sementara dijelaskan, rumah sakit berkewajiban menjamin akses pelayanan, keselamatan pasien, mutu layanan, serta kesinambungan pelayanan kesehatan bagi setiap orang tanpa diskriminasi.

Sejalan dengan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional, negara menjamin terpenuhinya hak peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Dalam praktik penyelenggaraan JKN, terdapat kondisi di mana status kepesertaan peserta dinonaktifkan sementara, yang berpotensi menimbulkan hambatan akses pelayanan kesehatan apabila tidak diatur secara afirmatif.

“Untuk menjamin perlindungan pasien, mencegah keterlambatan penanganan medis, serta menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan, diperlukan penegasan kebijakan mengenai larangan penolakan pasien dengan status kepesertaan JKN nonaktif sementara,” bunyi SE yang ditandatangani Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Azhar Jaya, bertanggal 11 Februari 2026.