Laporan PBB: Iran Gunakan Drone dan Aplikasi untuk Menegakkan Aturan Wajib Jilbab

Liputan6.com, Teheran - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan, Iran menggunakan drone dan teknologi digital intrusif untuk menekan perbedaan pendapat, khususnya terhadap perempuan yang menolak mematuhi aturan ketat berpakaian.

Menurut para penyelidik PBB, pejabat keamanan Iran memanfaatkan strategi "vigilantisme yang didukung negara" untuk mendorong masyarakat menggunakan aplikasi ponsel khusus guna melaporkan perempuan yang diduga melanggar aturan berpakaian di kendaraan pribadi seperti taksi dan ambulans.

Laporan baru mereka menyoroti semakin meningkatnya penggunaan drone dan kamera keamanan untuk memantau kepatuhan terhadap aturan jilbab di Teheran dan Iran selatan.

Temuan Misi Pencari Fakta Internasional Independen tentang Republik Islam Iran ini muncul setelah mereka menyimpulkan tahun lalu bahwa teokrasi negara tersebut bertanggung jawab atas "kekerasan fisik" yang menyebabkan kematian Mahsa Amini dalam tahanan pada tahun 2022.

Saksi mengatakan bahwa perempuan Kurdi berusia 22 tahun itu dipukuli dengan brutal oleh polisi moral saat penangkapannya. Pihak berwenang telah menyangkal bahwa dia diperlakukan dengan buruk dan menyalahkan "gagal jantung mendadak" sebagai penyebab kematiannya.

Kematian Mahsa Amini memicu gelombang besar protes yang berlanjut hingga hari ini di tengah ancaman penangkapan dan penahanan dengan kekerasan.

"Dua setengah tahun setelah protes dimulai pada September 2022, perempuan dan anak perempuan di Iran terus menghadapi diskriminasi sistematis, baik dalam hukum maupun praktik, yang meresap ke semua aspek kehidupan mereka, terutama terkait penegakan wajib jilbab," kata laporan PBB seperti dilansir BBC.

"Negara semakin mengandalkan vigilantisme yang didukung negara, sebuah upaya yang melibatkan bisnis dan individu swasta untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan jilbab, dengan menggambarkan hal ini sebagai bagian dari tanggung jawab sipil."

Di Universitas Teknologi Amirkabir, Teheran, ungkap laporan PBB, pihak berwenang memasang perangkat lunak pengenalan wajah di gerbang masuk untuk menemukan perempuan yang tidak mengenakan jilbab.

Kamera pengawas di jalan-jalan utama Iran juga digunakan untuk mencari perempuan yang tidak berjilbab.

Aplikasi ponsel yang dimaksud penyelidik PBB disediakan oleh polisi Iran, adalah "Nazer". Aplikasi ini memungkinkan anggota masyarakat dan polisi yang telah "terverifikasi" untuk melaporkan perempuan yang tidak mengenakan jilbab di dalam kendaraan, seperti ambulans, bus, kereta metro, dan taksi.

"Pengguna dapat menambahkan lokasi, tanggal, waktu, dan nomor plat kendaraan di mana pelanggaran wajib jilbab diduga terjadi, yang kemudian 'menandai' kendaraan tersebut secara online, mengingatkan polisi," kata laporan PBB.

Pesan teks kemudian dikirim ke pemilik terdaftar kendaraan, yang akan memperingatkan bahwa mereka telah melanggar hukum wajib jilbab.

"Kendaraan bisa disita jika mengabaikan peringatan," tambah laporan itu.

Penyelidik PBB mewawancarai hampir 300 korban dan saksi – mereka juga melihat secara mendalam sistem peradilan Iran, yang menurut mereka tidak memiliki kemandirian nyata. Sementara korban  dianiaya, keluarga mereka disebut "diintimidasi secara sistematis".

Mereka menemukan bukti eksekusi di luar pengadilan terhadap tiga anak dan tiga pengunjuk rasa dewasa, yang kemudian diabaikan oleh negara sebagai bunuh diri.

Laporan yang sama mengungkap pula kasus-kasus tambahan terkait kekerasan seksual di dalam tahanan. Salah satu contoh yang dikutip adalah kasus seorang perempuan yang ditangkap, dipukuli secara brutal, mengalami dua kali eksekusi palsu, diperkosa, dan kemudian menjadi korban pemerkosaan bergiliran.