IHDC: 9 Pilar Solusi dan 5 Instrumen Jadi Kunci Pembangunan Kesehatan Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia telah mencapai cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih dari 95 persen. Namun, capaian ini dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas akses layanan, pemerataan manfaat, serta tingkat kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional.

Sejumlah kajian independen menunjukkan masih adanya ketimpangan pemanfaatan layanan kesehatan antarwilayah, gender, status sosial ekonomi, disabilitas, hingga jenis penyakit. Kondisi inilah yang mendorong Indonesia Health Development Center (IHDC) melakukan kajian ilmiah untuk menggali akar persoalan sistem kesehatan nasional.

Kajian tersebut dilakukan melalui pendekatan narrative review berbasis literatur, sintesis diskusi publik Ideologi Kesehatan, serta analisis tematik dengan triangulasi data nasional seperti Riskesdas, Susenas, BPS, dan BPJS Kesehatan.

Ketua Dewan Pembina IHDC sekaligus Lead Ideologi Kesehatan, Nila Djuwita F Moeloek, menegaskan, kajian ini murni ilmiah, tanpa intervensi maupun kepentingan politis.

Nila Moeloek menekankan bahwa tantangan terbesar sistem kesehatan Indonesia saat ini bukan semata pada pembiayaan atau infrastruktur. "Cakupan jaminan kesehatan yang luas harus diiringi dengan keberanian untuk mendengar dan melibatkan suara warga secara bermakna. Tanpa partisipasi, sistem kesehatan akan kehilangan relevansi sosialnya," ujar Nila.

Hasil kajian dan diskusi publik IHDC menunjukkan bahwa akar persoalan kesehatan di Indonesia terletak pada lemahnya partisipasi kesehatan warga. Partisipasi yang ada masih bersifat prosedural dan administratif, belum substantif, belum inklusif bagi kelompok rentan, serta terfragmentasi dari proses pengambilan keputusan strategis dan alokasi anggaran.

Direktur Eksekutif IHDC sekaligus Ketua Tim Kajian Ideologi Kesehatan, Ray Wagiu Basrowi menjelaskan bahwa secara empiris, partisipasi kesehatan terbukti meningkatkan efektivitas intervensi, memperkuat keberlanjutan program, dan menurunkan ketimpangan kesehatan.

"Sebaliknya, tanpa partisipasi yang bermakna, kebijakan kesehatan berisiko gagal menjangkau kelompok yang paling membutuhkan," kata Ray.

Kajian IHDC juga mengidentifikasi dampak nyata dari rendahnya partisipasi kesehatan, antara lain tingginya penundaan pengobatan dan ketidakpatuhan terapi, rendahnya perilaku promotif dan preventif, serta meningkatnya risiko pembengkakan biaya kuratif.

Kondisi ini dinilai turut berkontribusi pada menurunnya kepercayaan publik, yang salah satunya tercermin dari meningkatnya tren berobat ke luar negeri.

Dalam analisisnya, IHDC menemukan enam sumber risiko utama rendahnya partisipasi kesehatan, yakni:

1. Lemahnya peran strategis perempuan dalam perencanaan kesehatan,
2. Rendahnya keterlibatan kelompok miskin dan marjinal,
3. Minimnya partisipasi penyandang disabilitas,
4. Kuatnya stigma pada kelompok tertentu seperti ODHA dan pasien TBC,
5. Ketimpangan geospasial layanan kesehatan, serta
6. Belum optimalnya peran desa dan keluarga sebagai lokus utama partisipasi kesehatan.

Sebagai respons, IHDC merumuskan rekomendasi bertajuk '9 Pilar Solusi dan 5 Instrumen Penguatan Partisipasi Kesehatan' yang mencakup di antaranya:

1. Pendekatan partisipatif terstruktur,
2. Community-led monitoring,
3. Penguatan kepercayaan publik,
4. Pemanfaatan digitalisasi, hingga
5. Pendekatan berbasis desa dan keluarga.

Sementara itu, instrumen pendukungnya meliputi:

1. Penguatan agen komunitas,
2. Pengembangan Indeks Partisipasi Kesehatan,
3. Pendanaan berkelanjutan dan standar kerja komunitas, serta
4. Perlindungan dari stigma dan diskriminasi.

"Transformasi sistem kesehatan harus bergerak dari yang prosedural menjadi partisipatif, dari administratif menjadi berorientasi pada pengalaman hidup masyarakat," kata Nila.

Untuk memastikan pilar tersebut berjalan efektif, IHDC juga merekomendasikan lima instrumen pendukung, mulai dari agen partisipatori berbasis komunitas, pengembangan Indeks Partisipasi Kesehatan, pendanaan berbasis komunitas yang berkelanjutan, standar prosedur kerja komunitas yang sederhana, hingga perlindungan sistemik dari stigma dan diskriminasi.

"Cakupan jaminan kesehatan yang luas harus dibarengi dengan keberanian mendengar dan melibatkan suara warga. Tanpa partisipasi bermakna, sistem kesehatan berisiko kehilangan relevansi sosial," pungkas Nila Moeloek.

IHDC menekankan bahwa penguatan partisipasi kesehatan sebagai ideologi nasional, selaras dengan nilai Pancasila, menjadi fondasi penting untuk membangun sistem kesehatan Indonesia yang adil, tangguh, dan berkelanjutan di masa depan.