5 Pemimpin Negara ASEAN Bicara Soal Penerapan Tarif Impor Donald Trump, Ini Harapannya

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Donald Trump pada Rabu 2 April 2025 mengumumkan penerapan tarif minimal 10 persen terhadap semua impor barang dari seluruh dunia.

Negara-negara Asia Tenggara dilanda beberapa tarif terberat AS di bawah kebijakan tarif dagang terbaru pemerintahan Presiden Donald Trump.

Enam dari sembilan negara Asia Tenggara yang dicantumkan Donald Trump dikenai tarif yang jauh lebih besar dari perkiraan, yakni antara 32% dan 49%.

Sebagai perbandingan, tarif untuk Uni Eropa adalah 20%, Jepang 24%, dan India 27%.

Sejauh ini, tidak ada negara Asia Tenggara yang membicarakan tarif pembalasan.

Adapun Indonesia menghadapi pengenaan tarif impor 32% dari AS.

Malaysia, yang dikenakan tarif sebesar 24%, mengumumkan tidak akan mengajukan tarif balasan dan mengatakan kementerian perdagangan akan secara aktif bekerja sama dengan otoritas AS untuk mencari solusi yang akan menegakkan semangat perdagangan bebas dan adil.

Sementara itu, Kamboja menghadapi tarif sebesar 49%.

Situasi tersebut memicu gejolak pemerintahan negara-negara di Asia Tenggara yang terimbas tarif impor Donald Trump. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pun melakukan telewicara dengan sejumlah pemimpin negara di kawasan tersebut, ia bertukar pandangan terkait respons penerapan kebijakan tarif resiprokal atau tarif timbal balik dari AS. 

"Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura, untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS)," ujar PM Anwar Ibrahim dalam bahasa Melayu seperti tertuang dalam akun Instagram @anwaribrahim_my yang dikutip Jumat (4/4/2025).

Sebagai Ketua ASEAN, sambung PM Anwar Ibrahim, Malaysia menginginkan konsensus di antara negara-negara anggota dalam menetapkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam setiap negosiasi perdagangan antarnegara, termasuk hubungan mitra dialog ASEAN-AS.

"Insyaallah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota," jelas PM Anwar Ibrahim.

Adapun dalam unggahan PM Anwar Ibrahim terkait mencari pandangan soal tarif resiprokal dari AS, PM Anwar Ibrahim telewicara dengan empat pemimpin di Asia Tenggara yakni dari Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Presiden Filipina Bongbong Marcos, serta PM Singapura Lawrence Wong.

Sementara itu, dalam video bertajuk PM Lawrence Wong on implications of US tariffs on Singapore, PM Lawrence Wong mengutarakan bagaimana pendapatnya tentang implikasi tarif dagang AS terhadap Singapura.

"Kawan-kawan warga Singapura, saya telah mengatakan sebelum ini bahwa dunia sedang berubah dengan cara yang akan merugikan ekonomi terbuka kecil seperti Singapura. Beberapa orang telah bertanya soal penilaian ini sebelumnya, tetapi penyampaian Liberation Day yang terakhir oleh AS tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Ia menandakan perubahan seismik dalam perubahan global," ujar PM Lawrence Wong dalam video berdurasi 5:13 menit.

"Era globalisasi, berdasarkan peraturan dan perubahan bebas telah berakhir. Kami telah memasuki fase baru, yang lebih arbitrari, perlindungan, dan berbahaya. Selama berabad-abad, AS merupakan landasan bagi ekonomi bebas di dunia. AS memimpin perubahan bebas dan memanfaatkan usaha untuk membangun sistem perubahan multilateral yang terpengaruh dengan peraturan dan norma yang jelas, di mana negara dapat mencapai manfaat melalui perubahan," paparnya.

Sistem World Trade Organization (WTO) ini, ujar PM Singapura, membawa stabilitas dan kemanusiaan yang tidak terlepas ke dunia dan ke AS sendiri. "Sejujurnya, sistem ini tidak sempurna. Singapura dan banyak yang lain telah bertanya lama untuk reformasi, untuk mengubah peraturan dan membuat sistem lebih baik. Tetapi apa yang AS sedang lakukan sekarang bukan reformasi. Ia meninggalkan seluruh sistem yang telah diciptakan. Pemanfaatan terbaru dari tarif resiprokal, negara demi negara, adalah penolakan sepenuhnya framework WTO. AS telah menempatkan Singapura di tingkat terbawah, dengan tarif 10%."

"Jadi, dampak langsung terhadap kita mungkin terbatas untuk saat ini. Tetapi, ada konsekuensi yang lebih luas dan profus. Jika negara lain mengambil langkah yang sama dengan AS, meninggalkan WTO, dan berdagang hanya dengan ketentuan yang diinginkan mereka, negara demi negara, itu akan menyebabkan masalah bagi semua negara, terutama negara kecil seperti Singapura," jelasnya.

"Kita mengambil risiko dikeluarkan, terpinggirkan dan ditinggalkan. Kita juga bisa mengharapkan respons global yang kuat terhadap tarif AS."

Dalam pandangannya, Singapura telah memutuskan untuk tidak memimpin tarif retaliatif. "Tetapi negara lain mungkin tidak mengambil langkah yang sama. Kemungkinan terjadinya perang dagang global semakin meningkat. Dampak dari tarif yang lebih tinggi, serta ketidakyakinan apa yang bisa dilakukan negara lain, akan berat secara dunia pada ekonomi global.

Menurutnya, perdagangan dan investasi internasional akan menderita dan pertumbuhan global akan melambat.

"Singapura akan menerima pukulan yang lebih besar daripada yang lain, karena kita bergantung berat pada perdagangan," ucapnya lagi.

PM Singapura itu kemudian menceritakan bahwa "pertama kali dunia mengalami hal seperti ini adalah pada tahun 1930. Perang dagang meningkat menjadi konflik bersenjata dan akhirnya perang dunia kedua. Tidak ada yang bisa mengatakan bagaimana situasi saat ini akan berlaku dalam beberapa bulan atau tahun yang akan datang. Tetapi kita harus waspada tentang bahaya yang sedang berkembang di dunia."

PM Lawrence Wong mengatakan bahwa institusi global semakin lemah. Menurutnya norma internasional sedang berubah. Lebih banyak negara akan bertindak berdasarkan keinginan diri mereka, dan menggunakan kuasa atau tekanan untuk mendapatkan jalan mereka.

"Ini adalah kenyataan pahit hari ini. Kita akan tetap berhati-hati. Kita akan membangun kemampuan kita. Kita akan memperkuat jaringan pertemanan kita dengan negara yang berpikir sama. Kami akan lebih siap daripada negara lain dengan cadangan, kohesi, dan tekad kita. Tetapi kita harus berhati-hati untuk menghadapi lebih banyak kejutan di masa mendatang.

"Keamanan dan stabilitas global yang kita tahu tidak akan kembali dengan cepat. Kita tidak bisa mengharapkan bahwa peraturan yang melindungi negara kecil akan tetap bertahan. Saya berbagi hal ini dengan Anda agar kita semua bisa bersiap secara mental, agar kita tidak terkejut. Janganlah kita terbuai dalam rasa puas diri. Risikonya nyata, dan taruhannya tinggi. Perjalanan di depan akan lebih sulit," tuturnya lagi.

Tetapi jika kita tetap teguh dan bersatu, ucapnya di akhir video, "Singapura akan terus bertahan di tengah dunia yang penuh masalah ini."

Donald Trump menilai, tarif akan mendorong konsumen AS untuk membeli lebih banyak barang buatan AS sehingga meningkatkan ekonomi negara dan meningkatkan jumlah pajak yang dikumpulkan.

Donald Trump juga ingin perkecil kesenjangan antara nilai barang yang diimpor AS dan barang yang diekspor ke negara lain. Ia menilai, AS telah dimanfaatkan dan dijarah oleh orang asing.

Misalnya AS mengalami defisit perdagangan USD 213 miliar dengan Uni Eropa pada 2024. Tarif pertama yang diumumkan Trump selama masa jabatan presiden saat ini menargetkan mitra dagang utama AS yakni China, Meksiko dan Kanada.

Ia menuturkan ingin berbuat lebih banyak untuk hentikan migran dan narkoba mencapai AS. Trump memberlakukan tarif 10% untuk barang-barang Cina, yang kemudian digandakan menjadi 20%.

Ia mengumumkan tarif 25% untuk barang-barang dari Meksiko dan Kanada, dan tarif 10% untuk impor energi Kanada, meskipun tarif tersebut telah ditunda dan diubah.

Ia juga telah memberlakukan tarif 25% untuk semua impor baja dan aluminium, dan tarif 25% untuk semua mobil buatan luar negeri - dengan tarif 25% untuk suku cadang mobil yang akan diberlakukan di kemudian hari.

Trump sebelumnya menolak untuk mengesampingkan kemungkinan resesi sebagai akibat dari kebijakan perdagangannya. Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan tarif "layak" meskipun menyebabkan kemerosotan ekonomi.   

Mengutip BBC, tarif merupakan pajak tambahan yang dikenakan pada baranng yang diimpor dari negara lain. Biasanya tarif adalah persentase dari nilai suatu prodik. Misalkan tarif 25 persen pada produk seharga USD 10, akan berarti biaya tambahan sebesar USD 2,50.

Perusahaan yang membawa barang asing ke negara tersebut harus membayar pajak kepada pemerintah.

Perusahaan dapat memilih untuk membebankan sebagian atau seluruh biaya kepada pelanggan, atau dapat memutuskan untuk mengimpor lebih sedikit barang asing.