Trump Perintahkan Blokade Kapal Tanker Pembawa Minyak Venezuela, Sebut Rezim Maduro Organisasi Teroris Asing

Liputan6.com, Washington, DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Selasa (16/12/2025) mengatakan bahwa ia telah memerintahkan blokade terhadap kapal-kapal tanker yang mengangkut minyak Venezuela, yang berada di bawah sanksi AS. Langkah tersebut merupakan eskalasi tekanan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan diyakini dimaksudkan untuk semakin menekan perekonomian negara Amerika Selatan itu.

Pengumuman ini disampaikan setelah pasukan AS pekan lalu menyita sebuah kapal tanker minyak di lepas pantai Venezuela, sebuah tindakan yang tidak lazim dan menyusul pengerahan kekuatan militer AS di kawasan tersebut.

Dalam unggahan media sosial pada Selasa malam, Trump menuduh Venezuela menggunakan pendapatan minyak untuk mendanai perdagangan narkoba dan kejahatan lainnya.

Trump juga menyatakan bahwa pengerahan militer AS akan terus ditingkatkan sampai Venezuela menyerahkan minyak, tanah, dan aset-aset lainnya kepada AS, meskipun tidak jelas dasar klaim AS atas sumber daya tersebut.

"Venezuela sepenuhnya dikepung oleh armada terbesar yang pernah disusun dalam sejarah Amerika Selatan," tulis Trump di platform media sosial miliknya. "Armada ini hanya akan terus membesar dan guncangan yang mereka rasakan akan seperti yang belum pernah mereka alami sebelumnya — Sampai pada saat mereka mengembalikan kepada AS seluruh minyak, tanah, dan aset lain yang sebelumnya mereka curi dari kami."

Melansir Associated Press, pejabat Pentagon menolak memberikan penjelasan lebih lanjut dan merujuk semua pertanyaan terkait unggahan tersebut kepada Gedung Putih.

Pemerintah Venezuela pada hari Selasa merilis pernyataan yang menuduh Trump melanggar hukum internasional, prinsip perdagangan bebas, dan kebebasan navigasi.

Pemerintah Venezuela menyebut ancaman tersebut sebagai tindakan yang sembrono dan serius.

"Melalui unggahan di media sosialnya, ia memperlakukan minyak, tanah, dan kekayaan mineral Venezuela seolah-olah merupakan miliknya sendiri," bunyi pernyataan tersebut. "Karena itu, ia menuntut agar Venezuela segera menyerahkan seluruh kekayaannya. Presiden AS, dengan cara yang sepenuhnya tidak rasional, bermaksud memberlakukan apa yang ia sebut sebagai blokade laut terhadap Venezuela untuk mencuri kekayaan yang menjadi milik bangsa kami."

Pemerintahan Maduro, menurut pernyataan tersebut, berencana membawa persoalan ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pengerahan militer AS di kawasan Karibia dan Pasifik timur telah disertai dengan serangkaian serangan terhadap kapal-kapal di perairan internasional. Kampanye ini telah menarik pengawasan dari kedua partai politik di Kongres AS.

Sedikitnya 95 orang dilaporkan tewas dalam 25 serangan yang diketahui terhadap kapal-kapal tersebut. Trump selama berminggu-minggu sebelumnya telah mengatakan bahwa AS akan memperluas kampanye militernya melampaui laut dan mulai melakukan serangan di darat.

Pemerintahan Trump membela operasi tersebut dengan menyatakan bahwa langkah itu berhasil mencegah narkoba mencapai wilayah AS dan menepis kekhawatiran operasi itu melampaui batas-batas peperangan yang sah secara hukum.

Meski demikian, kepala staf Trump, Susie Wiles, dalam sebuah wawancara dengan Vanity Fair yang diterbitkan pada hari Selasa, menyatakan kampanye tersebut juga merupakan bagian dari upaya untuk menekan dan menggulingkan pemerintahan Maduro.

Wiles mengungkapkan bahwa Trump ingin terus meledakkan kapal-kapal sampai Maduro menyerah.

Pengumuman blokade pada Selasa malam dipercaya memiliki tujuan yang sejalan dengan pernyataan itu.

Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia dan memproduksi sekitar 1 juta barel minyak per hari. Pendapatan dari sektor minyak telah lama menjadi penopang utama perekonomian negara tersebut.

Sejak pemerintahan Trump mulai memberlakukan sanksi terhadap sektor minyak Venezuela pada tahun 2017, pemerintahan Maduro mengandalkan armada bayangan kapal tanker tanpa bendera untuk menyalurkan minyak mentah ke pasar global. 

Perusahaan minyak milik negara Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) telah tersingkir dari pasar minyak internasional akibat sanksi AS. Sebagian besar ekspornya dijual dengan potongan harga besar melalui pasar gelap di China.

Pada bulan Oktober, Trump menanggapi laporan bahwa dalam beberapa bulan terakhir Maduro telah menawarkan kepemilikan saham dalam minyak dan kekayaan mineral lainnya milik Venezuela, sebagai upaya untuk meredakan tekanan yang semakin meningkat dari AS. 

"Dia menawarkan segalanya," kata Trump saat itu. "Kalian tahu kenapa? Karena dia tidak mau main-main dengan AS."

Namun, hingga kini belum jelas bagaimana AS akan melaksanakan apa yang Trump sebut sebagai "BLOKADE TOTAL DAN MENYELURUH TERHADAP SEMUA KAPAL TANKER" yang mengangkut minyak Venezuela di bawah sanksi.

Angkatan Laut AS saat ini memiliki 11 kapal di kawasan tersebut, termasuk sebuah kapal induk dan beberapa kapal serbu amfibi, yang dilengkapi helikopter, pesawat V-22 Osprey, serta pesawat patroli maritim P-8 Poseidon. Aset-aset itu memberikan kemampuan luas bagi militer AS untuk memantau lalu lintas laut keluar dan masuk Venezuela.

Dalam unggahannya, Trump menyatakan pula, "Rezim Venezuela telah ditetapkan sebagai ORGANISASI TERORIS ASING", meskipun tidak jelas dasar pernyataan tersebut. Penetapan organisasi teroris asing secara historis biasanya diterapkan pada aktor non-negara, bukan pada pemerintahan berdaulat.

Venezuela sendiri tidak termasuk dalam daftar negara yang oleh AS secara resmi ditetapkan sebagai sponsor terorisme.