Dubes Rusia Jawab Tuduhan soal Perang Hibrida: Uni Eropa Justru Pelakunya

Liputan6.com, Jakarta - Duta Besar (Dubes) Federasi Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov menolak keras tuduhan Uni Eropa yang menyebut Rusia terlibat dalam perang hibrida terhadap negara-negara anggota blok itu. Menurutnya, tudingan tersebut justru berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.

"Justru Uni Eropa yang melakukan perang hibrida terhadap negara saya, karena ini bukan hanya soal medan perang," ujar Dubes Tolchenov pada Jumat (19/12/2025) di Jakarta, saat menjawab pertanyaan Liputan6.com mengenai tuduhan Uni Eropa terkait perang hibrida.

Ia menjelaskan bahwa perang hibrida tidak semata-mata berkaitan dengan operasi militer, tetapi mencakup pula perang informasi. Menurutnya, Rusia menghadapi kampanye disinformasi yang sistematis.

"Ketika berbicara tentang perang hibrida, itu juga berarti perang informasi. Dan mereka mencoba menyebarkan informasi yang dipalsukan dan tidak menyampaikan kebenaran," tuturnya.

Dubes Tolchenov menyoroti apa yang ia sebut sebagai standar ganda dalam pemberitaan internasional mengenai korban sipil dalam konflik Ukraina. Ia mengatakan perhatian dunia hanya tertuju pada korban di Ukraina, sementara korban di wilayah Rusia dan daerah lain tidak mendapat sorotan yang sama.

"Mereka selalu berteriak ketika ada warga sipil yang meninggal di Ukraina, tetapi tidak ada yang menceritakan tentang orang-orang yang meninggal akibat penembakan, bom, dan peluru dari Ukraina di negara saya," bebernya.

Selain isu perang hibrida, Dubes Tolchenov mengkritik keras pembahasan Uni Eropa dan Dewan Eropa mengenai rencana penggunaan aset Rusia yang dibekukan di negara-negara Barat. Menurutnya, langkah tersebut tidak sah dan melanggar prinsip hukum internasional.

"Jumlahnya ratusan miliar. Dan mereka ingin, menurut istilah saya, mencuri uang ini," tegasnya.

Ia menyatakan bahwa Bank Sentral Rusia telah mengeluarkan pernyataan resmi dan siap menempuh jalur hukum jika memang aset Rusia digunakan secara ilegal.

"Bank Sentral Rusia siap mengajukan gugatan hukum terhadap Uni Eropa, terhadap institusi mana pun di Uni Eropa yang mencoba menggunakan aset Rusia ini secara ilegal," ucapnya, seraya menambahkan bahwa gugatan akan diajukan di pengadilan Rusia maupun pengadilan internasional.

Dubes Tolchenov menggambarkan rencana penggunaan aset itu sebagai bentuk perampokan.

Ia memperingatkan bahwa praktik pembekuan dan penggunaan aset negara lain dapat menjadi preseden berbahaya bagi negara-negara di luar Eropa, termasuk Indonesia.

"Hari ini mereka melakukannya terhadap Rusia. Besok mereka bisa melakukannya terhadap Indonesia," kata dia.

Menurutnya, banyak perusahaan Indonesia memiliki aset di Uni Eropa dan Amerika Serikat yang disimpan dalam euro maupun dolar, sehingga berpotensi terdampak jika praktik tersebut dinormalisasi.

"Jika keesokan harinya seseorang mengatakan bahwa Indonesia tidak demokratis atau alasan lainnya, mereka akan membekukan uang Anda dan menggunakannya," lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa Rusia kini berada di garis depan dalam isu ini, bukan hanya demi kepentingan nasionalnya sendiri, tetapi juga demi prinsip global.

Menutup pernyataannya, ia menyoroti apa yang ia anggap sebagai kontradiksi dalam sikap negara-negara Barat terhadap prinsip ekonomi dan hak kepemilikan.

"Selama ini mereka mengajarkan bahwa uang dan properti milik individu bersifat sakral dan wajib dihormati dalam kondisi apa pun. Namun ketika yang dimaksud adalah uang Rusia, prinsip tersebut seolah tidak lagi berlaku," ungkap Dubes Tolchenov.

Menurut laporan kantor berita Anadolu, para pemimpin Uni Eropa pada Kamis (18/12) secara tegas mengutuk seluruh serangan hibrida terbaru yang menargetkan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, dengan menuding adanya kampanye yang semakin intensif oleh Rusia dan Belarus.

Dalam pertemuan Dewan Eropa yang berlangsung di Brussels, para pemimpin Uni Eropa menyerukan percepatan upaya untuk memperkuat ketahanan Uni Eropa, melindungi infrastruktur kritis, serta meningkatkan kemampuan untuk mencegah, menangkal, dan merespons ancaman hibrida.

Uni Eropa menyatakan kesiapan untuk menggunakan seluruh instrumen kebijakan yang relevan, termasuk kemungkinan penerapan langkah-langkah sanksi tambahan terhadap Rusia dan Belarus. 

Para pemimpin Uni Eropa memperingatkan bahwa ancaman hibrida—mulai dari serangan siber dan disinformasi hingga sabotase infrastruktur—menimbulkan risiko yang semakin besar bagi keamanan kawasan, seraya menegaskan bahwa perang di Ukraina dan dampak luasnya tetap menjadi tantangan eksistensial bagi keamanan Eropa dan global.