Spesifikasi Boeing 747-8, Pesawat Hadiah Donald Trump dari Qatar yang Harganya Tembus Rp6,6 Triliun

Liputan6.com, Washington D.C - Sebuah pesawat Boeing 747-8 Intercontinental yang dijuluki Queen of the Skies atau Ratu Langit dalam industri penerbangan tengah dipersiapkan pemerintah Qatar untuk menjadi pesawat kepresidenan baru Donald Trump atau 'Air Force One'. Demikian menurut berbagai laporan media.

"Fakta bahwa Departemen Pertahanan mendapatkan hadiah, gratis, pesawat Boeing 747 untuk sementara menggantikan Air Force One berusia 40 tahun dalam transaksi yang transparan, justru membuat Demokrat marah sampai mereka memaksa kita membayar harga tertinggi," tulis Donald Trump di Truth Social terkait hadiah dari Qatar tersebut.

Pejabat AS yang mengetahui hal ini mengungkapkan kepada The New York Times bahwa pemerintahan Trump akan menerima pesawat mewah Boeing 747-8 sebagai sumbangan dari Keluarga Kerajaan Qatar untuk memutakhirkan Air Force One yang ada.

Dua pejabat tinggi AS menyebut setelah masa jabatan Donald Trump berakhir, pesawat ini akan disumbangkan ke perpustakaan kepresidenan Donald Trump. Namun pemerintah Qatar menyatakan ini murni transfer "antar-pemerintah".

Berikut ini spesifikasi Boeing 747-8 yang disiapkan pemerintah Qatar untuk hadiah Donald Trump, mengutip situs Mint, Rabu (14/5/2025):

Pesawat ini pertama kali dijual ke maskapai Lufthansa pada April 2012 dan menjadi salah satu pesawat terbesar yang pernah beroperasi.

• Kapasitas: 100 penumpang (versi khusus) atau 410 penumpang (versi komersial).
• Jangkauan: 13.650 km (bisa menghubungkan dua kota mana pun di dunia).
• Material: Paduan logam canggih tahan korosi, komposit karbon, titanium, dan baja.
• Berat Lepas Landas: 447.700 kg (termasuk kargo dan penumpang).
• Kecepatan: Mach 0.86 (tercepat di armada Boeing).
• Mesin: GEnx - mesin turbofan paling efisien dan senyap di dunia.
• Pesawat memiliki panjang 76,3 meter dengan lebar sayap 68,4 meter.
• Harga dasar pesawat sekitar $400 juta atau berkisar Rp6,6 triliun  (tergantung spesifikasi).
• Biaya pengembangan diperkirakan $4 miliar+ atau lebih dari Rp66,3 triliun untuk berbagai varian seri 747.

Adapun wacana hadiah pesawat dari Qatar untuk Donald Trump ini menuai kontroversi dan kritik karena sejumlah hal berikut:

• Potensi konflik kepentingan dengan pemberian hadiah dari pemerintah asing.
• Rencana alih kepemilikan ke perpustakaan Trump pasca-kepresidenan.
• Penolakan dari kalangan Demokrat yang menuntut transparansi.

Kendati demikian, Pemerintah Qatar menegaskan ini murni kerja sama pemerintah, sementara pihak Donald Trump menyebutnya solusi efisien tanpa membebani anggaran negara.

Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menerima jet mewah yang disumbangkan oleh pemerintah Qatar menuai kontroversi dan kekhawatiran serius di kalangan pakar intelijen serta pejabat pemerintah.

Jet tersebut dikabarkan akan digunakan sebagai pesawat kepresidenan Air Force One, yang memiliki sistem komunikasi dan pertahanan canggih untuk melindungi presiden AS saat bepergian.

Trump membela rencana tersebut dalam pidatonya di Gedung Putih pada Senin, menyebut sumbangan itu sebagai "isyarat yang luar biasa."

"Saya tidak akan menolak tawaran seperti itu. Maksud saya, saya bisa saja bertindak bodoh dan berkata, 'Tidak, kami tidak ingin pesawat gratis yang sangat mahal.' Tapi menurut saya, ini adalah isyarat yang luar biasa," ujar Trump, dikutip dari laman ABC, Selasa (13/5/2025).

Namun, Senator Jack Reed dari Partai Demokrat, yang juga anggota senior Komite Angkatan Bersenjata Senat, menentang keras rencana itu. Ia menyebut penggunaan pesawat dari negara asing sebagai Air Force One berisiko tinggi dalam hal kontraintelijen.

"Langkah ini menunjukkan sikap ceroboh terhadap keamanan nasional dan mencerminkan niat berbahaya untuk menukar kepentingan AS demi keuntungan pribadi," kata Reed. "Ini merusak martabat jabatan presiden dan mengkhianati kepercayaan rakyat AS."

Air Force One: Lebih dari Sekadar Jet Pribadi

Saat ini, armada Air Force One terdiri dari dua pesawat Boeing 747-200 yang telah digunakan sejak 1990. Meski berusia lebih dari 35 tahun, kedua pesawat ini masih dianggap sebagai salah satu yang paling aman di dunia. Pesawat ini dilengkapi sistem pertahanan antirudal, teknologi komunikasi tahan ledakan nuklir, dan fasilitas medis untuk operasi darurat. Semua sistem ini dirancang agar presiden bisa memimpin negara dari udara dalam kondisi darurat sekalipun.

John Cohen, mantan pejabat sementara Keamanan Dalam Negeri, mengatakan bahwa setiap kendaraan atau bangunan yang digunakan presiden otomatis menjadi target bernilai tinggi bagi badan intelijen asing.

"Pesawat ini dirancang bukan hanya untuk keselamatan fisik presiden, tapi juga menjamin komunikasi yang aman dengan militer, kabinet, dan pemimpin lainnya," ujarnya.

Jet mewah yang ditawarkan oleh Qatar adalah Boeing 747-8, dan jika digunakan sebagai Air Force One, perlu dipasangi ulang semua sistem keamanan dan komunikasi milik AS. Proses ini dinilai sangat kompleks dan memakan waktu.

Darrell Blocker, mantan agen CIA, menyebut rencana ini sebagai "mimpi buruk kontraintelijen."

"Sangat sulit memastikan bahwa pesawat buatan negara asing tidak dipasangi perangkat penyadap. Ini bukan langkah yang cerdas dari sudut pandang intelijen," kata Blocker.

Ia bahkan membandingkannya dengan kasus pembangunan Kedutaan Besar AS di Moskow pada 1980-an, yang harus dihancurkan karena ditemukan alat penyadap di hampir setiap sudut bangunan.

"Ingat kisah kuda Troya? Ini bisa jadi kasus serupa," sindirnya.

Menurut John Cohen, mantan pejabat sementara Keamanan Dalam Negeri, agar pesawat itu benar-benar aman digunakan, militer harus membongkarnya hingga ke rangkanya untuk memastikan tidak ada perangkat mata-mata yang tersembunyi. Terlebih, Qatar diketahui memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara seperti Iran, Rusia, dan Tiongkok, yang memperbesar kekhawatiran akan keamanan nasional AS.

Hingga kini, pihak Gedung Putih belum memberikan tanggapan atas kekhawatiran ini. Namun, Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa "detail hukum" dari sumbangan tersebut sedang dikerjakan, dan prosesnya akan dilakukan secara transparan dan sesuai hukum.

Trump sendiri menyatakan bahwa ia tidak akan menggunakan pesawat itu setelah masa jabatannya berakhir. Namun, laporan menyebut bahwa jet tersebut akan digunakan sebagai Air Force One hingga akhir masa jabatan Trump, dan setelah itu akan diserahkan kepada yayasan perpustakaan kepresidenannya.

Jika pesawat benar-benar beralih kepemilikan ke yayasan, sistem teknologi sensitif yang dipasang sebelumnya kemungkinan besar harus dilepas demi menjaga kerahasiaan dan keamanan negara.

Penilaian Akhir Bergantung pada Keamanan Nasional

Cohen menegaskan bahwa keputusan akhir seharusnya bergantung pada penilaian komunitas intelijen dan militer.

"Jika mereka menjalankan tugasnya, tim keamanan nasional presiden harus menjelaskan seluruh tingkat risiko, mulai dari kemungkinan penyadapan komunikasi hingga besarnya upaya yang dibutuhkan untuk mengamankan pesawat tersebut. Dengan informasi itu, barulah presiden bisa mengambil keputusan yang benar," tutupnya.

Rencana ini menyoroti perdebatan antara kepentingan diplomatik, keamanan nasional, dan kepatutan seorang pemimpin dalam menerima ‘hadiah’ dari negara asing — terlebih ketika hadiah tersebut bisa berpotensi menjadi ancaman.