Pilpres Korea Selatan: Pemimpin Oposisi Lee Jae-myung Menang, Capres Partai Berkuasa Akui Kekalahan

Liputan6.com, Seoul - Kandidat dari Partai Demokrat, Lee Jae-myung, terpilih sebagai presiden Korea Selatan dalam pemilu yang digelar pada Selasa (3/6/2025), tepat enam bulan setelah dia berhasil menerobos barikade militer demi memberikan suara menentang dekret darurat militer yang diberlakukan oleh Yoon Suk Yeol.

Kemenangan Lee diperkirakan akan membawa perubahan besar dalam lanskap politik di negara ekonomi terbesar keempat di Asia itu, setelah gelombang penolakan terhadap darurat militer menjatuhkan Yoon, pendatang baru dari kalangan konservatif yang sebelumnya mengalahkan Lee dalam pemilu 2022 dengan selisih tipis.

Hampir 80 persen dari 44,39 juta pemilih yang memenuhi syarat di Korea Selatan menggunakan hak pilih mereka—menjadi tingkat partisipasi tertinggi dalam pemilu presiden sejak 1997. Lee menyebut pemilu ini sebagai "hari penghakiman" terhadap kebijakan darurat militer Yoon dan kegagalan Partai Kekuatan Rakyat (PPP) untuk mengambil jarak dari keputusan tersebut. Demikian seperti dilansir CNA.

Menurut data dari Komisi Pemilihan Nasional, dengan lebih dari 99 persen suara telah dihitung, Lee memperoleh 49,3 persen suara, mengungguli kandidat PPP Kim Moon-soo yang meraih 41,3 persen.

Kim mengakui kekalahan dalam pidatonya, mengucapkan selamat kepada Lee atas kemenangannya, dan mengatakan dia menerima keputusan rakyat dengan rendah hati.   

Lee memang telah lama difavoritkan untuk menang. Para pendukungnya bersorak gembira ketika hasil jajak pendapat dari berbagai stasiun TV utama Korea menunjukkan kemenangan telak atas Kim.

Dalam pidato singkat kepada para pendukung yang berkumpul di luar gedung parlemen setelah tempat pemungutan suara ditutup, Lee menyatakan bahwa dirinya akan menjalankan tugas sebagai presiden dan membawa persatuan bagi negara.

"Kita bisa mengatasi kesulitan sementara ini dengan kekuatan kolektif rakyat kita, yang memiliki kemampuan luar biasa," ujarnya.

Dia juga berjanji akan menghidupkan kembali perekonomian dan mencari perdamaian dengan Korea Utara yang bersenjata nuklir melalui dialog dan kekuatan.

Dekret darurat militer serta enam bulan kekacauan politik yang menyusulnya—termasuk tiga presiden sementara dan berbagai persidangan pidana atas tuduhan pemberontakan terhadap Yoon serta beberapa pejabat tinggi—telah menjadi kehancuran politik yang mengejutkan bagi mantan presiden tersebut dan secara efektif menyerahkan jabatan presiden kepada rival utamanya.

Yoon dimakzulkan oleh parlemen yang dipimpin oleh Lee, lalu dicopot dari jabatan oleh Mahkamah Konstitusi pada April, kurang dari tiga tahun masa jabatannya yang seharusnya lima tahun. Peristiwa ini memicu pemilu dadakan yang kini diperkirakan akan mengubah arah kepemimpinan politik dan kebijakan luar negeri negara sekutu utama Amerika Serikat itu.

Lee menuduh PPP telah membiarkan upaya darurat militer Yoon dengan tidak berusaha lebih keras menggagalkannya dan bahkan mencoba menyelamatkan posisi Yoon sebagai presiden.

Kim sendiri adalah menteri tenaga kerja di bawah pemerintahan Yoon saat darurat militer dideklarasikan pada 3 Desember 2024.

"Saya ada di sini pada 3 Desember saat darurat militer diumumkan dan 14 Desember saat Yoon dimakzulkan," kata Choi Mi-jeong (55), seorang guru sains yang berkumpul di luar parlemen untuk mendengar pidato Lee. "Sekarang Lee Jae-myung menjadi presiden. Saya berharap dia akan menjadi pemimpin yang membela rakyat biasa—bukan elite yang sudah lama berkuasa, bukan segelintir orang kaya."

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Tammy Bruce mengatakan dalam sebuah pengarahan bahwa Washington masih menunggu sertifikasi resmi sebelum memberikan pernyataan.

Hasil resmi dijadwalkan akan disertifikasi oleh Komisi Pemilihan Nasional pada Rabu pagi setelah surat suara dipilah dan dihitung dengan mesin, lalu diverifikasi secara manual oleh petugas pemilu sebanyak tiga kali demi memastikan keakuratan.

Beberapa jam kemudian, upacara pelantikan direncanakan akan digelar.