Pemerintahan Belanda Bubar setelah Pemimpin Kanan Ekstrem Geert Wilders Tarik Diri dari Koalisi

Liputan6.com, Amsterdam - Pemerintah Belanda bubar setelah Geert Wilders menarik partai sayap kanan ekstremnya dari koalisi akibat perselisihan terkait kebijakan migrasi.

Perdana Menteri Dick Schoof mengonfirmasi pada Selasa (3/6/2025) bahwa dirinya mengundurkan diri dan telah mengajukan pengunduran diri kabinet kepada Raja Willem-Alexander.

Dalam pernyataan yang disiarkan televisi setelah rapat darurat kabinet, Schoof mengatakan keputusan Wilders untuk menarik dukungan partainya, PVV, adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak perlu.

"Menurut saya, ini seharusnya tidak terjadi," tambahnya seperti dilansir BBC.

Perselisihan yang memicu bubarnya pemerintahan ini terjadi setelah Wilders mendorong diterapkannya 10 kebijakan tambahan terkait suaka, termasuk penghentian sementara pengajuan suaka, menghentikan pembangunan pusat penampungan, dan membatasi penyatuan kembali keluarga pencari suaka.

Schoof sempat melakukan upaya terakhir dengan mengajak para pemimpin partai koalisi untuk bertemu pada Selasa pagi, namun pertemuan itu hanya berlangsung satu menit sebelum Wilders keluar ruangan dan mengakhiri koalisi.

"Tidak ada tanda tangan untuk rencana suaka kami. PVV keluar dari koalisi," tulis Wilders di platform media sosial X.

Melansir DW, belum ada tanggal yang ditetapkan untuk pemilu, namun kemungkinan tidak akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.    

Banyak pemimpin politik menyampaikan keterkejutan dan kemarahan karena beberapa tuntutan Wilders sebenarnya sudah ada dalam kesepakatan koalisi dan tidak dihalangi untuk dijalankan oleh partai-partai lainnya.

Sebagian besar usulan tambahan dari Wilders sebelumnya telah ditolak dalam pembicaraan koalisi karena adanya kekhawatiran dari sisi hukum.

Keputusan Wilders mengakhiri koalisi yang disebut sudah tidak nyaman sejak awal, yang dibentuk pada Juli 2024 setelah berbulan-bulan negosiasi politik pasca pemilu tahun sebelumnya.

Partai PVV yang anti-imigrasi dan berhaluan kanan ekstrem adalah partai terbesar. Anggota koalisi lainnya adalah partai konservatif-liberal VVD, Gerakan Warga Petani (BBB), dan partai tengah New Social Contract.

Sejak awal, koalisi digambarkan bak pernikahan karena kebutuhan semata, penuh dengan pertengkaran internal, dan kesulitan dalam mewujudkan berbagai kebijakan yang pernah dibanggakan.

Pemimpin VVD Dilan Yesilgoz mengatakan langkah Wilders sangat tidak bertanggung jawab. Dia menambahkan, "Ini sama sekali bukan soal suaka."

"Saya pikir Wilders mengkhianati Belanda," kata Wakil Perdana Menteri Mona Keijzer dari BBB.

Wilders sendiri cukup percaya diri. Pada Selasa dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia berniat menjadi perdana menteri Belanda dan memastikan PVV menjadi lebih besar dari sebelumnya dalam pemilu mendatang.

Dalam sistem politik Belanda, untuk menjadi perdana menteri seseorang harus membentuk koalisi mayoritas di parlemen yang beranggotakan 150 kursi.