FPCI Putar Film Dokumenter Konflik Aceh dan Jalan Panjang Menuju Perdamaian

Liputan6.com, Jakarta - Konflik panjang Aceh dirangkum dalam bentuk film dokumenter ditayangkan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) yang berjudul Solidarity Screening of the documentary The Last Accord: War, Apocalypse, and Peace in Aceh.

Film dokumenter ini merekam kekacauan masa lalu di Aceh yang terjadi dari konflik hingga bencana tsunami menuju perdamaian dan kemanusiaan yang merata. Peringatan tsunami ini juga menyoroti bencana yang melanda Sumatera, di mana adanya penggalangan dana untuk membantu korban yang terdampak.

Pemutaran film yang digelar pada sore hari (18/12) menghadirkan para pembuat kebijakan, masyarakat sipil, dan media di Plaza Senayan XXI, Jakarta Pusat. Mereka menyaksikan bagaimana Aceh menghadapi berbagai tantangan dari bencana tsunami pada 26 Desember 2004 yang mulainya konflik panjang membuat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melemah menuju keamanan masyarakat dan perdamaian.

Dalam film dokumenter, pendiri FPCI, Dino Patti Djalal, menyoroti kekuatan masyarakat Aceh saat tsunami pertama yang dapat bertahan hidup di tengah ketimpangan dukungan pemerintah terhadap perdamaian yang menyebabkan konflik di waktu bersamaan.

Sementara itu, tsunami kedua yang disebutkan Gubernur Mualem menunjukkan tantangan berkelanjutan yang mengharapkan bantuan serta menghadirkan kesadaran kemanusiaan yang bersatu untuk memberi dukungan bagi masyarakat terdampak.

Kehidupan realita terhadap kebijakan tidak adil ini membuat mereka mempelajari Timor Timur (sekarang Timor Leste), yang dapat memisahkan diri dari Indonesia telah menginspirasi Aceh untuk mengikuti jejaknya menjadi kerajaan independen.

Hal ini dipicu dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan. Meski sumber daya alam banyak, ketimpangan ekonomi dan pengelolaan yang tidak adil menambah kekesalan masyarakatnya untuk kehidupan yang stabil.

Adanya Gerakan Aceh Muda (GAM) untuk mencapai perundingan perdamaian dengan pemerintah dalam memberikan pembagian wewenang yang adil, hingga hal tersebut mencapai kesepakatan damai di Helsinki, Finlandia.

Dino menegaskan bahwa mencegah terulangnya kejadian serupa ini dari pemerintah yang seharusnya dapat memberikan respon aktif. Artinya, mendengarkan dan memahami kebutuhan masyarakat melalui komunikasi yang terbuka sebelum ketegangan berkembang menjadi konflik.

Selain tantangan politik, bencana alam yang menghantam Aceh telah menimbulkan banyak korban jiwa, sehingga pelajaran yang dapat dipetik untuk menghadapi kemungkinan bencana di masa mendatang ini tetap menjalin hubungan dan kerja sama erat antara masyarakat dan pemerintah, di mana adanya unsur kepemimpinan yang mampu menggerakkan seluruh pihak dan sumber daya untuk menghadapi krisis.

Berbagai pihak harus bekerja sama, hal ini juga disampaikan dalam wawancara bersama Pendiri FPCI, Dino Patti Djalal, yang menekankan pentingnya membangun hubungan baik dan perdamaian untuk menjaga kerukunan antar pihak.

"Baik pemerintah, TNI, Polri, BNPB, semua kementerian semua ormas, dan lain sebagainya. Jangan ada saling meledek satu sama lain, karena yang kita butuhkan adalah kesatuan dan gotong royong. Dan juga ketangguhan (warga Aceh) karena waktu tsunami Aceh itu banyak orang yang kehilangan semangat," ucapnya.

Pada akhir pemutaran juga diberikan secara simbolis hasil penggalangan untuk Sumatera kepada PMI yang telah mencapai Rp66.950.000 oleh Dino Patti Djalal bersama sang ibunda, Zurni Jalal, dengan dihadiri Dubes Niniek Kun Naryatie, Kepala Adaptasi Iklim dan Urusan Lingkungan Hidup Palang Merah Indonesia, dan Marsda TNI (Purn) Tribowo Budi, Kepala Manajemen Bencana di Palang Merah Indonesia.

Dalam penyerahannya, perwakilan PMI yang menerima donasi, Marsda TNI (Purn) Tribowo Budi, mengucapkan rasa terima kasihnya terhadap dana bantuan yang diterima untuk Sumatera.

"Kami berterima kasih kepada Pak Dino Patti Djalah yang sudah menginisiasi dan penggalangan dana melalui pemutaran film Aceh. Kami atas nama PMI berterima kasih setinggi-tingginya dan akan mendistribusikan dana ini sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan," ucapnya.

Film dokumenter yang ditayangkan ini telah menampilkan bagaimana ketangguhan dan kemampuan beradaptasi menghadapi berbagai jenis bencana dan menghapus ketimpangan di masyarakat untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan.

Selain itu, memberikan kesadaran untuk turut berkontribusi membantu masyarakat di Sumatera sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian dalam kemanusiaan.

Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan selama 8 jam. Yaqut kembali diperiksa terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota haji tambahan di Kementerian Agama periode 2023-2024.