Angka Kematian Akibat Kanker Serviks Tinggi, Kepala BPOM Ajak ASN Vaksinasi HPV

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan angka kematian atau mortality rate pasien kanker serviks amat tinggi, di atas 60 persen.

“Angka mortality rate-nya tinggi sekali, di atas 60 persen. Artinya, di antara 100 orang yang terkena, 60-nya meninggal dunia. Di antara 1.000 yang kena, 600 orang meninggal. Kalau satu juta berarti 600 ribu yang meninggal,” kata Taruna dalam peluncuran program Satu Juta Vaksin Kanker Serviks untuk ASN bersama Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Dalam konteks ilmu kedokteran, sambungnya, kematian akibat kanker serviks sebetulnya bisa dicegah. Mencegah kematian akibat kanker serviks dapat dilakukan dengan tiga cara yakni vaksinasi, deteksi dini, dan terapi atau pengobatan.

“Mencegah jauh lebih bagus daripada mengobati,” katanya.

Taruna tak memungkiri, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa vaksinasi ini tidak aman. Untuk itu, ia mengungkap perjalanan panjang vaksin untuk bisa mendapat izin BPOM.

Dia berharap, dengan mengetahui alur bagaimana sebuah vaksin mengantongi izin edar, orangtua tak ragu lagi untuk mengizinkan anak-anak gadisnya mendapatkan vaksin.

“Untuk lahirnya sebuah vaksin itu tidak mudah, membutuhkan rantai yang sangat panjang. Mulai dari molekulnya, partikelnya dan sebagainya itu membutuhkan waktu bertahun-tahun,” kata Taruna.

Usai pengujian molekul dan partikel selama bertahun-tahun, langkah selanjutnya adalah uji secara in vitro.

“Terus setelah itu diuji secara in vivo dalam produk hewan. Baru setelah itu masuk ke uji klinis.”

Uji klinis sendiri terbagi dalam tiga fase. Uji klinis fase satu dilakukan untuk memastikan keamanannya. Sementara, uji klinis fase dua untuk memastikan dosisnya, dan fase tiga untuk menentukan efikasi.

“Sebelum disahkan oleh Badan POM, semua uji ini dievaluasi oleh tim yang sangat spesifik, namanya komite evaluasi obat nasional yang berasal dari pakar-pakar di bidang itu.”

Setelah itu, maka muncul rekomendasi yang menentukan apakah vaksin itu akan lolos atau tidak. Dari rekomendasi ini BPOM bisa menentukan apakah vaksin yang diteliti dapat beredar atau tidak.

Dengan melihat perjalanan panjang ini, maka vaksin yang sudah mendapat izin dari BPOM dapat dipastikan aman. Termasuk vaksin pencegah kanker serviks yang digunakan dalam program Satu Juta Vaksin Kanker Serviks untuk ASN yang dibesut Korpri.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kegiatan sejuta vaksin untuk ASN dan keluarga ASN adalah program Korpri. Mengingat, salah satu tugas Korpri adalah membangun kesejahteraan ASN.

“Salah satu tugas Korpri adalah membangun kesejahteraan ASN, menurut United Nations Development Programme (UNDP) kesejahteraan itu ukurnya tiga. Yaitu otak cerdas, orangnya sehat dijaga dari sakit, dan dompetnya tebal duitnya banyak,” kata Zudan dalam sambutannya.

Maka dari itu, program vaksinasi ini diadakan sebagai upaya mendorong agar para ASN sehat dan terhindar dari kanker serviks.

“Ayo kita terus gelorakan semangat menyehatkan ASN, Korpri sangat ingin 5,5 juta ASN serta keluarganya tetap sehat, ini investasi jangka panjang,” ujarnya.