8 Provinsi di Suriah Berstatus Siaga 1, 35 WNI dalam Zona Bahaya

Liputan6.com, Damaskus - Konflik di Suriah terus memanas. Pada 27 Oktober lalu, kelompok oposisi Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) melakukan serangan mendadak di wilayah Aleppo, yang kini sebagian besar telah dikuasai. Konflik kemudian meluas ke provinsi Idlib, di mana serangan udara dari Rusia juga terjadi.

Pada 4 Desember, HTS dilaporkan mulai memasuki wilayah-wilayah pedesaan di Aleppo, memperluas cakupan pertempuran.

Data terbaru menunjukkan bahwa hingga kini, sekitar 571 korban jiwa telah dilaporkan, termasuk dari pihak oposisi, militer pemerintah, dan warga sipil.

Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) menetapkan delapan wilayah di Suriah berstatus siaga 1. Wilayah tersebut meliputi: Aleppo, Idlib, Hama, Deir Ez-Zor, Hasaka, Raqqa, Daraa, Suwaida.

Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa situasi ini sangat membahayakan keselamatan WNI yang berada di wilayah tersebut.

"Ini adalah provinsi-provinsi yang kita nilai berbahaya dan dapat mengancam keselamatan warga negara kita. Sedangkan provinsi-provinsi yang lain ditetapkan siaga dua," ujar Judha dalam pernyataan pers kepada media, Kamis (5/12/2024).

Pemerintah melalui KBRI Damaskus pun menyiapkan langkah kontijensi terkait eskalasi konflik di Suriah dan perlindungan terhadap WNI yang berada di wilayah konflik tersebut.

Dari total 1.162 WNI yang terdata di Suriah, sebagian besar berada di Damaskus. Namun, 29 WNI tinggal di Aleppo dan enam di Hama, dua wilayah yang saat ini menjadi zona konflik aktif.

Sebagian besar WNI di Suriah bekerja di sektor domestik, sementara sisanya adalah pelajar.

Sebagai langkah antisipasi, Kedutaan Besar RI di Damaskus telah meningkatkan rencana kontijensi untuk melindungi WNI di wilayah konflik.

Selain di Suriah, konflik di wilayah Timur Tengah lainnya juga menjadi perhatian. Hingga saat ini, Kemlu RI mencatat total 26.188 WNI berada di kawasan Timur Tengah, termasuk di Israel, Lebanon, dan Palestina. Sebanyak 1.220 WNI telah berhasil dievakuasi dari berbagai negara, termasuk Sudan, Gaza, dan Lebanon, dalam beberapa gelombang evakuasi selama periode 2023-2024.

Dengan situasi yang terus berkembang, Kemlu RI memastikan kesiapan tim krisis responsif yang terdiri dari berbagai elemen, termasuk TNI dan Polri, untuk mendukung upaya penyelamatan WNI.

Kemlu RI bersama sejumlah perwakilan di Timur Tengah telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan perlindungan WNI. Beberapa langkah utama meliputi:

1. Peningkatan Status Keamanan: Status siaga satu telah diterapkan di provinsi-provinsi berisiko tinggi, sementara wilayah lainnya tetap berada dalam status siaga dua.
2. Rencana Kontingensi: Kedutaan Besar RI di Damaskus menyiapkan tempat perlindungan (shelter) bagi WNI dan melakukan simulasi evakuasi jika situasi memburuk.
3. Komunikasi Aktif: Perwakilan RI telah menyediakan saluran komunikasi seperti grup WhatsApp untuk memantau kondisi WNI secara real-time dan memberikan panduan terkait keselamatan.
4. Tas Darurat: WNI dianjurkan menyiapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, dan kebutuhan dasar untuk memudahkan proses evakuasi.

Judha mengimbau seluruh WNI di wilayah konflik agar segera melapor diri ke perwakilan RI dan mengikuti arahan evakuasi.

"Kami sangat mengimbau untuk dpat mengikuti proses evakasi yang telah disampaikan oleh perwakilan KBRI. Jangan menunda keputusan tersebut ampa situasinya memburuk hingga menyulitkan proses evakuasi," tegasnya.