Punya Empat Anak Disabilitas tapi Keluarga di Surabaya Tak Dapat Manfaat PKH, Begini Kata Mensos

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mendapati satu keluarga di Kota Surabaya tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Padahal, keluarga ini memiliki empat anak penyandang disabilitas.

Melihat hal ini, pria yang akrab disapa Gus Mensos menyatakan pentingnya pihak terkait memiliki kertas kerja yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Inilah pentingnya kertas kerja yang sesuai kenyataan. Kita menemukan di sini ada keluarga penerima manfaat yang semestinya masih berkelanjutan ternyata terputus di tengah jalan. Lebih-lebih keluarga ini memiliki anak berkebutuhan khusus," kata Gus Mensos di Surabaya, Minggu (17/11/2024) mengutip laman resmi Kementerian Sosial.

Keluarga yang dikunjungi Gus Mensos adalah keluarga Bambang Sasmito (41) dan Tita Riama (38) warga Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, yang memiliki empat anak penyandang disabilitas. 

Keempat anak tersebut, yaitu Tabitha Nurul Aini (16 tahun), Miftahul Huda (12 tahun), dan Hanum Putri Ramadhani (6 tahun). Ketiganya mengidap Cerebral Palsy yang membuat mereka tidak bisa beraktivitas seperti anak-anak non disabilitas lainnya. Sedangkan anak bungsu, Idangmas Gale Kamandaru (1 tahun) pertumbuhannya lambat.

Menurut Gus Mensos, keluarga Bambang sempat menerima bantuan PKH, tapi kemudian terputus. Hal ini terjadi karena data keluarga Bambang ditidaklayakkan dengan alasan tidak ada komponen PKH dalam keluarganya. Padahal salah satu komponen PKH adalah penyandang disabilitas sehingga keluarga Bambang secara aturan berhak menerima bantuan.

Sebuah video tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Di mana dua orang siswa SD membantu seorang temannya yang mengalami celebral palsy agar makan saat waktu istirahat di kelas.

Masalah ini ditemukan Gus Mensos saat menjalani kegiatan yang disebut belanja masalah. Menurutnya, belanja masalah adalah agenda rutin untuk mengetahui pelaksanaan program kesejahteraan sosial dan hambatan yang dialami di lapangan.

Temuan ini, lanjutnya, akan menjadi evaluasi bagi program Kementerian Sosial, terutama dalam validasi dan pembaharuan data.

"Jadi ini hal yang mungkin perlu kita perbaiki ke depan. Sesuai arahan Presiden, kita memang diminta untuk memastikan bahwa data kita itu valid," ujarnya.

Gus Mensos juga menyoroti kinerja pendamping PKH. Menurutnya, pendamping adalah ujung tombak program Kemensos yang seharusnya mengetahui data historis bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan kondisi sosial ekonomi mereka.

"Saya sempat diskusi dengan beberapa pendamping khususnya PKH, yang mereka sendiri kenal tetapi tidak mengerti historinya. Jadi kenal keluarga yang didampingi, tapi tidak mengenal persis permasalahan keluarga itu. Ini juga masalah," jelas Gus Mensos.

Menurut Gus Mensos, jika pendamping memahami dan melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, maka program yang diberikan akan mampu mempercepat kesejahteraan sosial KPM. Sebaliknya, jika pendamping tidak memahami kondisi KPM, kesuksesan program akan terhambat.