Banyak Kementerian di Era Prabowo, BILiC Harap Mempermudah Birokrasi Penyandang Disabilitas

Liputan6.com, Jakarta Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki 48 Kementerian dengan 48 Menteri, 56 wakil menteri, dan lima kepala lembaga di bawah presiden.

Angka ini lebih banyak jika dibandingkan dengan era pemerintahan Joko Widodo yakni 34 Kementerian.  Direktur Bandung Independent Living Center (BILiC) Zulhamka Julianto Kadir berharap agar banyaknya kementerian sekarang bisa mempermudah akses birokrasi terkait penyandang disabilitas.

“Dengan banyaknya kementerian ini semoga bukan mempersulit birokrasi tapi justru mempermudah birokrasi penyandang disabilitas untuk mengakses informasi tentang pemenuhan hak di berbagai sektor,” kata pria yang akrab disapa Anto kepada Disabilitas Liputan6.com lewat pesan suara dikutip Rabu (23/10/2024).

Pria pengguna kursi roda itu berharap, Prabowo Subianto bisa menegaskan pada jajarannya agar seluruh masyarakat dapat menjadi prioritas termasuk penyandang disabilitas.

“Tentunya kepentingan disabilitas itu pasti ada di semua sektor, semua sektor tidak terlepas dari disabilitas. Dan konsep universal design itu wajib memadai, terutama Ibu Kota Nusantara (IKN) harus memenuhi konsep universal design, harus inklusif.”

Anto juga berharap, Prabowo dapat menggaungkan lagi bahwa para penyandang disabilitas memiliki potensi dan mampu mengaktualisasi diri ketika negara hadir untuk memberi dukungan pada mereka.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) terpilih Prasetyo Hadi ungkap rencana Presiden Prabowo Subianto yang bakal menggelar acara pembekalan bagi Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih.

Anto pun menyinggung soal menteri-menteri Kabinet Merah Putih yang berbeda dengan masa pemerintahan Jokowi, khususnya dalam nilai inklusi.

Pada pemerintahan Jokowi, ada penyandang disabilitas yang diangkat menjadi wakil menteri yakni Surya Tjandra. Penyandang disabilitas daksa polio itu dipercaya sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) mendampingi Menteri ATR dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada saat itu, Sofyan Djalil.

“Di pemerintahan Joko Widodo ada wakil menteri disabilitas dan Staf Khusus Angkie Yudistia sebagai perwakilan penyandang disabilitas di sektor pemerintah pusat. Sementara, sampai saat ini di pemerintahan Prabowo belum ada pelibatan aktif penyandang disabilitas di kabinet.”

“Kita masih menunggu kejutan-kejutan lainnya, semoga sesuai yang disampaikan oleh Prabowo tentang seluruhnya mau dirangkul,” harap Anto.

Dalam kesempatan lain, pendiri Advokasi Inklusi Disabilitas (AUDISI) Yustitia Arief menitip lima isu disabilitas yang perlu diperhatikan oleh Prabowo-Gibran.

Kelima isu disabilitas itu adalah:

1. Terlaksananya sosialisasi yang merata dari pusat ke daerah terkait berbagai program untuk penyandang disabilitas.
2. Pengarusutamaan disabilitas di semua sektor.
3. Infrastruktur universal design di seluruh fasilitas umum di seluruh daerah.
4. Partisipasi bermakna dari penyandang disabilitas dalam pembangunan yang inklusif serta pendataan yang terpilah dan terpusat untuk disabilitas.
5. Penyandang disabilitas dikuatkan menjadi subjek dalam pembangunan negara dan tidak hanya sebagai penerima manfaat.

Yustitia yang juga merupakan penyandang disabilitas fisik berharap, kepemimpinan baru Prabowo Subianto dapat mengimplementasikan peraturan yang disahkan selama era Joko Widodo (Jokowi) dengan lebih baik.

“Selamat untuk presiden dan wapres terpilih, penyandang disabilitas berharap dengan kepemimpinan baru Prabowo Subianto, berbagai peraturan yang telah disahkan selama 10 tahun presiden Jokowi (Joko Widodo) dapat terimplementasi dengan lebih baik,” kata Yustitia pada Disabilitas Liputan6.com lewat pesan teks, Minggu (20/10/2024).